Politik Lokal
政治地方

Politik Lokal(政治地方)研究综述

Politik Lokal 政治地方 - Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran politik lokal yang termuat dalam Lontara` bugis serta relevansinya dengan budaya kewarganegaraan. ^[1] (2) Aspek Partisipasi Politik : ada dua desa politik lokal mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pencalonan kepala desa karena terdapat money politik dan dua desa politik lokal tidak mempengaruhi karena masyarakatnya memang menginginkan adanya masyarakat untuk maju mencalonkan diri di pemilihan kepada desa. ^[2] Artikel ini membahas tentang eksistensi Partai Aceh, sebagai kekuatan politik lokal pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pasca perdamaian. ^[3] Penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang politik sumber daya alam dalam kaitannya dengan kepentingan elit politik lokal pada pemekaran wilayah di Kabupaten Paser. ^[4] Konflik negara dan  masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. ^[5] Selanjutnya, dengan menggunakan strategi analisis posisi, penelitian ini mengidentifikasi peranan dan pengaruh gereja (GMIH) serta kader GMIH sebagai elit yang berkuasa, khususnya di ranah agama dan politik lokal. ^[6] Struktur birokrasi yang sangat kompleks dan luas menjangkau masyarakat sampai pada tingkat paling rendah, menjadikan birokrasi di tingkat lokal sangat rentan untuk dipolitisasi dan dikendalikan oleh para elit politik lokal dalam kontestasi politik. ^[7] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2010-2015 berdasarkan areal pemanfaatan, pembangunan wilayah dan politik lokal, serta menganalisis faktor pemicu yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau. ^[8] Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai k urang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal. ^[9] Penelitian ini mencoba menggambarkan latar belakang munculnya tuntutan pemekaran Kabupaten Pinrang yang didasari oleh sentimen identitas dan tindakan-tindakan populisme oleh para elit politik lokal yang menginginkan dibentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Pinrang Utara. ^[10] Ada banyak sastrawan melalui teks sastra menggunakan bahasa “satire” berbicara politik lokal. ^[11] Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan mendeskripsikan secara mendalam tentang sejarah, dinamika politik lokal dan reproduksi identitas dan kekuasaan orang Mak e an g. ^[12] Penelitian ini menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan masuknya purnawirawan dalam kancah politik lokal : Pertama, Dinamika politik lokal; kedua, faktor internal purnawirawan;  ketiga, faktor Rekrutmen politik Parpol yang buruk. ^[13] Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal. ^[14] Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah seputar peranan elit politik lokal dalam percaturan politik ketika kabupaten tersebut akan berpisah dari wilayah induknya (Kabupaten OKU). ^[15] Lembaga-lembaga politik lokal (formal/modern dan informal/tradisional) menjalankan fungsi dan tugasnya di atas nilai-nilai multikulturalisme tersebut. ^[16] Realitas  tersebut menunjukkan  partisipasi politik  Kesultanan Ternate dalam ranah politik lokal pasca-kemerdekaan hingga kini, merupakan sebuah bidang penelitian sejarah yang penting. ^[17] Kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai kerangka pendekatan untuk menilai tentang keberpihakan suatu peraturan daerah terhadap masyarakat setempat sebagai bentuk penanganan berbagai persoalan yang terjadi. ^[18] Setelah Otsus, identitas kesukuan menguat kembali mengalahkan ke-Papua-an dalam ranah baru politik lokal. ^[19] DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Surabaya merupakan politik lokal yang berhasil mempertahankan kemenangan di Pemilu Legislatif 2019 dengan perolehan 15 kursi. ^[20] Suatu mekanisme tindakan deviasi