Sistem Pemilihan(選舉制度)到底是什麼？
Sistem Pemilihan 選舉制度 - Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa usia, minat terhadap politik, hak warga negara, ukuran populasi, stabilitas populasi, kondisi perkembangan ekonomi, fragmentasi politik, sistem pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan, persyaratan pendaftaran pemilih dan pengaturan suara mempengaruhi jumlah perempuan. [1]我們的研究結果表明，年齡、對政治的興趣、公民權利、人口規模、人口穩定性、經濟發展條件、政治分裂、選舉制度、選舉時間、選民登記要求和投票安排都會影響女性人數。 [1]
Dengan Sistem Pemilihan 有選舉制度
Hal yang paling mudah dilihat adalah banyaknya jumlah partai politik dengan berbagai azas, prinsip dan sudut pandang, ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum juga mengalamiperubahan. [1] Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. [2] Pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dapat dimaknai sebagai pilihan yang baik untuk mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi dengan sistem pemilihan umum ini membuat timbulnya pertarungan politik antar calon yang bertarung dalam pemilihan umum. [3]最容易看到的就是大量的政黨，各種原則、原則和觀點，再加上大選制度也發生了變化。 [1] 地區首長直選制比地區首長間接選舉制更能兼顧人民利益。 [2] 印度尼西亞政府舉行的立法選舉可以被解釋為維護和加強民主制度的良好選擇，這種大選制度會在大選中參戰的候選人之間產生政治鬥爭。 [3]
Pada Sistem Pemilihan
Jurnal ini berisi tentang penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada sistem pemilihan SMP swasta yang terletak di Kota Yogyakarta. [1] Adapun tujuan dari tugas akhir ini, akan mengimplementasikan sebuah Keputusan pada sistem pemilihan program studi di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. [2]該期刊包含簡單加法加權 (SAW) 方法在日惹市私立初中選拔系統中的應用。 [1] 這個最終項目的目的是在 SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci 實施關於學習計劃選擇系統的決定。 [2]
sistem pemilihan umum 選舉制度
Mengingat proses pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara demokratis melalui sistem pemilihan umum dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan memberikan segala perlindungan hukum untuk menjawab gejolak dimasyarakat. [1] Hal yang paling mudah dilihat adalah banyaknya jumlah partai politik dengan berbagai azas, prinsip dan sudut pandang, ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum juga mengalamiperubahan. [2] Pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dapat dimaknai sebagai pilihan yang baik untuk mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi dengan sistem pemilihan umum ini membuat timbulnya pertarungan politik antar calon yang bertarung dalam pemilihan umum. [3] Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. [4] Salah satu usulan sistem pemilihan umum yang diusulkan adalah Mixed-Member Proportional di Jerman. [5] Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. [6] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem pemilihan umum sebagai bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. [7] Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelolaan sumber daya manusia di desa wisata Pentingsari mencakup: (a) rekrutmen pengurus dengan menggunakan sistem pemilihan umum, (b) pemberian motivasi menggunakan dua cara yaitu secara lisan dan tindakan, (c) sistem penggajian menggunakan sistem honor, (d) pengembangan karir dan pelatihan berasal dari masyarakat luar atau lembaga, (e) bentuk relasi antara pengurus dengan masyarakat desa, dan bentuk relasi antara pengurus dengan masyarakat luar/lembaga. [8] Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945. [9]考慮到印度尼西亞地區領導人的選舉過程是印度尼西亞共和國憲法授權的一部分，該憲法是通過採用直接、普遍、自由、秘密、誠實和公平原則的普選制度以民主方式進行的，印尼政府繼續進行地區首長選舉，並提供一切法律保障以應對社會動盪。 [1] 最容易看到的就是大量的政黨，各種原則、原則和觀點，再加上大選制度也發生了變化。 [2] 印度尼西亞政府舉行的立法選舉可以被解釋為維護和加強民主制度的良好選擇，這種大選制度會在大選中參戰的候選人之間產生政治鬥爭。 [3] 進行這項研究是為了回答兩個重要問題，即：第一，大選制度設計（pilkada）對疫情的適應能力如何？第二，在covid-19大流行期間如何評估2020年同時選舉的實施情況？ [4] 提議的選舉制度之一是德國的混合成員比例制。 [5] 此外，本文批評2019年同時大選制度的實施沒有發生重大變化，這是由於總統門檻的實施和政黨本身的製度化薄弱造成的，從而使兩者構建的聯合模式對總統候選人仍然純粹是務實的。 [6] 本研究旨在分析作為印度尼西亞民主黨成功實施的一部分的大選制度。 [7] 研究結果表明：(1) Mintasari 旅遊村的人力資源管理包括：(a) 採用普選制度招聘管理人員，(b) 以口頭和在兩個方面提供激勵。行動，(c) 使用該系統的工資系統。酬金，(d) 來自外部社區或機構的職業發展和培訓，(e) 管理層與村莊社區之間的關係形式，以及管理層之間的關係形式和外部社區/機構。 [8] 根據 1945 年憲法、第 22E 條第三次修正案和 1945 年憲法第 2 條第 (1) 款的規定，印度尼西亞的大選堅持直接大選制度。 [9]
sistem pemilihan kepala 校長選舉制度
Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 1945, Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris dengan mendasarkan pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam hal sistem pemilihan kepala daerah. [1] Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. [2] Oleh itu, tulisan ini bertujuan untuk menguji tingkat pelayanan awam di desa dan kelurahan berasaskan sistem pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat dan lurah yang diangkat oleh pejabat di atasnya. [3] Sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami perubahan ke arah yang lebih demokratis, rakyat memilih kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih calon pemimpin. [4]根據1945年印度尼西亞共和國憲法第18B條，印度尼西亞實行基於地區特色和特權的不對稱分權，包括地區首長選舉制度。 [1] 地區首長直選制比地區首長間接選舉制更能兼顧人民利益。 [2] 因此，本文旨在以社區直接選舉村長和上級任命的村莊為基礎，檢驗村、村的公共服務水平。 [3] 地區首長選舉制度發生了向更加民主化的方向轉變，人民在選舉領導候選人時選擇了對政治權利的完全主權。 [4]