Sistem Pemerintahan(政府系统)研究综述
Sistem Pemerintahan 政府系统 - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. [1] Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. [2] Hasil penelusuran menunjukkan bahwa secara subtansial konstitusi Madînah memuat prinsip-prinsip kenegaraan yang secara global meliputi unsur-unsur terbentuknya sebuah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan yang berlaku di Madînah pada saat itu sebagaimana yang dikenal dalam kepustakaan Ilmu Negara dan Ilmu Politik, dan juga sebagaimana yang berkembang di negara-negara di dunia. [3] Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tentunya tidak ketinggalan dengan negara-negara rumpun Melayu, diantaranya adalah Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. [4] Memposisikan desa sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan yang telah eksis dimasa Negara Nusantara (sebelum Indoensia), tercetus menjadikan desa telah memposisikan konstitusi pada masa tersebut tanpa melewati tahap abstraksi hingga kodifikasi. [5] Sistem pemerintahan kerajaan diadopsi. [6] Sejak reformasi birokrasi atau pasca berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan secara efektif. [7]基于电子的政府系统 (SPBE) 是利用信息和通信技术为 SPBE 用户提供服务的政府管理部门。 [1] 交通是生活和生活系统、政府系统和社会系统的主要组成部分。 [2] 搜索结果表明，麦德纳宪法实质上包含国家原则，这些原则在全球范围内包括国家形成的要素、国家形式、政府制度以及当时麦德纳盛行的权力类型，如国家和政治科学文献。，以及在世界各国发展起来的。 [3] 政府体制是决定国家和国家生活可持续性的因素之一，当然也不落后于马来家庭国家，包括文莱、印度尼西亚、马来西亚和新加坡。 [4] 将该村定位为努桑塔拉州（印度尼西亚之前）存在的政府子系统之一，促使该村在没有经过抽象阶段到编纂的情况下将当时的宪法定位。 [5] nan [6] nan [7]
kesatuan masyarakat hukum
Abstrak Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [1] Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). [2] Abstrak Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berupaya mengembalikan konsep dan wujud desa ke asalnya, desa atau yang dikenal dengan sebutan desa adalah nama suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kecamatan, Kawasan desa juga dapat dibentuk, dihapus, atau digabungkan dengan memperhatikan asalnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. [4] Sistem pemerintahan Nagari dimungkinkan diberlakukan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, maksud dari ketentuan tersebut bahwa pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul yang terdapat pada beberapa daerah tetap diakui dan bisa diberlakukan sepanjang sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. [5]摘要 村庄或其他名称，以下简称村庄，是具有领土边界的合法社区单位，有权根据当地的血统和习俗来规范和管理当地社区的利益，并得到承认和尊重。在印度尼西亚共和国统一国政府体制中。印度尼西亚。 [1] 村庄是一个合法的社区单位，有领土边界，有权根据社区倡议、原产地权利和/或在当地政府系统中承认和尊重的传统权利来规范和管理政府事务和当地社区的利益。印度尼西亚共和国统一国家（关于村庄的 2014 年第 6 号法律第 1 条第 1 款）。 [2] nan [3] nan [4] nan [5]
ini bertujuan untuk
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa secara kritis peran khalifah dalam sistem pemerintahan Islam yang diwacanakan Hizbut Tahrir. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia siswa kelas VI SD Negeri 6 Lubuklinggau setelah diterapkannya model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). [2] Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh penggunaan model problem based learning untuk keterampilan berpikir kritis dalam kewarganegaraan tentang sistem pemerintahan. [3]本文旨在批判性地分析伊斯兰解放党（Hizb ut-Tahrir）所论述的哈里发在伊斯兰政府体系中的作用。 [1] 本研究的目的是确定在实施 Numbered Heads Together (NHT) 合作模式后，在 VI 级 SD Negeri 6 Lubuklinggau 中了解印度尼西亚共和国政府系统的能力有所提高。 [2] nan [3]
memiliki batas wilayah
Desa sebagai suatu sistem pemerintahan yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. [1]hak asal usul
Orde Baru juga meratakan seluruh sistem pemerintahan desa dan menghilangkan hak asal-usul desa melalui UU No. [1]kepentingan masyarakat setempat
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [1]村庄管理是印度尼西亚共和国统一政府系统中政府事务和当地社区利益的管理。 [1]
Dalam Sistem Pemerintahan