diferensial yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan otoritas otonom atau desentralisasi politik lokal, yang merupakan upaya untuk membedakan diri dari lajur Kebudayaan Minangkabau dan Melayu Islami yang selama ini sudah menyatu dan mendominasi dalam struktur sosial masyarakat Jambi. ^[21] Meskipun dalam lima urusan wajib pemerintah pusat dicantumkan urusan politik nasional adalah kewenangan pusat, namun dalam perjalanannya daerah memiliki fenomena tersendiri dalam hal tersebut, salah satunya adalah fenomena partai politik lokal, seperti di Aceh misalnya. ^[22] Untuk menata sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan politik lokal yang paling tepat untuk diterapkan adalah memisahkan secara tegas antara jabatan politik yang menjadi domain partai politik dan jabatan karier yang menjadi domain PNS sebagai aparatur negara yang berperan pelaksana kebijakan. ^[23] Kebijakan tentang partai politik lokal di Aceh telah menimbulkan polemik terkait potensi disintegrasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dibukanya akses politik bagi separatisme Aceh. ^[24] Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis peranan perempuan pemimpin daerah sebagai komunikator politik dalam politik lokal, serta mengidentifikasi media dan saluran komunikasi politik yang digunakan perempuan pemimpin daerah dalam meraih kepemimpinan daerah. ^[25] Politik lokal kian berkembang sebagai kekuatan bak bola salju yang kian lama kian berkembang sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi sistem perpolitikan di Kota Palembang. ^[26] Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa radio Mayangkara FM telah menjalankan fungsi manajemen melalui program siaran yang telah dijalankan yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan dalam program lang-lang kota siaran e-demokrasi politik lokal Kota Blitar. ^[27] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. ^[28] Jailly menempatkan empat dimensi kebijakan secara sejajar, pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, politik lokal dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. ^[29]
本研究旨在描述 Lontara 的 bugis 中包含的地方政治思想及其与公民文化的相关性。 ^[1] （二）参政方面：村长提名有两个地方政治村影响社区参政，因为有金钱政治，两个地方政治村不影响，因为社区真要社区竞选选举村。 ^[2] 本文讨论亚齐党作为地方政治力量在大选和地区领导人选举中的存在，和平后。 ^[3] 本研究旨在探讨自然资源政治与帕瑟摄政区领土划分中当地政治精英的利益之间的关系。 ^[4] 国家与社会的冲突可以看作是地方政治动态的一种形式和真实写照。 ^[5] 此外，使用位置分析策略，本研究确定了教会 (GMIH) 和 GMIH 干部作为统治精英的角色和影响，特别是在宗教和地方政治领域。 ^[6] 非常复杂和广泛的官僚结构深入到社区的最底层，使得地方一级的官僚机构在政治竞争中很容易被地方政治精英政治化和控制。 ^[7] 本研究的目的是根据使用面积、区域发展和当地政治绘制 2010-2015 年森林和土地火灾的发生率，并分析导致廖内森林和土地火灾的触发因素. ^[8] 如果选举后冲突处理模式被当地政治精英和地方政府视为严重并故意留下，如果没有任何预防措施，情况将会恶化。 ^[9] 本研究试图描述基于身份情感和民粹主义行为的平让县扩张诉求出现的背景，当地政治精英希望建立一个新的北平让县自治区。 ^[10] 有许多作家通过文学文本使用“讽刺”的语言来讲述地方政治。 ^[11] 这种类型的研究是定性的，通过深入描述历史、地方政治的动态以及 Mak eang 人的身份和权力的再生产。 ^[12] 本研究解释说，导致退休军官参与地方政治舞台的三个因素：第一，地方政治动态；二是退休内部因素；三是政党政治招募因素不良。 ^[13] 这些部门之间的划分需要考虑当地政治的动态。 ^[14] 本研究提出的主要问题是地方政治精英在该地区与其母领土（OKU 地区）分离时在政治舞台上的作用。 ^[15] 地方政治机构（正式/现代和非正式/传统）根据多元文化主义的价值观履行其职能和职责。 ^[16] 这一现实表明，迄今为止，特尔纳特苏丹国在独立后地方政治领域的政治参与是历史研究的一个重要领域。 ^[17] 地方政治文化提高公众意识的力量，特别是在参与制定地区法规的过程中，可以用作评估地区法规与当地社区的一致性的框架，作为处理出现的各种问题的一种形式。 ^[18] 在 Otsus 之后，民族认同再次加强，以在地方政治的新领域击败巴布亚人。 ^[19] 印度尼西亚泗水市斗争民主党 (PDI) 的 DPC 是一位当地政治家，他在 2019 年立法选举中以 15 个席位保持胜利。 ^[20] 政府在地方政治进行自治或分权时所采取的一种差异性偏差行动机制，这是一种试图将自己与迄今为止整合和主导的米南加保和马来伊斯兰文化路线区别开来的社会结构。占碑社会。 ^[21] 虽然在中央的五项职责中都规定了国家政治事务是中央的权威，但在其进程中，各地区在这方面都有自己的现象，其中之一就是地方政党的现象，例如例如在亚齐。 ^[22] 为了组织区域政府体制和实施地方政治，最合适的实施是将作为政党领域的政治职位和作为国家机器的公务员领域的职业职位明确分开，扮演国家机器角色。执行政策的作用。 ^[23] 亚齐地方政党政策引发了一场争论，即为亚齐分离主义开放政治准入可能导致解体的可能性。 ^[24] 该研究的目的是确定和分析女性地区领导人在地方政治中作为政治传播者的作用，以及确定女性地区领导人在实现地区领导力时使用的媒体和政治沟通渠道。 ^[25] 地方政治正像滚雪球一样成长为一股影响巨港市政治体系的力量。 ^[26] 这项研究的结果表明，玛央卡拉调频广播通过广播节目执行了管理功能，其中包括城市朗朗节目中的规划功能、组织功能、执行功能和监督功能，用于播放地方政治电子民主在布利塔尔市。 ^[27] 2015 年第 8 号法律同时成为地方政治竞争的法律保护伞。 ^[28] Jailly 将四个政策维度并行放置，边界治理政策中的文化方法是在边界治理中激活安全政策、地方政治和经济政策的原则。 ^[29]

