Ruang Angkasa(空间)研究综述
Ruang Angkasa 空间 - Abstrak Bentuk pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa yang sangat cepat mengikuti laju perkembangan teknologi yang awalnya hanya dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang disebut negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak pihak swasta yang telah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ruang angkasa menjadikan kegiatan yang dapat dilakukan di ruang angkasa tidak hanya dapat dilakukan oleh negara untuk keamanan saja, pihak swasta masuk sebagai pihak yang melakukan perdagangan jasa maupun barang. [1] Eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa pada awal perkembangannya, lebih ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun karena pada waktu itu sedang hangat-hangatnya Perang Dingin antara blok barat dan blok timur maka kegiatan Research And Development ( R&D ) dalam kegiatan ruang angkasa tersebut sarat dengan muatan kepentingan militer. [2] ABSTRAKKomersialisasi ruang angkasa di abad ini menjadi fenomena baru yang meliputi segala macam aktivitas yang mengarah pada eksplorasi bahkan eksploitasi di ruang angkasa. [3] Hal ini dapat terlihat dari praktek hukum kebiasaan ruang angkasa. [4] Terbitnya UUPA 60 Tahun yang lalu, belum menjamin perwujudan tujuan dari peraturan tersebut yakni dapat memberikemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. [5] Padahal saat ini keberadaan ruang angkasa berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, salah satunya pemanfaatan GSO (geo stationary orbit) yang merupakan sumber daya alam terbatas. [6] Ruang angkasa telah menjelma menjadi suatu forum kerja sama antarnegara. [7] 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya; Menentukan dan mengtur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa; Mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu; Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. [8] Logam ini sangat dibutuhkan oleh industri otomotif, industri pesawat ruang angkasa, dan industri perhiasan. [9] Dampak positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk menyelenggarakan urusan pertanahan secara menyeruluh meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [10]摘要 紧跟科技发展步伐，以极快的速度利用空间资源的形式，最初只能由称为国家的政党进行，但在实践中，许多民间团体已经开展了可以进行的空间技术研发活动。在太空中，国家不仅可以为了安全而进行，私人当事方也可以作为服务和货物贸易的当事方进入。 [1] 太空的探索和开发在其发展之初更多是为了科学的研究和发展，但由于当时东西方之间的冷战正在升温，研究和开发（R&D）活动在太空活动充满了军事利益。 [2] 摘要 本世纪太空商业化已成为一种新现象，包括导致太空探索甚至开发的各种活动。 [3] 这可以从空间习惯法的实践中看出。 [4] 60年前UUPA的颁布并不能保证该条例的目的的实现，即为实现符合印尼人民利益的地球、水和太空功能提供可能性。 [5] 尽管此时太空的存在与许多人的生活息息相关，其中之一就是使用有限的自然资源 GSO（地球静止轨道）。 [6] 太空已转变为国家间合作的论坛。 [7] 1960 年第 5 号关于土地原则基本条例的第 5 号规定，国家被授权作为一个权力组织，为整个印度尼西亚人民做以下工作： 规范和管理其分配、使用和维护；确定和规范对地球、水和空间部分的权利；规范人与人之间的法律关系和有关地球、水和空间的法律行为；国家控制只在最高层，而在最低层，它可以由某个人或法人给予和拥有；对地球、水和空间以及其中所含自然资源的控制将用于实现印度尼西亚人民的最大繁荣。 [8] 汽车工业、航空航天工业和珠宝工业都需要这种金属。 [9] 土地和空间规划部/BPN 下属的国家土地局的存在的积极影响要求国家全面开展土地事务，涵盖地球、水、空间和自然资源，以实现人民的最大繁荣。 [10]
bumi air dan
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya; Menentukan dan mengtur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa; Mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu; Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. [1]1960 年第 5 号关于土地原则基本条例的第 5 号规定，国家被授权作为一个权力组织，为整个印度尼西亚人民做以下工作： 规范和管理其分配、使用和维护；确定和规范对地球、水和空间部分的权利；规范人与人之间的法律关系和有关地球、水和空间的法律行为；国家控制只在最高层，而在最低层，它可以由某个人或法人给予和拥有；对地球、水和空间以及其中所含自然资源的控制将用于实现印度尼西亚人民的最大繁荣。 [1]
Dan Ruang Angkasa
Terbitnya UUPA 60 Tahun yang lalu, belum menjamin perwujudan tujuan dari peraturan tersebut yakni dapat memberikemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. [1] 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya; Menentukan dan mengtur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa; Mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu; Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. [2]60年前UUPA的颁布并不能保证该条例的目的的实现，即为实现符合印尼人民利益的地球、水和太空功能提供可能性。 [1] 1960 年第 5 号关于土地原则基本条例的第 5 号规定，国家被授权作为一个权力组织，为整个印度尼西亚人民做以下工作： 规范和管理其分配、使用和维护；确定和规范对地球、水和空间部分的权利；规范人与人之间的法律关系和有关地球、水和空间的法律行为；国家控制只在最高层，而在最低层，它可以由某个人或法人给予和拥有；对地球、水和空间以及其中所含自然资源的控制将用于实现印度尼西亚人民的最大繁荣。 [2]
ruang angkasa sertum
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya; Menentukan dan mengtur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa; Mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu; Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. [1] Dampak positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk menyelenggarakan urusan pertanahan secara menyeruluh meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [2]1960 年第 5 号关于土地原则基本条例的第 5 号规定，国家被授权作为一个权力组织，为整个印度尼西亚人民做以下工作： 规范和管理其分配、使用和维护；确定和规范对地球、水和空间部分的权利；规范人与人之间的法律关系和有关地球、水和空间的法律行为；国家控制只在最高层，而在最低层，它可以由某个人或法人给予和拥有；对地球、水和空间以及其中所含自然资源的控制将用于实现印度尼西亚人民的最大繁荣。 [1] 土地和空间规划部/BPN 下属的国家土地局的存在的积极影响要求国家全面开展土地事务，涵盖地球、水、空间和自然资源，以实现人民的最大繁荣。 [2]