Pertanahan Kabupaten(地区土地)研究综述
Pertanahan Kabupaten 地区土地 - Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pemberian bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan menurut sistem hukum pertanahan yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan wewenang dalam hak pengelolaan, yaitu: a) Calon pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan pemberian hak kepada kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. [1] Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. [2] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1. [3] Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. [4] Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. [5] Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah. [6] Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. [7] Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. [8] Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. [9] Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. [10] Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan, kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. [11] Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. [12] Pengumpulan data spasial bidang tanah menuju peta desa lengkap yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli dilakukan dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. [13] Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, kendala dan upaya yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. [14] Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. [15] berbagai persoalan khususnya dibidang pertanahan, Ketidak mampuan lembaga Kantor pertanahan Kabupaten, untuk mengatasi dengan segera persoalan tersebut menambah persoalan menjadi semakin sulit. [16] Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. [17] Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. [18] Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan menggunakan pendekatan studi kasus. [19] Populasi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berjumlah 154 orang dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 75 orang. [20] Pentingnya sertipikat maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng apabila terjadi kendala dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan bagaimana kekuatan hukum terhadap sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. [21] Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. [22] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pengetahuan , Keterampilan dan sikap berpegaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene. [23] Studi ini menganalisis penggunaan GPS navigasi dan foto udara format kecil pada pengukuran bidang tanah untuk program tersebut yang dilakukan di Desa Entikong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau pada bulan Juli tahun 2018. [24] Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. [25] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda. [26] Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. [27] Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik. [28]得出的结论是，根据土地法律制度，经营权人授予部分经营权的土地的法律安排，即在各种法律法规中，都规定了经营权的权限，即：管理权持有人通过办公室负责人向 BPN 负责人提交授予权利的申请。摄政/城市土地，其工作区域涵盖相关土地的位置。 [1] 此应用程序适合在申请表的开发和简化调整为金宝摄政土地办公室的现有标准后使用。 [2] 根据研究结果，PPAT 向 Ponorogo Regency 的土地办公室提交土地权利登记有几个阻碍因素，即：1。 [3] 本研究的目的是 (1) 确定在 Tebo Regency 土地办公室应用 SIAP 的潜力； (2) 支持或阻碍使用 SIAP 的因素。 [4] 根据分析，可以得出的结论是，由于昆宁安县土地办公室的行政错误，双重证书，即所有权证书编号1213，是由昆宁安县土地办公室在与所有权证书编号762的同一块土地上签发的。 . [5] Bojonegoro Regency 的土地办公室无法完全实施 PTSL-PM 的技术指南，因为考虑到每个地区的社区、人力资源和基础设施的特点不同，参与方法的统一是不可能的。 [6] 本研究的目的是 (1) 确定社区参与在 Karanganyar Regency 土地办公室准备工作地图的形式； (2) 了解工作图的使用。 [7] 本研究研究的问题是如何在加拉旺县土地局实施住宅房屋使用权增加为所有权？房屋使用权增加为房屋所有权登记需要满足哪些条件？ [8] Karanganyar Regency Land Office 在实现在线服务方面的努力是通过数字化土地档案来实现的。 [9] 该研究的目的是分析在 Sidenreng Rappang Regency 土地办公室重新测量完整系统土地注册 (PTSL) 集群 4 证书后法律确定性的实施情况。 [10] 本研究旨在描述波诺罗戈县土地办公室的工作环境、领导力、薪酬、工作满意度和员工绩效，考察和分析环境、领导力和薪酬对员工工作满意度的影响。 [11] 本研究旨在确定和描述巴布亚省查亚普拉县土地办公室的土地服务质量和土地所有权证书管理安排。 [12] 托里托里县土地办公室为完整的村庄地图收集地块空间数据是在完整系统土地登记的背景下进行的。 [13] 本研究的目的是确定和分析领导力在激励马甸县土地办公室员工方面的实施情况，以及在提高马甸县土地办公室员工积极性方面面临的障碍和努力。 [14] Bantul Regency Land Office 是已开始数字化管理 Warkah 的办公室之一。 [15] 各种问题，特别是在土地领域，区地政局无法立即处理这些问题，使问题更加棘手。 [16] 结果表明：1）Bantul Regency Land Office 的作用是对 PTSL 和 SIAP 申请进行社会化，Srimulyo 村政府对 Pokmas 进行协调和技术指导，Pokmas 作为现场实施者。 [17] Madiun Regency Land Office 制作了一项参与式 IP4T 创新，这是一个试点项目，随后在印度尼西亚各地的土地办公室实施。 [18] 这项研究是一项定性描述性研究，位于恩热康县土地办公室，采用案例研究方法。 [19] 人口是茂物摄政土地办公室的员工，共有 154 人，使用的样本多达 75 人。 [20] 那么，证书的重要性可以提出如下：如果在补发证书的过程中因遗失而出现障碍，布勒楞县土地局会做出哪些努力？补发证书的法律效力是什么？在布勒冷县土地办公室丢失。 [21] 研究结果，第一：对遇到产权纠纷的土地权证持有人进行法律保护： 土地权证是以个人或法人名义合法签发的；善意取得的土地；土地得到实际控制和维护；自土地权属证书颁发之日起5年内，无人向证书持有人及区、市土地局负责人提出书面异议，也未就土地权属或证书颁发程序向法院提起诉讼。 [22] 本研究旨在分析知识、技能和态度是否对 Majene Regency 住房和土地事务办公室的员工绩效产生影响。 [23] 本研究分析了 2018 年 7 月 Sanggau 区土地局在 Entikong 村开展的项目在地块测量中使用 GPS 导航和小幅面航空摄影。 [24] 这将由作者在Pasuruan Regency Land Office如何丢失签发替换证书的过程中以及在处理替换证书时遇到哪些障碍进行讨论。 [25] 本研究采用的研究方法是描述性的定性方法，即找出或描述所研究事件的真实性，使作者更容易获得客观数据以确定龙目岛中央区土地局的策略在处理多个证书。 [26] 更广泛的社区对透明度和公共问责原则提出了许多要求，例如德格尔摄政土地办公室作为一个公共机构，基本上有义务为社区提供优质服务。 [27] 根据研究结果，Pangandaran Regency Pangandaran 区 Wonoharjo 村的 Pangandaran Regency 土地办公室的完整系统土地登记服务总体上开展得很好。 [28]
hak atas tanah
Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. [1]研究结果，第一：对遇到产权纠纷的土地权证持有人进行法律保护： 土地权证是以个人或法人名义合法签发的；善意取得的土地；土地得到实际控制和维护；自土地权属证书颁发之日起5年内，无人向证书持有人及区、市土地局负责人提出书面异议，也未就土地权属或证书颁发程序向法院提起诉讼。 [1]
Kantor Pertanahan Kabupaten 区地政处
Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pemberian bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan menurut sistem hukum pertanahan yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan wewenang dalam hak pengelolaan, yaitu: a) Calon pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan pemberian hak kepada kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. [1] Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. [2] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1. [3] Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. [4] Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. [5] Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah. [6] Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. [7] Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. [8] Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. [9] Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. [10] Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan, kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. [11] Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. [12] Pengumpulan data spasial bidang tanah menuju peta desa lengkap yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli dilakukan dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. [13] Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, kendala dan upaya yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. [14] Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. [15] berbagai persoalan khususnya dibidang pertanahan, Ketidak mampuan lembaga Kantor pertanahan Kabupaten, untuk mengatasi dengan segera persoalan tersebut menambah persoalan menjadi semakin sulit. [16] Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. [17] Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. [18] Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan menggunakan pendekatan studi kasus. [19] Populasi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berjumlah 154 orang dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 75 orang. [20] Pentingnya sertipikat maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng apabila terjadi kendala dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan bagaimana kekuatan hukum terhadap sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. [21] Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. [22] Studi ini menganalisis penggunaan GPS navigasi dan foto udara format kecil pada pengukuran bidang tanah untuk program tersebut yang dilakukan di Desa Entikong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau pada bulan Juli tahun 2018. [23] Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. [24] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda. [25] Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. [26] Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik. [27]得出的结论是，根据土地法律制度，经营权人授予部分经营权的土地的法律安排，即在各种法律法规中，都规定了经营权的权限，即：管理权持有人通过办公室负责人向 BPN 负责人提交授予权利的申请。摄政/城市土地，其工作区域涵盖相关土地的位置。 [1] 此应用程序适合在申请表的开发和简化调整为金宝摄政土地办公室的现有标准后使用。 [2] 根据研究结果，PPAT 向 Ponorogo Regency 的土地办公室提交土地权利登记有几个阻碍因素，即：1。 [3] 本研究的目的是 (1) 确定在 Tebo Regency 土地办公室应用 SIAP 的潜力； (2) 支持或阻碍使用 SIAP 的因素。 [4] 根据分析，可以得出的结论是，由于昆宁安县土地办公室的行政错误，双重证书，即所有权证书编号1213，是由昆宁安县土地办公室在与所有权证书编号762的同一块土地上签发的。 . [5] Bojonegoro Regency 的土地办公室无法完全实施 PTSL-PM 的技术指南，因为考虑到每个地区的社区、人力资源和基础设施的特点不同，参与方法的统一是不可能的。 [6] 本研究的目的是 (1) 确定社区参与在 Karanganyar Regency 土地办公室准备工作地图的形式； (2) 了解工作图的使用。 [7] 本研究研究的问题是如何在加拉旺县土地局实施住宅房屋使用权增加为所有权？房屋使用权增加为房屋所有权登记需要满足哪些条件？ [8] Karanganyar Regency Land Office 在实现在线服务方面的努力是通过数字化土地档案来实现的。 [9] 该研究的目的是分析在 Sidenreng Rappang Regency 土地办公室重新测量完整系统土地注册 (PTSL) 集群 4 证书后法律确定性的实施情况。 [10] 本研究旨在描述波诺罗戈县土地办公室的工作环境、领导力、薪酬、工作满意度和员工绩效，考察和分析环境、领导力和薪酬对员工工作满意度的影响。 [11] 本研究旨在确定和描述巴布亚省查亚普拉县土地办公室的土地服务质量和土地所有权证书管理安排。 [12] 托里托里县土地办公室为完整的村庄地图收集地块空间数据是在完整系统土地登记的背景下进行的。 [13] 本研究的目的是确定和分析领导力在激励马甸县土地办公室员工方面的实施情况，以及在提高马甸县土地办公室员工积极性方面面临的障碍和努力。 [14] Bantul Regency Land Office 是已开始数字化管理 Warkah 的办公室之一。 [15] 各种问题，特别是在土地领域，区地政局无法立即处理这些问题，使问题更加棘手。 [16] 结果表明：1）Bantul Regency Land Office 的作用是对 PTSL 和 SIAP 申请进行社会化，Srimulyo 村政府对 Pokmas 进行协调和技术指导，Pokmas 作为现场实施者。 [17] Madiun Regency Land Office 制作了一项参与式 IP4T 创新，这是一个试点项目，随后在印度尼西亚各地的土地办公室实施。 [18] 这项研究是一项定性描述性研究，位于恩热康县土地办公室，采用案例研究方法。 [19] 人口是茂物摄政土地办公室的员工，共有 154 人，使用的样本多达 75 人。 [20] 那么，证书的重要性可以提出如下：如果在补发证书的过程中因遗失而出现障碍，布勒楞县土地局会做出哪些努力？补发证书的法律效力是什么？在布勒冷县土地办公室丢失。 [21] 研究结果，第一：对遇到产权纠纷的土地权证持有人进行法律保护： 土地权证是以个人或法人名义合法签发的；善意取得的土地；土地得到实际控制和维护；自土地权属证书颁发之日起5年内，无人向证书持有人及区、市土地局负责人提出书面异议，也未就土地权属或证书颁发程序向法院提起诉讼。 [22] 本研究分析了 2018 年 7 月 Sanggau 区土地局在 Entikong 村开展的项目在地块测量中使用 GPS 导航和小幅面航空摄影。 [23] 这将由作者在Pasuruan Regency Land Office如何丢失签发替换证书的过程中以及在处理替换证书时遇到哪些障碍进行讨论。 [24] 本研究采用的研究方法是描述性的定性方法，即找出或描述所研究事件的真实性，使作者更容易获得客观数据以确定龙目岛中央区土地局的策略在处理多个证书。 [25] 更广泛的社区对透明度和公共问责原则提出了许多要求，例如德格尔摄政土地办公室作为一个公共机构，基本上有义务为社区提供优质服务。 [26] 根据研究结果，Pangandaran Regency Pangandaran 区 Wonoharjo 村的 Pangandaran Regency 土地办公室的完整系统土地登记服务总体上开展得很好。 [27]
pertanahan kabupaten ponorogo 波诺罗戈摄政地
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan, kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. [2]根据研究结果，PPAT 向 Ponorogo Regency 的土地办公室提交土地权利登记有几个阻碍因素，即：1。 [1] 本研究旨在描述波诺罗戈县土地办公室的工作环境、领导力、薪酬、工作满意度和员工绩效，考察和分析环境、领导力和薪酬对员工工作满意度的影响。 [2]
pertanahan kabupaten karanganyar 卡兰甘雅摄政地
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. [1] Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. [2]本研究的目的是 (1) 确定社区参与在 Karanganyar Regency 土地办公室准备工作地图的形式； (2) 了解工作图的使用。 [1] Karanganyar Regency Land Office 在实现在线服务方面的努力是通过数字化土地档案来实现的。 [2]
pertanahan kabupaten madiun 马迪恩摄政地
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, kendala dan upaya yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. [1] Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. [2]本研究的目的是确定和分析领导力在激励马甸县土地办公室员工方面的实施情况，以及在提高马甸县土地办公室员工积极性方面面临的障碍和努力。 [1] Madiun Regency Land Office 制作了一项参与式 IP4T 创新，这是一个试点项目，随后在印度尼西亚各地的土地办公室实施。 [2]
pertanahan kabupaten bantul 班图尔摄政地
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. [1] Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. [2]Bantul Regency Land Office 是已开始数字化管理 Warkah 的办公室之一。 [1] 结果表明：1）Bantul Regency Land Office 的作用是对 PTSL 和 SIAP 申请进行社会化，Srimulyo 村政府对 Pokmas 进行协调和技术指导，Pokmas 作为现场实施者。 [2]