Ruang Wilayah(领土空间)研究综述
Ruang Wilayah 领土空间 - Usulan kerangka kerja sebagai interaksi dan interdependensi antara sosial sistem dan ekosistem wilayah terapan, dengan asumsi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kota Sukabumi (model n s. [1] Dinamika pembangunan sangat berdampak pada pemanfaatan ruang wilayah perkotaan. [2] Oleh sebab itu diperlukan upaya mitigasi untuk meminimalisisr dampak kerusakan yang ditimbulkan, salah satunya dengan memetakan beberapa wilayah yang teridentifikasi mengalami subsidence di wilayah penelitian (Kota Samarinda), sebagai informasi awal dalam pengembangan tata ruang wilayah perkotaan. [3] Selain itu dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ. [4] Rumusan masalah yaitu bagaimana prediksi perubahan penggunaan lahan Kota Kendari tahun 2030 dengan rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tahun 2010-2030. [5] Berdasarkan Hasil Pengolahan Data Primer dan Data Sekunder serta telaah Peta melalui metode Analisis/Overlay Peta terdapat Faktor-faktor atau kendala-kendala yang mempengaruhi Pencadangan Wilayah pada daerah penelitian antara lain adanya perubahan Rencana Pola Ruang Wilayah, Adanya Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan, Adanya Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, adanya tumpang tindih dengan perizinan yg sudah ada baik dibidang pertambangan maupun lokasi Izin usaha lainnya seperti Perusahaan Perkebunan/HGU, serta adanya perubahan regulasi yang terkait langsung dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. [6] Berdasarkan pergub nomor 10 tahun 2019,mengatur mengenai penataan ruang wilayah perlunya perubahan pemanfaatan ruang di beberapa lokasi terdampak bencana masif, maka menjadi penting penyusunan arahan pemanfaatan ruang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. [7] Kriteria yang digunakan ada 5 (lima) yaitu kondisi lahan, kondisi tata air, kondisi sosial ekonomi, kondisi investasi bangunan, dan kondisi pemanfaatan ruang wilayah. [8] Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen mengamanatkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah. [9] Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat. [10] Untuk itu, dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah perlu mengidentifikasi penggunaan tanah eksisting serta perubahannya, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan tanah untuk pembangunan sebagai bentuk ketersediaan atas tanah. [11] Dengan demikian, penggunaan tanah di wilayah Pesisir Munggu sudah sesuai dengan kondisi fisik dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [12] Peraturan Daerah Kota Jambi No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 disebutkan bahwa lokasi atau daerah rawan genangan dan banjir di Kota Jambi salah satunya adalah wilayah yang dicakupi oleh DAS Kambang, antara lain Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru. [13] Lahan yang dapat digunakan adalah lahan non produktif, lahan yang kemiringannya di bawah 25%, memiliki kecenderungan kompak, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Poso, tidak rawan bencana (tsunami, gempa bumi, banjir, longsor dan abrasi), serta bukan daerah negative list. [14] Pada akhirnya, harus ada perlindungan hukum lingkungan lahan pertanian untuk masyarakat Sidoarjo dan penerapan sanksi administrasi, serta sanksi pidana apabila beberapa investor maupun pengembang, sebagaimana dalam aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. [15] Selain