Elit Politik Lokal 地方政治精英

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang politik sumber daya alam dalam kaitannya dengan kepentingan elit politik lokal pada pemekaran wilayah di Kabupaten Paser. ^[1] Struktur birokrasi yang sangat kompleks dan luas menjangkau masyarakat sampai pada tingkat paling rendah, menjadikan birokrasi di tingkat lokal sangat rentan untuk dipolitisasi dan dikendalikan oleh para elit politik lokal dalam kontestasi politik. ^[2] Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai k urang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal. ^[3] Penelitian ini mencoba menggambarkan latar belakang munculnya tuntutan pemekaran Kabupaten Pinrang yang didasari oleh sentimen identitas dan tindakan-tindakan populisme oleh para elit politik lokal yang menginginkan dibentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Pinrang Utara. ^[4] Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah seputar peranan elit politik lokal dalam percaturan politik ketika kabupaten tersebut akan berpisah dari wilayah induknya (Kabupaten OKU). ^[5]
本研究旨在探讨自然资源政治与帕瑟摄政区领土划分中当地政治精英的利益之间的关系。 ^[1] 非常复杂和广泛的官僚结构深入到社区的最底层，使得地方一级的官僚机构在政治竞争中很容易被地方政治精英政治化和控制。 ^[2] 如果选举后冲突处理模式被当地政治精英和地方政府视为严重并故意留下，如果没有任何预防措施，情况将会恶化。 ^[3] 本研究试图描述基于身份情感和民粹主义行为的平让县扩张诉求出现的背景，当地政治精英希望建立一个新的北平让县自治区。 ^[4] 本研究提出的主要问题是地方政治精英在该地区与其母领土（OKU 地区）分离时在政治舞台上的作用。 ^[5]

Dinamika Politik Lokal

Konflik negara dan  masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. ^[1] Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan mendeskripsikan secara mendalam tentang sejarah, dinamika politik lokal dan reproduksi identitas dan kekuasaan orang Mak e an g. ^[2] Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal. ^[3]
国家与社会的冲突可以看作是地方政治动态的一种形式和真实写照。 ^[1] 这种类型的研究是定性的，通过深入描述历史、地方政治的动态以及 Mak eang 人的身份和权力的再生产。 ^[2] 这些部门之间的划分需要考虑当地政治的动态。 ^[3]

Partai Politik Lokal

Meskipun dalam lima urusan wajib pemerintah pusat dicantumkan urusan politik nasional adalah kewenangan pusat, namun dalam perjalanannya daerah memiliki fenomena tersendiri dalam hal tersebut, salah satunya adalah fenomena partai politik lokal, seperti di Aceh misalnya. ^[1] Kebijakan tentang partai politik lokal di Aceh telah menimbulkan polemik terkait potensi disintegrasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dibukanya akses politik bagi separatisme Aceh. ^[2]
虽然在中央的五项职责中都规定了国家政治事务是中央的权威，但在其进程中，各地区在这方面都有自己的现象，其中之一就是地方政党的现象，例如例如在亚齐。 ^[1] 亚齐地方政党政策引发了一场争论，即为亚齐分离主义开放政治准入可能导致解体的可能性。 ^[2]

