Introduction to Pidana Lingkungan

What is/are Pidana Lingkungan?

Pidana Lingkungan - Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengurus dalam kasus lingkungkan hidup dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana karena sebagai pihak yang menjalankan perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. ^[1] Tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama, bagaimanakah  tindak pidana dan pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus atau Pimpinan Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup; kedua, bagaimanakah konstruksi hukum dan pemidanaan bagi pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. ^[2] Hal demikian berdampak/ menghambat penegakan hukum terutama bagi prosedur hukum acara (formil) terkait penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan pidana lingkungan hidup. ^[3] Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan analisis urgensi optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. ^[4] Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi sulit untuk membuktikan hubungan kausal unsur kesalahan tersebut dengan perbuatan hukum pidana (actus reus). ^[5] Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid. ^[6] diputus bersalah telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut dan denda sebesar Rp. ^[7] Ketiga Pengadilan lingkungan hidup yang dibentuk, 1) berada di lingkungan peradilan umum, 2) majelis hakim terdiri dari hakim karier dan adhoc, 3) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana lingkungan hidup, dan 4) proses pemeriksaannya mengacu ke hukum acara pidana pada umumnya dan bersifat khusus. ^[8] Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama, Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua, Bagaimana Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. ^[9] ABSTRAK Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin mengetahui penerapan asas ultimum remedium yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum. ^[10] Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. ^[11] Permasalahan menerapkan restorative justice terhadap kasus tindak pidana lingkungan masih menjadi persoalan yuridis terkait apakah semua tindak pidana lingkungan dapat diselesaikan secara restoratif, model restoratif yang cocok dan akibat hukumnya terhadap status kasus. ^[12] Hal ini terjadi karena dalam hukum pidana lingkungan khususnya berlaku sebuah asas yang menyebabkan hukum pidana di jadikan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara. ^[13] Bagaimana Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan. ^[14] Demikian pula, polisi dan jaksa harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan dan kehutanan. ^[15] Eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana lingkungan hidup terkait limbah B-3 tidak diatur jelas dalam perundang-undangan. ^[16] Eksploitasi lingkungan oleh korporasi di Provinsi Jawa Barat menimbulkan berbagai kerusakan ekosistem, tetapi penegakan hukum kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. ^[17] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang dilakukan korporasi. ^[18] Namun, kegiatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut memberikan dampak pada lingkungan hidup dimana korporasi melalaikan fungsi lingkungan hidup dengan menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, sehingga perlu diketahui tanggung jawab korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup. ^[19]

yang melakukan tindak

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengurus dalam kasus lingkungkan hidup dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana karena sebagai pihak yang menjalankan perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. ^[1] Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid. ^[2]

Tindak Pidana Lingkungan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengurus dalam kasus lingkungkan hidup dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana karena sebagai pihak yang menjalankan perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. ^[1] Tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama, bagaimanakah  tindak pidana dan pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus atau Pimpinan Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup; kedua, bagaimanakah konstruksi hukum dan pemidanaan bagi pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. ^[2] Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi sulit untuk membuktikan hubungan kausal unsur kesalahan tersebut dengan perbuatan hukum pidana (actus reus). ^[3] Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid. ^[4] diputus bersalah telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut dan denda sebesar Rp. ^[5] Ketiga Pengadilan lingkungan hidup yang dibentuk, 1) berada di lingkungan peradilan umum, 2) majelis hakim terdiri dari hakim karier dan adhoc, 3) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana lingkungan hidup, dan 4) proses pemeriksaannya mengacu ke hukum acara pidana pada umumnya dan bersifat khusus. ^[6] ABSTRAK Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin mengetahui penerapan asas ultimum remedium yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum. ^[7] Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. ^[8] Permasalahan menerapkan restorative justice terhadap kasus tindak pidana lingkungan masih menjadi persoalan yuridis terkait apakah semua tindak pidana lingkungan dapat diselesaikan secara restoratif, model restoratif yang cocok dan akibat hukumnya terhadap status kasus. ^[9] Bagaimana Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan. ^[10] Demikian pula, polisi dan jaksa harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan dan kehutanan. ^[11] Eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana lingkungan hidup terkait limbah B-3 tidak diatur jelas dalam perundang-undangan. ^[12] Eksploitasi lingkungan oleh korporasi di Provinsi Jawa Barat menimbulkan berbagai kerusakan ekosistem, tetapi penegakan hukum kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. ^[13] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang dilakukan korporasi. ^[14] Namun, kegiatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut memberikan dampak pada lingkungan hidup dimana korporasi melalaikan fungsi lingkungan hidup dengan menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, sehingga perlu diketahui tanggung jawab korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup. ^[15]

Hukum Pidana Lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan analisis urgensi optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. ^[1] Hal ini terjadi karena dalam hukum pidana lingkungan khususnya berlaku sebuah asas yang menyebabkan hukum pidana di jadikan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara. ^[2]

pidana lingkungan hidup

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengurus dalam kasus lingkungkan hidup dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana karena sebagai pihak yang menjalankan perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. ^[1] Tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama, bagaimanakah  tindak pidana dan pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus atau Pimpinan Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup; kedua, bagaimanakah konstruksi hukum dan pemidanaan bagi pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. ^[2] Hal demikian berdampak/ menghambat penegakan hukum terutama bagi prosedur hukum acara (formil) terkait penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan pidana lingkungan hidup. ^[3] Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid. ^[4] diputus bersalah telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut dan denda sebesar Rp. ^[5] Ketiga Pengadilan lingkungan hidup yang dibentuk, 1) berada di lingkungan peradilan umum, 2) majelis hakim terdiri dari hakim karier dan adhoc, 3) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana lingkungan hidup, dan 4) proses pemeriksaannya mengacu ke hukum acara pidana pada umumnya dan bersifat khusus. ^[6] Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama, Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua, Bagaimana Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. ^[7] ABSTRAK Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin mengetahui penerapan asas ultimum remedium yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum. ^[8] Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. ^[9] Demikian pula, polisi dan jaksa harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan dan kehutanan. ^[10] Eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana lingkungan hidup terkait limbah B-3 tidak diatur jelas dalam perundang-undangan. ^[11] Namun, kegiatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut memberikan dampak pada lingkungan hidup dimana korporasi melalaikan fungsi lingkungan hidup dengan menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, sehingga perlu diketahui tanggung jawab korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup. ^[12]