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa secara kritis peran khalifah dalam sistem pemerintahan Islam yang diwacanakan Hizbut Tahrir. [1] Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat. [2] Badan Perusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat ada dalam sistem pemerintahan desa, sehingga BPD memiliki fungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa yang lebih baik lagi. [3] Abstrak Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [4] Fenomena tersebut menuntut negara-negara di dunia untuk berevolusi dalam sistem pemerintahan yang baru yang adaptif, inovatif dan peka terhadap perubahan. [5] Saniri negeri merupakan lembaga yang sudah ada sejak lama dalam sistem pemerintahan negeri terutama di negeri-negeri adat (desa) di Maluku. [6] Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). [7] Meskipun demikian, Indonesia termasuk dalam sistem pemerintahan yang dikelola oleh konstitusi, tetapi tidak selalu bertentangan dengan hak asasi manusia dalam perspektif quran. [8] Desa dan kelurahan secara hierarkis adalah setara tetapi dalam sistem pemerintahannya sangat berbeda. [9] Kedaulatan Rakyat sebagai sumber tertinggi dalam sistem pemerintahan negara, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara demokratis, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hukum dan law enforcement (pemaksaan hukum) menjadi hak yang penting, terutama pada saat warga masyarakat berhadapan dengan institusi negara. [10] Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [11] Abstrak Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [12] Kondisi krisis pandemik ini diperlukan keterlibatan masyarakat yang bersinergi dengan semua unsur pemerintah baik secara horizontal atau vertikal akan membuat syarat utama efektivitas dalam penanganannya, akan tetapi kebijakan ini tidak mudah di dalam sistem pemerintahan dan politik yang sifatnya desentralisasi dan plural. [13] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berupaya mengembalikan konsep dan wujud desa ke asalnya, desa atau yang dikenal dengan sebutan desa adalah nama suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kecamatan, Kawasan desa juga dapat dibentuk, dihapus, atau digabungkan dengan memperhatikan asalnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. [14] Sebenarnya masih ada banyak lembaga-lembaga publik yang belum mengimplementasikan konsep tata kelola yang baik dalam sistem pemerintahan, terutama di akuntabilitas dana. [15] Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proporsi dominan menggunakan Studi pustaka dilakukan untuk membangun kerangka teori melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai teori, hasil penelitian, studi terdahulu yang telah dilakukan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan fungsi gubernur dalam sistem pemerintahan. [16]本文旨在批判性地分析伊斯兰解放党（Hizb ut-Tahrir）所论述的哈里发在伊斯兰政府体系中的作用。 [1] 这种价值体现在一般权力、协商原则和习惯政府制度中的代表性。 [2] 村协商机构是村政府系统中社区的代表，因此 BPD 具有作为论坛的功能，以容纳和引导社区的愿望，以规划更好的村庄发展。 [3] 摘要 村庄或其他名称，以下简称村庄，是具有领土边界的合法社区单位，有权根据当地的血统和习俗来规范和管理当地社区的利益，并得到承认和尊重。在印度尼西亚共和国统一国政府体制中。印度尼西亚。 [4] nan [5] nan [6] 村庄是一个合法的社区单位，有领土边界，有权根据社区倡议、原产地权利和/或在当地政府系统中承认和尊重的传统权利来规范和管理政府事务和当地社区的利益。印度尼西亚共和国统一国家（关于村庄的 2014 年第 6 号法律第 1 条第 1 款）。 [7] nan [8] nan [9] nan [10] 村庄管理是印度尼西亚共和国统一政府系统中政府事务和当地社区利益的管理。 [11] nan [12] 这种大流行的危机状况需要社区参与，横向和纵向与政府的所有要素协同工作，这将是有效应对危机的主要要求，但在分散和多元化的政府和政治体系中，这项政策并不容易。 [13] nan [14] nan [15] nan [16]
Darus Sistem Pemerintahan