itu upaya tersebut sangat dibutuhkan dalam rekomendasi atau menentukan arah pembangunan strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah. [16] Berdasarkan hasil penelitian diketahui bawah Kebijakan konservasi sungai telah diatur dalam berbagai regulasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bahkan menjadi isu strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarmasin 2013-2032. [17] Namun, adanya perkembangan industri dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti perubahan alih fungsi lahan dan pembangunan industri yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [18] Riset ini dapat menstimulasi bangunan dan kota lain agar membangun dengan pendekatan konsep Carester yang diselaraskan dengan konsep arsitektur dan tata ruang wilayah. [19] Salah satunya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. [20] Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang, Kecamatan Sumowono dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif, dengan sistem agropolitan. [21] Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 akan dilakukan pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. [22] Akan tetapi, masyarakat secara umum masih banyak yang belum memahami adanya prosedur pengajuan izin lokasi sehingga terjadi pemanfaatan lahan usaha perikanan budidaya yang dilakukan pada area yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah. [23] Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dinamika masyarakat adat Pusu dilihat dari sejarah asal usul, struktur adat dan hukum adat, kedua Untuk mengetahui pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat. [24] Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. [25] Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. [26] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sinkronisasi rencana umum tata ruang wilayah pertahanan dengan peta zona ruang rawan bencana di Kota Palu, Sigi, Donggala dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan negara. [27] Untuk menghindari terjadinya masaiah-masalah perkotaan yang semakin rumit pada masa yang akan datang dan menghindari masalah-masalah perkotaan yang telah terjadi dimasa lampau, perlu dilakukan Evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Terdahulu dan mengarahkan rencana untuk kedepan. [28] Temuannya, pertama korupsi yang ditopang oleh jaringan elit politik dan bisnis, kontestasi actor dalam perubahan kawasan hutan terkait rancangan rencana tata ruang wilayah (RT RW) Provinsi Riau dan kepentingan electoral yang berkelin dan dengan kepentingan penguasaan sumber daya alam (SDA). [29] Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Wilayah Perkotaan Batusangkar dan Mengetahui Kesesuaian Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berdasarkan Hasil Analisis Dengan Pola Ruang Wilayah Perkotaan Batusangkar. [30] The results of the study show that collaboration and data sharing (land registration maps, land value zone map, PBB block map, Regional Spatial Planning (Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW) map, and detailed Village Letter C map) between the three stakeholders are important variables for building the complete village. [31] Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam penataan ruang wilayah yang akan dikembangkan. [32] Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi hidrogeologi, mengetahui kualitas airtanah, mengetahui