Dan Politik Lokal 和地方政治

Selanjutnya, dengan menggunakan strategi analisis posisi, penelitian ini mengidentifikasi peranan dan pengaruh gereja (GMIH) serta kader GMIH sebagai elit yang berkuasa, khususnya di ranah agama dan politik lokal. ^[1] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2010-2015 berdasarkan areal pemanfaatan, pembangunan wilayah dan politik lokal, serta menganalisis faktor pemicu yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau. ^[2]
此外，使用位置分析策略，本研究确定了教会 (GMIH) 和 GMIH 干部作为统治精英的角色和影响，特别是在宗教和地方政治领域。 ^[1] 本研究的目的是根据使用面积、区域发展和当地政治绘制 2010-2015 年森林和土地火灾的发生率，并分析导致廖内森林和土地火灾的触发因素. ^[2]

politik lokal yang 杨地方政

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran politik lokal yang termuat dalam Lontara` bugis serta relevansinya dengan budaya kewarganegaraan. ^[1] Penelitian ini mencoba menggambarkan latar belakang munculnya tuntutan pemekaran Kabupaten Pinrang yang didasari oleh sentimen identitas dan tindakan-tindakan populisme oleh para elit politik lokal yang menginginkan dibentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Pinrang Utara. ^[2] DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Surabaya merupakan politik lokal yang berhasil mempertahankan kemenangan di Pemilu Legislatif 2019 dengan perolehan 15 kursi. ^[3] Untuk menata sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan politik lokal yang paling tepat untuk diterapkan adalah memisahkan secara tegas antara jabatan politik yang menjadi domain partai politik dan jabatan karier yang menjadi domain PNS sebagai aparatur negara yang berperan pelaksana kebijakan. ^[4]
本研究旨在描述 Lontara 的 bugis 中包含的地方政治思想及其与公民文化的相关性。 ^[1] 本研究试图描述基于身份情感和民粹主义行为的平让县扩张诉求出现的背景，当地政治精英希望建立一个新的北平让县自治区。 ^[2] 印度尼西亚泗水市斗争民主党 (PDI) 的 DPC 是一位当地政治家，他在 2019 年立法选举中以 15 个席位保持胜利。 ^[3] 为了组织区域政府体制和实施地方政治，最合适的实施是将作为政党领域的政治职位和作为国家机器的公务员领域的职业职位明确分开，扮演国家机器角色。执行政策的作用。 ^[4]

politik lokal dan

Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai k urang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal. ^[1] Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan mendeskripsikan secara mendalam tentang sejarah, dinamika politik lokal dan reproduksi identitas dan kekuasaan orang Mak e an g. ^[2] Jailly menempatkan empat dimensi kebijakan secara sejajar, pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, politik lokal dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. ^[3]
如果选举后冲突处理模式被当地政治精英和地方政府视为严重并故意留下，如果没有任何预防措施，情况将会恶化。 ^[1] 这种类型的研究是定性的，通过深入描述历史、地方政治的动态以及 Mak eang 人的身份和权力的再生产。 ^[2] Jailly 将四个政策维度并行放置，边界治理政策中的文化方法是在边界治理中激活安全政策、地方政治和经济政策的原则。 ^[3]

politik lokal dalam

Struktur birokrasi yang sangat kompleks dan luas menjangkau masyarakat sampai pada tingkat paling rendah, menjadikan birokrasi di tingkat lokal sangat rentan untuk dipolitisasi dan dikendalikan oleh para elit politik lokal dalam kontestasi politik. ^[1] Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah seputar peranan elit politik lokal dalam percaturan politik ketika kabupaten tersebut akan berpisah dari wilayah induknya (Kabupaten OKU). ^[2]
非常复杂和广泛的官僚结构深入到社区的最底层，使得地方一级的官僚机构在政治竞争中很容易被地方政治精英政治化和控制。 ^[1] 本研究提出的主要问题是地方政治精英在该地区与其母领土（OKU 地区）分离时在政治舞台上的作用。 ^[2]

politik lokal pada 地方政治开

Artikel ini membahas tentang eksistensi Partai Aceh, sebagai kekuatan politik lokal pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pasca perdamaian. ^[1] Penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang politik sumber daya alam dalam kaitannya dengan kepentingan elit politik lokal pada pemekaran wilayah di Kabupaten Paser. ^[2]
本文讨论亚齐党作为地方政治力量在大选和地区领导人选举中的存在，和平后。 ^[1] 本研究旨在探讨自然资源政治与帕瑟摄政区领土划分中当地政治精英的利益之间的关系。 ^[2]