Desa Namombelin merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia. [1] Begitu pula dalam sila ke empat yang merupakan dasar dari sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis pada dasarnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai keTuhanan Yang Esa. [2] Desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia, dituntut dapat mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya mengelola data administrasi kependudukan desa. [3] Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa munculnya Pertama, sistem Wilayatul Faqih disebabkan masyarakat Iran yang bercita-cita akan kepimipinan Imamah dan melepaskan diri dari sistem pemerintahan sekuler pada masa Pahlevi. [4] Desa merupakan suatu organisasi dan sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia, dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya didalam mengelola data administrasi kependudukan desa. [5]Namombelin村是印度尼西亚行政政府系统中最小的部分。 [1] 同样，在作为印尼民主政府制度基础的第四条戒律中，基本上也离不开独一神的价值观。 [2] 村庄作为印度尼西亚行政管理系统中最小的一部分，需要能够跟上技术发展的步伐，不断提高对村庄人口行政数据的管理能力。 [3] nan [4] nan [5]
Terhadap Sistem Pemerintahan
Peran pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan serta penyelenggara interaksi politik melalui regulasi yang dibuatnya menjadi tolok ukur terhadap pandangan masyarakat sebagai objek hukum terhadap sistem pemerintahan yang baik, setiap regulasi yang ditetapkan akan menjadi kebijakan dan akan menjadi produk hukum yang bersifat mengikat yang harus memiliki asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. [1] Sejak memasuki Era Reformasi, Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah meneguhkan komitmen terhadap sistem pemerintahan presidensial, namun sistem kepartaian yang terbangun (multipartisme ekstrem) justru tidak kompatibel dengan sistem tersebut. [2] Ketidakpatuhan para pelaku UKM dalam membayar pajak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pengetahuan dalam perhitungan pajak, kesulitan menghitung pajak dikarenakan pembukuan yang terlalu sederhana, kurangnya sosialisasi perpajakan dan ketidakpercayaan pelaku UKM terhadap sistem pemerintahan yang ada. [3]政府作为法律法规的实施者以及通过其制定的法规来组织政治互动的角色，成为了社会作为良好政府制度的法律对象的观点的基准，所制定的每一项法规都将成为一项政策并将成为具有约束力的法律产品，必须具有公正、确定性和法律权宜性的原则。 [1] 自进入改革时代以来，印度尼西亚通过修改 1945 年宪法（UUD 1945）确认了其对总统制政府的承诺，但已建立的政党制度（极端多党制）与该制度不兼容。 [2] nan [3]
Pada Sistem Pemerintahan
Faktor ekologi seperti sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan sangat berperan penting dalam Administrasi maupun pada sistem pemerintahan daerah. [1] Masalah mendasar dalam pembahasan tentang Arab Saudi terletak pada sistem pemerintahan monarki yang masih bertahan dan mengalami transisi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dan hubungan luar negeri Arab Saudi dengan negara lain yang mengalami situasi yang kurang baik khususnya dengan Amerika serikat. [2] Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejarah masa lampau mengenai praktik politik Demokrasi Komunitarian pada sistem Pemerintahan Kemargaan Tradisional di Sumatera Selatan. [3]社会文化、宗教、政治、经济、法律、国防和安全等生态因素在行政管理和地方政府系统中发挥着重要作用。 [1] 讨论沙特的根本问题在于，仍然存在并正在从君主专制向君主立宪制过渡的君主政体，以及沙特与其他处境不利的国家的外交关系，尤其是与美国。 [2] nan [3]
Berubahnya Sistem Pemerintahan
Berubahnya konstitusi pada suatu negara dapat mengakibatkan berubahnya sistem pemerintahan di negara tersebut. [1] ABSTRAK Berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menuntut pembangunan yang merata di setiap daerah sehingga pembangunan yang tadinya dilaksanakan secara terpusat diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. [2]一个国家宪法的变化可能导致该国政府制度的变化。 [1] nan [2]
Tentang Sistem Pemerintahan
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh penggunaan model problem based learning untuk keterampilan berpikir kritis dalam kewarganegaraan tentang sistem pemerintahan. [1] 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus mampu menyelaraskan layanan bisnis dengan teknologi informasi yang ada, khususnya pada fungsi promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. [2]Suatu Sistem Pemerintahan