persebaran zona konservasi dan kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan peta zona konservasi daerah penelitian. [33] Undang-undang nomor 24 tahun 1992 mengamanatkan bahwa semua kegiatan pembangunan, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, seyogyanya sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. [34] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan peraturan zonasi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal belum sesuai dengan standart minimum(ketentuan kegiatan, ketentuan intensitas bangunan dan ketentuan standart minimal prasarana dan sarana tidak lengkap dan tidak sesuai standart). [35] Misi Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. [36] 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penatagunaan tanah kas desa yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BPN pusat dan bagian hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, selain itu adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. [37] Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemerintah dalam pelaksanaan konsep Good Urban Governance di wilayah Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan permukiman terpadu masih tidak terlaksana dengan baik dan masih timpang tindih dengan perda rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, akibatnya banyak pembangunan ruko yang menyalahi aturan yang menyebabkan tidak berjalannya konsep tata kelola perkotaan dengan baik. [38] Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. [39] Pemanfaatan lahan harus selalu dievaluasi dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). [40] Dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi (RZ) wilayah pesisir, perlu dilakukan proses padu serasi. [41] Penentuan klasifikasi tersebut didasarkan pada penilaian terhadap parameter lahan, tata air, sosial ekonomi kelembagaan, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. [42] Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa pengembangan potensi pertambangan kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. [43] 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. [44] Untuk sub kriteria, kesesuaian rencana induk perkeretaapian nasional (Ripnas) sebagai prioritas dibandingkan aspek tata guna lahan (rencana tata ruang wilayah). [45] Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. [46] Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kondisi eksisting penataan ruang wilayah beberapa provinsi di Indonesia dalam konteks pemanfaatan dataset batas wilayah administrasi daerah. [47] Dengan data sekunder peta kesampaian daerah, peta geologi, peta rencana tata ruang wilayah. [48] Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang City is agencies who runs supervision of mangrove according to the legislation on environmental one of them is Undang-undang Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management and by law number 10 0f 2014 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. [49] Sementara, untuk perencanaan di wilayah darat yang mencakup wilayah administrasi dalam satu Kabupaten atau Kota, digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [50]假设 Sukabumi 市的区域空间结构（模型 n s. [1] 发展的动力极大地影响了城市空间的利用。 [2] 因此，需要采取缓解措施来尽量减少所造成损害的影响，其中之一是将研究区域（三马林达市）中确定的几个沉降区域绘制成地图，作为制定城市空间规划的初始信息。 [3] 此外，ATR/BPN 部长 2017 年第 16 号条例关于公交导向区域发展指南、ATR/BPN 部长 2018 年第 1 号条例关于制定区域空间规划 (RTRW) 和部长级条例ATR/BPN 2018 年第 16 号关于准备详细空间规划 (RDTR) 和分区条例 (PZ. [4] 问题的制定是如何利用肯达里市 2010-2030 年空间规划预测 2030 年肯达里市的土地利用变化。 [5] 根据对一手资料和二手资料的处理结果以及通过地图分析/叠加法进行地图分析的结果，存在影响研究区区域储量的因素或制约因素，包括区域空间格局规划的变化、婆罗洲岛矿区的确定，变更森林区的功能，与采矿业的现有许可证以及种植公司/ HGU等其他商业许可证的位置存在重叠，以及作为与矿产和煤炭开采活动直接相关的法规变化。 [6] 根据 2019 年第 10 号州长条例，该条例规范了区域空间规划，有必要改变受大规模灾害影响的几个地点的空间使用，重要的是要制定能够被人们接受的新空间的使用方向社区。 [7] 使用的标准有 5（五）个，即土地条件、水管理条件、社会经济条件、建筑投资条件和区域空间使用条件。 [8] 2013 年关于 Bireuen Regency 区域空间规划的 Qanun 第 7 号规定，公共绿色开放空间的理想可用性为总面积的 20%（百分比）。 [9] 遇到的障碍，即刚刚达到官方划界阶段的林区的释放，区域空间规划（RTRW）的修订正在进行中，以及一些本应妥善解决的行政完整性不足。相关利益相关者之间的协调。 [10] 出于这个原因，在区域空间规划中概述的发展规划中，有必要确定现有土地的用途及其变化，以便它能够适应作为土地可用性形式的发展需求。 [11] 因此，芒古沿海地区的土地使用符合自然条件和区域空间规划（RTRW）。 [12] 占碑市关于占碑市区域空间规划的 2013 年第 9 号区域条例 2013 年规定，占碑市容易发生洪水和洪水的地点或区域是甘榜流域涵盖的区域之一，包括 Telanaipura 区和 Kota Baru 区。 [13] 可利用的土地为非生产性土地，坡度低于25%的土地，具有紧凑倾向，符合Poso Regency空间规划，不易发生灾害（海啸、地震、洪水、滑坡和磨损） , 并且不是负数区域。 [14] 最后，必须按照 2009 年第 6 号地区法规 (Perda) 第 6 号的规定，对 Sidoarjo 人民的农地环境进行法律保护，并实施行政处罚，以及对多个投资者或开发商进行刑事处罚。 Sidoarjo Regency 的区域空间规划 (RTRW)。 [15] 此外，这些努力对于区域空间规划的建议或确定战略发展方向非常需要。 [16] 根据研究结果可知，河流保护政策已由班贾尔马辛市政府在各种法规中进行了规定，甚至成为 2013-2032 年班贾尔马辛市空间规划中的战略问题。 [17] 然而，工业发展可能会导致一些问题，例如土地利用和工业发展的变化不符合区域空间规划（RTRW）。 [18] 这项研究可以刺激其他建筑和城市采用符合建筑概念和区域空间规划的 Carester 概念方法进行建设。 [19] 其中之一是在第 20 条第 (1) 款的规定中，该款规定，第 18 条字母 b 中提到的可持续粮食农业用地的确定是摄政/城市详细空间规划形式的确定的一部分区域按照法律规定。 [20] 根据三宝垄摄政区的区域空间规划，Sumowono 街道被发展为一个生产性农业区，拥有一个农业大都会系统。 [21] 在 2016-2036 年万隆摄政空间规划中，将进行农业区、畜牧业、种植园等的开发。 [22] 但总体而言，仍有不少人不了解申请选址许可的程序，以至于在不符合区域空间规划的区域进行养殖经营用地的使用。 [23] 本研究的目的首先是从历史渊源、习惯结构和习惯法方面了解普苏原住民的动态，其次是了解参与式绘图和习惯区域的空间布局安排。 [24] 本研究旨在了解和了解基于城市空间规划概念的带商店或商店的房屋建造许可证的规定。 [25] 本研究旨在从规范方面揭示、审查和理解区域空间规划的政策，更具体地审查权利和社区参与的法律保护。 [26] 本研究旨在分析防御区总体空间规划与东加拉锡吉帕卢市易受灾空间区地图的同步性，以支持国防和安全。 [27] 为避免未来出现日益复杂的城市问题，避免过去发生的城市问题，有必要对过去的空间规划进行评估，指导未来的规划。 [28] 首先，调查结果是由政治和商业精英网络支持的腐败，与廖内省区域空间规划（RT RW）相关的森林地区参与者的竞争以及与控制自然的利益交织在一起的选举利益。资源 (SDA)。 [29] 本研究的目的是确定 Batusangkar 市区最终处置场 (TPA) 的位置，并根据空间格局分析结果确定最终处置场 (TPA) 位置的适宜性巴图桑卡市区。 [30] 研究结果表明，三个利益相关者之间的协作和数据共享（土地登记地图、土地价值区地图、PBB 区块地图、区域空间规划（Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW）地图和详细的 Village Letter C 地图）是建设完整村庄的重要变量。 [31] 这项研究的结果预计将用于考虑将要开发的区域的空间规划。 [32] 本研究的目的是确定水文地质条件，确定地下水质量，确定保护区分布和区域空间规划与研究区保护区地图的适宜性。 [33] 1992 年第 24 号法律规定，所有发展活动，无论是由政府、私营部门还是社区开展，都应符合既定的区域空间规划。 [34] 这项研究的结果表明，肯德尔摄政区空间规划中的分区规定的完整性尚未符合最低标准（活动规定、建筑强度规定和基础设施和设施的最低标准规定不完整，未达到标准）。 [35] 东爪哇省关于区域空间规划的使命是平衡区域之间的发展分配和经济增长。 [36] 3) 正在努力克服村庄国库土地管理中的障碍，即与中央 BPN 和西爪哇省政府法律部门协调有关区域空间规划，此外还为村民提供教育和培训活动。社区发展社区能力，管理农业用地。 [37] 结果表明，政府在以综合聚居区着称的塔马兰雷亚地区实施良好城市治理理念的实施仍然没有得到很好的实施，并且仍然与望加锡市的区域空间规划条例重叠，因此, 许多店屋建筑违反了导致无法运行的规则。良好的城市治理理念。 [38] 本研究的问题在于，小岛没有基于气候变化适应的空间布局。 [39] 土地利用必须始终根据区域空间规划 (RTRW) 进行评估。 [40] 在编制沿海地区区域空间规划（RTRW）和分区规划（RZ）的过程中，有必要进行一个连贯的过程。 [41] 分类的确定是基于对土地、水管理、社会经济制度、水结构投资和区域空间利用等参数的评估。 [42] 关于 2011-2031 年达摩摄政区域空间规划 (RTRW) 的 2012 年第 10 号达摩摄政区域法规第 3 条字母 e 规定，在保持环境质量的同时开发该地区的采矿潜力。 [43] 2007年2月26日关于空间规划的第11条第2款规定，城市区域政府有权实施城市空间规划，包括城市空间规划、城市空间利用和城市空间利用控制。 [44] 对于子标准，与土地利用方面（区域空间规划）相比，国家铁路总体规划（Ripnas）的适用性是一个优先事项。 [45] 在制定区域空间规划时，城市必须提供30%的绿色开放空间、20%的公共绿色开放空间和10%的私人绿色开放空间。 [46] 本研究的目的是在使用区域行政边界数据集的背景下，评估印度尼西亚几个省份的空间规划现状。 [47] 具有区域成就图、地质图、区域空间规划图等辅助资料。 [48] 丹戎槟榔市环境部是根据环境法规对红树林进行监管的机构，其中之一是关于保护和环境管理的 2009 年第 32 号法律和关于丹戎槟榔市空间规划的 2014 年第 10 0f 号法律。 [49] 同时，对于包括一个摄政区或城市内的行政区域在内的土地区域的规划，使用区域空间规划（RTRW）。 [50]
penelitian ini adalah
