Introduction to Ruang Wilayah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi hidrogeologi, mengetahui kualitas airtanah, mengetahui persebaran zona konservasi dan kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan peta zona konservasi daerah penelitian.

Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berencana merealisasikan 30% ruang terbuka hijau, dengan perincian 20% untuk ruang terbuka hijau dan 10% untuk ruang publik seperti taman bermain.

Kini pembangunan sosial ekonomi dan dinamika perkotaan yang bersifat dinamis di Kota Banjarmasin, berdampak buruk terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota, kondisi ini akan mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat.

Oleh sebab itu diperlukan upaya mitigasi untuk meminimalisisr dampak kerusakan yang ditimbulkan, salah satunya dengan memetakan beberapa wilayah yang teridentifikasi mengalami subsidence di wilayah penelitian (Kota Samarinda), sebagai informasi awal dalam pengembangan tata ruang wilayah perkotaan.

Selain itu dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018  tentang Penyusunan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018  tentang Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ.

Berdasarkan pergub nomor 10 tahun 2019,mengatur mengenai penataan ruang wilayah perlunya perubahan pemanfaatan ruang di beberapa lokasi terdampak bencana masif, maka menjadi penting penyusunan arahan pemanfaatan ruang baru yang dapat diterima oleh masyarakat.

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam penataan ruang wilayah yang akan dikembangkan.

Dinamika pembangunan sangat berdampak pada pemanfaatan ruang wilayah perkotaan.

Kriteria yang digunakan ada 5 (lima) yaitu kondisi lahan, kondisi tata air, kondisi sosial ekonomi, kondisi investasi bangunan, dan kondisi pemanfaatan ruang wilayah.

Berdasarkan Hasil Pengolahan Data Primer dan Data Sekunder serta telaah Peta melalui metode Analisis/Overlay Peta terdapat Faktor-faktor atau kendala-kendala yang mempengaruhi Pencadangan Wilayah pada daerah penelitian antara lain adanya perubahan Rencana Pola Ruang Wilayah, Adanya Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan, Adanya Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, adanya tumpang tindih dengan perizinan yg sudah ada baik dibidang pertambangan maupun lokasi Izin usaha lainnya seperti Perusahaan Perkebunan/HGU, serta adanya perubahan regulasi yang terkait langsung dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Wilayah Perkotaan Batusangkar dan Mengetahui Kesesuaian Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berdasarkan Hasil Analisis Dengan Pola Ruang Wilayah Perkotaan Batusangkar.

Usulan kerangka kerja sebagai interaksi dan interdependensi antara sosial sistem dan ekosistem wilayah terapan, dengan asumsi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kota Sukabumi (model n s.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen mengamanatkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah.

Rumusan masalah yaitu bagaimana prediksi perubahan penggunaan lahan Kota Kendari tahun 2030 dengan rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kota Jambi No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 disebutkan bahwa lokasi atau daerah rawan genangan dan banjir di Kota Jambi salah satunya adalah wilayah yang dicakupi oleh DAS Kambang, antara lain Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru.

Dinamika pembangunan sangat berdampak pada pemanfaatan ruang wilayah perkotaan.

Oleh sebab itu diperlukan upaya mitigasi untuk meminimalisisr dampak kerusakan yang ditimbulkan, salah satunya dengan memetakan beberapa wilayah yang teridentifikasi mengalami subsidence di wilayah penelitian (Kota Samarinda), sebagai informasi awal dalam pengembangan tata ruang wilayah perkotaan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam penataan ruang wilayah yang akan dikembangkan.

Undang-undang nomor 24 tahun 1992 mengamanatkan bahwa semua kegiatan pembangunan, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, seyogyanya sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.