Usaha-usaha untuk mampu memanfaatkan teknologi baik berbasis website ataupun aplikasi yang telahdi design sedmikian rupa melalui situs resmi yang sumber datanya dapat di ketahui oleh publik agar mudah diakses dan dapat disebar luaskan agar publik dapat mengetahui dan memanfaatkan informasi yang ada dalam website dimaksud sebagai sumber informasi dari suatu sistem pemerintahan yang mungkin sangat bermanfaatuntuk di adopsi ataupun di adaptasi sebagai referensi suatu kebijakan yang telah di anolir untuk kepentingan yang lebih konrehensif. [1] Desa sebagai suatu sistem pemerintahan yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. [2]努力能够利用基于网站和基于应用程序的技术，这些技术是通过官方网站设计的，其数据来源可以为公众所知，以便于访问和传播，以便公众可以了解和利用网站上包含的信息作为信息来源。来自政府系统的信息可能对采纳或调整非常有用，作为参考已被取消的政策，以获得更一致的利益。 [1] nan [2]
Dan Sistem Pemerintahan
Hasil penelitian menemukan bahwa adat sebagai sumber otoritas pemerintah memuat konsep kepemimpinan, konsep negara suku, musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, dan sistem pemerintahan sehingga menjadikan pemerintahan adat sebagai “pemerintahan berdasarkan hukum”. [1] Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. [2]研究结果发现，作为政府权力来源的adat包含领导概念、部落国家概念、决策审议、社区结构和政府制度，从而使习惯政府成为“基于法律”。 [1] nan [2]
Adalah Sistem Pemerintahan
Politik konfesionalisme adalah sistem pemerintahan yang secara proporsional mengalokasikan kekuasaan politik berdasarkan agama. [1] Apabila salah satu cerminan Indonesia adalah sistem pemerintahan demokratis, maka identitas politik yang kita sandang sebagai Negara Demokratis telah ada sebelum negara ini lahir. [2]政治忏悔主义是一种基于宗教按比例分配政治权力的政府制度。 [1] nan [2]
Menjalankan Sistem Pemerintahan
Setiap Negara memiliki keunikan dalam menjalankan sistem pemerintahannya. [1] Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wujud dari good governance. [2]每个国家在运行其政府系统方面都是独一无二的。 [1] 资本支出是政府预算中直接支出的组成部分，在运行政府系统、改善人民福利和良好治理方面具有重要作用。 [2]
Perubahan Sistem Pemerintahan
Negara dikatakan maju jika negara mampu menguasai perkembangan teknologi serta perubahan sistem pemerintahan. [1] Transformasi sistem sentralistik menjadi disentralistik adalah hasil perjuangan reformasi yang berdampak sangat besar bagi perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. [2]如果一个国家能够掌握技术发展和政府体制的变化，就说一个国家是先进的。 [1] 中央系统向分散系统的转变是改革斗争的结果，这对改变印度尼西亚的政府体制产生了巨大影响。 [2]
Merubah Sistem Pemerintahan
Mereka juga tidak setuju amandemen UUD NRI 1945 Kelima dilakukan serta dari berbagai responden, mereka berharap, bila amandemen dilakukan, untuk mengoptimalkan alur kerja lembaga pemerintahan tanpa merubah sistem pemerintahan di Indonesia. [1] Artikel ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi history sehingga jejak islam ditanah kesultanan buton bisa diketahui tentang masuknya ajaran islam yang ada ditanah buton yang mampu merubah sistem pemerintahannya dari kerajaan menjadi sebuah kesultanan dan juga jejak islam yang ditinggalkan dapat terus berlanjut melalui lembaga pendidikan. [2]他们还不同意对 1945 年印度尼西亚共和国宪法的第五次修正案进行，并且来自不同的响应者，他们希望如果进行修正，将优化政府机构的工作流程而不改变印度尼西亚的政府制度。 [1] 本文是使用历史研究方法进行的定性研究，以便了解伊斯兰教在布顿苏丹国土地上的踪迹，了解伊斯兰教义在布顿土地上的传入，从而改变了其政府制度。王国到苏丹国以及留下的伊斯兰教痕迹可以通过教育机构继续存在。 [2]
Dengan Sistem Pemerintahan
Nilai budaya dalam rumah adat Dalam Loka Sumbawa menunjukkan keberadaan sebuah pradaban dengan sistem pemerintahan dan sistem kerajaan dalam bentuk aristokrasi. [1] Mereka tidak setuju dengan sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap sekuler dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. [2]Dalam Loka Sumbawa传统房屋的文化价值表明存在一种具有政府制度和贵族形式的皇室制度的文明。 [1] 他们不同意被认为是世俗且违背伊斯兰价值观的印度尼西亚政府制度。 [2]