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi hidrogeologi, mengetahui kualitas airtanah, mengetahui persebaran zona konservasi dan kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan peta zona konservasi daerah penelitian. [1] Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. [2] Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kondisi eksisting penataan ruang wilayah beberapa provinsi di Indonesia dalam konteks pemanfaatan dataset batas wilayah administrasi daerah. [3] Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakedudukan dan perlindungan hukum serta penyelesaian permasalahan yang timbul setelah berlakunya PerdaNomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Perda RTRW Kota MataramTahun 2011-2031). [4]本研究的目的是确定水文地质条件，确定地下水质量，确定保护区分布和区域空间规划与研究区保护区地图的适宜性。 [1] 本研究的问题在于，小岛没有基于气候变化适应的空间布局。 [2] 本研究的目的是在使用区域行政边界数据集的背景下，评估印度尼西亚几个省份的空间规划现状。 [3] 本研究的目的是回答法律地位和保护如何的问题，以及在 2011 年第 12 号地区条例颁布后出现的问题，该条例涉及 2011-2031 年马塔兰市的空间规划（Perda 在 2011-2031 马塔兰市的 RTRW 上）。 [4]
ini bertujuan untuk 这是为了
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. [2] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sinkronisasi rencana umum tata ruang wilayah pertahanan dengan peta zona ruang rawan bencana di Kota Palu, Sigi, Donggala dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan negara. [3]本研究旨在了解和了解基于城市空间规划概念的带商店或商店的房屋建造许可证的规定。 [1] 本研究旨在从规范方面揭示、审查和理解区域空间规划的政策，更具体地审查权利和社区参与的法律保护。 [2] 本研究旨在分析防御区总体空间规划与东加拉锡吉帕卢市易受灾空间区地图的同步性，以支持国防和安全。 [3]
ruang terbuka hijau
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berencana merealisasikan 30% ruang terbuka hijau, dengan perincian 20% untuk ruang terbuka hijau dan 10% untuk ruang publik seperti taman bermain. [1] Kini pembangunan sosial ekonomi dan dinamika perkotaan yang bersifat dinamis di Kota Banjarmasin, berdampak buruk terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota, kondisi ini akan mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). [2]勿加泗市关于区域空间规划 (RTRW) 的 2011 年第 13 号条例计划实现 30% 的绿色开放空间，其中 20% 用于绿色开放空间，10% 用于游乐场等公共空间。 [1] 现在班贾尔马辛市的社会经济发展和动态城市动态对城市空间的利用产生负面影响，这种情况将减少绿色开放空间 (RTH) 的可用性。 [2]
untuk ruang terbuka
Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. [1]在制定区域空间规划时，城市必须提供30%的绿色开放空间、20%的公共绿色开放空间和10%的私人绿色开放空间。 [1]
Tatum Ruang Wilayah 区域空间塔图姆
Oleh sebab itu diperlukan upaya mitigasi untuk meminimalisisr dampak kerusakan yang ditimbulkan, salah satunya dengan memetakan beberapa wilayah yang teridentifikasi mengalami subsidence di wilayah penelitian (Kota Samarinda), sebagai informasi awal dalam pengembangan tata ruang wilayah perkotaan. [1] Selain itu dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ. [2] Rumusan masalah yaitu bagaimana prediksi perubahan penggunaan lahan Kota Kendari tahun 2030 dengan rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tahun 2010-2030. [3] Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen mengamanatkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah. [4] Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat. [5] Untuk itu, dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah perlu mengidentifikasi penggunaan tanah eksisting serta perubahannya, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan tanah untuk pembangunan sebagai bentuk ketersediaan atas tanah. [6] Dengan demikian, penggunaan tanah di wilayah Pesisir Munggu sudah sesuai dengan kondisi fisik dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [7] Peraturan Daerah Kota Jambi No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 disebutkan bahwa lokasi atau daerah rawan genangan dan banjir di Kota Jambi salah satunya adalah wilayah yang dicakupi oleh DAS Kambang, antara lain Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru. [8] Lahan yang dapat digunakan adalah lahan non produktif, lahan yang kemiringannya di bawah 25%, memiliki kecenderungan kompak, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Poso, tidak rawan bencana (tsunami, gempa bumi, banjir, longsor dan abrasi), serta bukan daerah negative list. [9] Pada akhirnya, harus ada perlindungan hukum lingkungan lahan pertanian untuk masyarakat Sidoarjo dan penerapan sanksi administrasi, serta sanksi pidana apabila beberapa investor maupun pengembang, sebagaimana dalam aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. [10] Selain itu upaya tersebut sangat dibutuhkan dalam rekomendasi atau menentukan arah pembangunan strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah. [11] Berdasarkan hasil penelitian diketahui bawah Kebijakan konservasi sungai telah diatur dalam berbagai regulasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bahkan menjadi isu strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarmasin 2013-2032. [12] Namun, adanya perkembangan industri dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti perubahan alih fungsi lahan dan pembangunan industri yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [13] Riset ini dapat menstimulasi bangunan dan kota lain agar membangun dengan pendekatan konsep Carester yang diselaraskan dengan konsep arsitektur dan tata ruang wilayah. [14] Salah satunya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. [15] Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang, Kecamatan Sumowono dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif, dengan sistem agropolitan. [16] Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 akan dilakukan pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. [17] Akan tetapi, masyarakat secara umum masih banyak yang belum memahami adanya prosedur pengajuan izin lokasi sehingga terjadi pemanfaatan lahan usaha perikanan budidaya yang dilakukan pada area yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah. [18] Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dinamika masyarakat adat Pusu dilihat dari sejarah asal usul, struktur adat dan hukum adat, kedua Untuk mengetahui pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat. [19] Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. [20] Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. [21] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sinkronisasi rencana umum tata ruang wilayah pertahanan dengan peta zona ruang rawan bencana di Kota Palu, Sigi, Donggala dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan negara. [22] Untuk menghindari terjadinya masaiah-masalah perkotaan yang semakin rumit pada masa yang akan datang dan menghindari masalah-masalah perkotaan yang telah terjadi dimasa lampau, perlu dilakukan Evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Terdahulu dan mengarahkan rencana untuk kedepan. [23] Temuannya, pertama korupsi yang ditopang oleh jaringan elit politik dan bisnis, kontestasi actor dalam perubahan kawasan hutan terkait rancangan rencana tata ruang wilayah (RT RW) Provinsi Riau dan kepentingan electoral yang berkelin dan dengan kepentingan penguasaan sumber daya alam (SDA). [24] The results of the study show that collaboration and data sharing (land registration maps, land value zone map, PBB block map, Regional Spatial Planning (Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW) map, and detailed Village Letter C map) between the three stakeholders are important variables for building the complete village. [25] Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi hidrogeologi, mengetahui kualitas airtanah, mengetahui persebaran zona konservasi dan kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan peta zona konservasi daerah penelitian. [26] Undang-undang nomor 24 tahun 1992 mengamanatkan bahwa semua kegiatan pembangunan, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, seyogyanya sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. [27] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan peraturan zonasi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal belum sesuai dengan standart minimum(ketentuan kegiatan, ketentuan intensitas bangunan dan ketentuan standart minimal prasarana dan sarana tidak lengkap dan tidak sesuai standart). [28] Misi Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. [29] 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penatagunaan tanah kas desa yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BPN pusat dan bagian hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, selain itu adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. [30] Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemerintah dalam pelaksanaan konsep Good Urban Governance di wilayah Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan permukiman terpadu masih tidak terlaksana dengan baik dan masih timpang tindih dengan perda rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, akibatnya banyak pembangunan ruko yang menyalahi aturan yang menyebabkan tidak berjalannya konsep tata kelola perkotaan dengan baik. [31] Pemanfaatan lahan harus selalu dievaluasi dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). [32] Dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi (RZ) wilayah pesisir, perlu dilakukan proses padu serasi. [33] Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa pengembangan potensi pertambangan kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. [34] Untuk sub kriteria, kesesuaian rencana induk perkeretaapian nasional (Ripnas) sebagai prioritas dibandingkan aspek tata guna lahan (rencana tata ruang wilayah). [35] Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. [36] Dengan data sekunder peta kesampaian daerah, peta geologi, peta rencana tata ruang wilayah. [37] Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang City is agencies who runs supervision of mangrove according to the legislation on environmental one of them is Undang-undang Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management and by law number 10 0f 2014 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. [38] Sementara, untuk perencanaan di wilayah darat yang mencakup wilayah administrasi dalam satu Kabupaten atau Kota, digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [39] Selain itu, konflik pemanfaatan ruang tersebut juga disebabkan oleh masih banyaknya peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang tidak akurat, sebagai akibat belum tersedianya IGT pada skala yang memadai untuk penyusunan peta RTRW Kabupaten/Kota. [40] Peran masyarakat dalam Izin mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan, karena Izin Mendirikan Bangunan berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi IMB. [41] Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berencana merealisasikan 30% ruang terbuka hijau, dengan perincian 20% untuk ruang terbuka hijau dan 10% untuk ruang publik seperti taman bermain. [42] Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakedudukan dan perlindungan hukum serta penyelesaian permasalahan yang timbul setelah berlakunya PerdaNomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Perda RTRW Kota MataramTahun 2011-2031). [43] The data sources used are secondary data sources, namely the use of data through official documents such as the Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Cilacap Regency in the 2017 Figures and the Cilacap Regency Economic Census in 2016. [44] ABSTRACT Salah satu Peraturan Daerah (Perda) yang mempunyai fungsi strategis adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [45] 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031, mengikuti promosi investasi. [46] Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian. [47] 10 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata. [48] Rencana tata ruang wilayah memuat akan strategi pengembangan Kota sedangkan rencana detail tata ruang menjadi referensi dalam aturan pengembangan kawasan lokal. [49] Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. [50]因此，需要采取缓解措施来尽量减少所造成损害的影响，其中之一是将研究区域（三马林达市）中确定的几个沉降区域绘制成地图，作为制定城市空间规划的初始信息。 [1] 此外，ATR/BPN 部长 2017 年第 16 号条例关于公交导向区域发展指南、ATR/BPN 部长 2018 年第 1 号条例关于制定区域空间规划 (RTRW) 和部长级条例ATR/BPN 2018 年第 16 号关于准备详细空间规划 (RDTR) 和分区条例 (PZ. [2] 问题的制定是如何利用肯达里市 2010-2030 年空间规划预测 2030 年肯达里市的土地利用变化。 [3] 2013 年关于 Bireuen Regency 区域空间规划的 Qanun 第 7 号规定，公共绿色开放空间的理想可用性为总面积的 20%（百分比）。 [4] 遇到的障碍，即刚刚达到官方划界阶段的林区的释放，区域空间规划（RTRW）的修订正在进行中，以及一些本应妥善解决的行政完整性不足。相关利益相关者之间的协调。 [5] 出于这个原因，在区域空间规划中概述的发展规划中，有必要确定现有土地的用途及其变化，以便它能够适应作为土地可用性形式的发展需求。 [6] 因此，芒古沿海地区的土地使用符合自然条件和区域空间规划（RTRW）。 [7] 占碑市关于占碑市区域空间规划的 2013 年第 9 号区域条例 2013 年规定，占碑市容易发生洪水和洪水的地点或区域是甘榜流域涵盖的区域之一，包括 Telanaipura 区和 Kota Baru 区。 [8] 可利用的土地为非生产性土地，坡度低于25%的土地，具有紧凑倾向，符合Poso Regency空间规划，不易发生灾害（海啸、地震、洪水、滑坡和磨损） , 并且不是负数区域。 [9] 最后，必须按照 2009 年第 6 号地区法规 (Perda) 第 6 号的规定，对 Sidoarjo 人民的农地环境进行法律保护，并实施行政处罚，以及对多个投资者或开发商进行刑事处罚。 Sidoarjo Regency 的区域空间规划 (RTRW)。 [10] 此外，这些努力对于区域空间规划的建议或确定战略发展方向非常需要。 [11] 根据研究结果可知，河流保护政策已由班贾尔马辛市政府在各种法规中进行了规定，甚至成为 2013-2032 年班贾尔马辛市空间规划中的战略问题。 [12] 然而，工业发展可能会导致一些问题，例如土地利用和工业发展的变化不符合区域空间规划（RTRW）。 [13] 这项研究可以刺激其他建筑和城市采用符合建筑概念和区域空间规划的 Carester 概念方法进行建设。 [14] 其中之一是在第 20 条第 (1) 款的规定中，该款规定，第 18 条字母 b 中提到的可持续粮食农业用地的确定是摄政/城市详细空间规划形式的确定的一部分区域按照法律规定。 [15] 根据三宝垄摄政区的区域空间规划，Sumowono 街道被发展为一个生产性农业区，拥有一个农业大都会系统。 [16] 在 2016-2036 年万隆摄政空间规划中，将进行农业区、畜牧业、种植园等的开发。 [17] 但总体而言，仍有不少人不了解申请选址许可的程序，以至于在不符合区域空间规划的区域进行养殖经营用地的使用。 [18] 本研究的目的首先是从历史渊源、习惯结构和习惯法方面了解普苏原住民的动态，其次是了解参与式绘图和习惯区域的空间布局安排。 [19] 本研究旨在了解和了解基于城市空间规划概念的带商店或商店的房屋建造许可证的规定。 [20] 本研究旨在从规范方面揭示、审查和理解区域空间规划的政策，更具体地审查权利和社区参与的法律保护。 [21] 本研究旨在分析防御区总体空间规划与东加拉锡吉帕卢市易受灾空间区地图的同步性，以支持国防和安全。 [22] 为避免未来出现日益复杂的城市问题，避免过去发生的城市问题，有必要对过去的空间规划进行评估，指导未来的规划。 [23] 首先，调查结果是由政治和商业精英网络支持的腐败，与廖内省区域空间规划（RT RW）相关的森林地区参与者的竞争以及与控制自然的利益交织在一起的选举利益。资源 (SDA)。 [24] 研究结果表明，三个利益相关者之间的协作和数据共享（土地登记地图、土地价值区地图、PBB 区块地图、区域空间规划（Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW）地图和详细的 Village Letter C 地图）是建设完整村庄的重要变量。 [25] 本研究的目的是确定水文地质条件，确定地下水质量，确定保护区分布和区域空间规划与研究区保护区地图的适宜性。 [26] 1992 年第 24 号法律规定，所有发展活动，无论是由政府、私营部门还是社区开展，都应符合既定的区域空间规划。 [27] 这项研究的结果表明，肯德尔摄政区空间规划中的分区规定的完整性尚未符合最低标准（活动规定、建筑强度规定和基础设施和设施的最低标准规定不完整，未达到标准）。 [28] 东爪哇省关于区域空间规划的使命是平衡区域之间的发展分配和经济增长。 [29] 3) 正在努力克服村庄国库土地管理中的障碍，即与中央 BPN 和西爪哇省政府法律部门协调有