Memahami Sistem Pemerintahan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia siswa kelas VI SD Negeri 6 Lubuklinggau setelah diterapkannya model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). [1] Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran bermain peran pada pembelajaran PKn pada materi Memahami Sistem Pemerintahan Republik Indonesia (Pemilu). [2]本研究的目的是确定在实施 Numbered Heads Together (NHT) 合作模式后，在 VI 级 SD Negeri 6 Lubuklinggau 中了解印度尼西亚共和国政府系统的能力有所提高。 [1] 本研究的目的是开发一种角色扮演学习模式，以了解印度尼西亚共和国政府系统（选举）材料的公民学习。 [2]
sistem pemerintahan yang
Politik konfesionalisme adalah sistem pemerintahan yang secara proporsional mengalokasikan kekuasaan politik berdasarkan agama. [1] Peran pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan serta penyelenggara interaksi politik melalui regulasi yang dibuatnya menjadi tolok ukur terhadap pandangan masyarakat sebagai objek hukum terhadap sistem pemerintahan yang baik, setiap regulasi yang ditetapkan akan menjadi kebijakan dan akan menjadi produk hukum yang bersifat mengikat yang harus memiliki asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. [2] Fenomena tersebut menuntut negara-negara di dunia untuk berevolusi dalam sistem pemerintahan yang baru yang adaptif, inovatif dan peka terhadap perubahan. [3] Transformasi sistem sentralistik menjadi disentralistik adalah hasil perjuangan reformasi yang berdampak sangat besar bagi perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. [4] Meskipun demikian, Indonesia termasuk dalam sistem pemerintahan yang dikelola oleh konstitusi, tetapi tidak selalu bertentangan dengan hak asasi manusia dalam perspektif quran. [5] Usaha-usaha untuk mampu memanfaatkan teknologi baik berbasis website ataupun aplikasi yang telahdi design sedmikian rupa melalui situs resmi yang sumber datanya dapat di ketahui oleh publik agar mudah diakses dan dapat disebar luaskan agar publik dapat mengetahui dan memanfaatkan informasi yang ada dalam website dimaksud sebagai sumber informasi dari suatu sistem pemerintahan yang mungkin sangat bermanfaatuntuk di adopsi ataupun di adaptasi sebagai referensi suatu kebijakan yang telah di anolir untuk kepentingan yang lebih konrehensif. [6] Memposisikan desa sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan yang telah eksis dimasa Negara Nusantara (sebelum Indoensia), tercetus menjadikan desa telah memposisikan konstitusi pada masa tersebut tanpa melewati tahap abstraksi hingga kodifikasi. [7] Fungsi tersebut akan dirasa berbeda karena sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia agak berbeda dengan sistem negara lain sekalipun sama-sama menggunakan sistem presidensial. [8] Desa sebagai suatu sistem pemerintahan yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. [9] Ketidakpatuhan para pelaku UKM dalam membayar pajak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pengetahuan dalam perhitungan pajak, kesulitan menghitung pajak dikarenakan pembukuan yang terlalu sederhana, kurangnya sosialisasi perpajakan dan ketidakpercayaan pelaku UKM terhadap sistem pemerintahan yang ada. [10]政治忏悔主义是一种基于宗教按比例分配政治权力的政府制度。 [1] 政府作为法律法规的实施者以及通过其制定的法规来组织政治互动的角色，成为了社会作为良好政府制度的法律对象的观点的基准，所制定的每一项法规都将成为一项政策并将成为具有约束力的法律产品，必须具有公正、确定性和法律权宜性的原则。 [2] nan [3] 中央系统向分散系统的转变是改革斗争的结果，这对改变印度尼西亚的政府体制产生了巨大影响。 [4] nan [5] 努力能够利用基于网站和基于应用程序的技术，这些技术是通过官方网站设计的，其数据来源可以为公众所知，以便于访问和传播，以便公众可以了解和利用网站上包含的信息作为信息来源。来自政府系统的信息可能对采纳或调整非常有用，作为参考已被取消的政策，以获得更一致的利益。 [6] 将该村定位为努桑塔拉州（印度尼西亚之前）存在的政府子系统之一，促使该村在没有经过抽象阶段到编纂的情况下将当时的宪法定位。 [7] nan [8] nan [9] nan [10]
sistem pemerintahan berbasi
Kerangka arsitektur dan desain pusat data hijau dikembangkan berdasar konsep peningkatan efisiensi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. [1] Sistem Layanan Aspirasi dan Informasi (Selma) yang diterapkan pada Kelurahan Oebufu, Kota Kupang merupakan sebuah bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). [2] Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. [3] BP PAUD Dan Dikmas NTT merupakan sebuah instansi yang memiliki begitu banyak mitra satuan pendidikan yang tersebar di setiap kabupaten/kota dan dalam rangka mendukung kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) maka BP PAUD Dan Dikmas NTT telah membangun dan menerapkan situs web responsive yang lahir sebagai pendukung layanan informasi publik terhadap mitra, masyarakat umum maupun instansi. [4] Namun Dengan adanya pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat waktu dan akurat. [5] 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus mampu menyelaraskan layanan bisnis dengan teknologi informasi yang ada, khususnya pada fungsi promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. [6]绿色数据中心架构和设计框架是基于提高电子政务系统 (SPBE) 开发效率的概念而开发的，涉及所有部委/机构和地方政府。 [1] 在古邦市 Oebufu 村实施的愿望和信息服务系统 (Selma) 是电子政府系统 (SPBE) 的一种实施形式。 [2] 基于电子的政府系统 (SPBE) 是利用信息和通信技术为 SPBE 用户提供服务的政府管理部门。 [3] nan [4] nan [5] nan [6]
sistem pemerintahan negara
Abstrak Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [1] Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). [2] Kedaulatan Rakyat sebagai sumber tertinggi dalam sistem pemerintahan negara, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara demokratis, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hukum dan law enforcement (pemaksaan hukum) menjadi hak yang penting, terutama pada saat warga masyarakat berhadapan dengan institusi negara. [3] Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [4] Abstrak Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [5]摘要 村庄或其他名称，以下简称村庄，是具有领土边界的合法社区单位，有权根据当地的血统和习俗来规范和管理当地社区的利益，并得到承认和尊重。在印度尼西亚共和国统一国政府体制中。印度尼西亚。 [1] 村庄是一个合法的社区单位，有领土边界，有权根据社区倡议、原产地权利和/或在当地政府系统中承认和尊重的传统权利来规范和管理政府事务和当地社区的利益。印度尼西亚共和国统一国家（关于村庄的 2014 年第 6 号法律第 1 条第 1 款）。 [2] nan [3] 村庄管理是印度尼西亚共和国统一政府系统中政府事务和当地社区利益的管理。 [4] nan [5]
sistem pemerintahan dan
Nilai budaya dalam rumah adat Dalam Loka Sumbawa menunjukkan keberadaan sebuah pradaban dengan sistem pemerintahan dan sistem kerajaan dalam bentuk aristokrasi. [1] Kondisi krisis pandemik ini diperlukan keterlibatan masyarakat yang bersinergi dengan semua unsur pemerintah baik secara horizontal atau vertikal akan membuat syarat utama efektivitas dalam penanganannya, akan tetapi kebijakan ini tidak mudah di dalam sistem pemerintahan dan politik yang sifatnya desentralisasi dan plural. [2] Pembicaraan mengenai sistem pemerintahan dan sistem partai politik di Indonesia terusmenerus bergulir. [3] Artikel ini dipaparkan dan dikaji melalui metode penelitian deskriptif analisis, dengan melibatkan metode kajian filologis, historiografi, dan kajian budaya secara umum, yang diharapkan mampu mengungkap kearifan lokal sistem pemerintahan dan komunikasi politik yang terkandung dalam naskah Sunda abad XVI Masehi, konstelasinya dengan budaya Sunda masa kini. [4]Dalam Loka Sumbawa传统房屋的文化价值表明存在一种具有政府制度和贵族形式的皇室制度的文明。 [1] 这种大流行的危机状况需要社区参与，横向和纵向与政府的所有要素协同工作，这将是有效应对危机的主要要求，但在分散和多元化的政府和政治体系中，这项政策并不容易。 [2] nan [3] nan [4]
sistem pemerintahan islam
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa secara kritis peran khalifah dalam sistem pemerintahan Islam yang diwacanakan Hizbut Tahrir. [1] Abstrak: Secara historis, prinsip musyawarh telah menjadi sistem pemerintahan Islam yang tidak lepas dari dasar fundamental dalam al-qur'an karena memberikan petunjuk dan berbagai bimbingan etik serta moral dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang berkaitan secara organik. [2] Bahkan sistem birokrasi dan sistem institusi keamanan dari pemerintahan Muawiyah Bin Abu Sufyan, kemudian menjadi acuan bagi sistem pemerintahan Islam dikemudian hari bahkan hingga saat ini. [3]本文旨在批判性地分析伊斯兰解放党（Hizb ut-Tahrir）所论述的哈里发在伊斯兰政府体系中的作用。 [1] 摘要： 历史上，审议原则已成为与《古兰经》根本基础分不开的伊斯兰政府制度，因为它为人类生活的各个领域提供了有机相关的指令和各种伦理道德指导。 [2] nan [3]