Introduction to Pertanahan Kabupaten

Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat  hak atas tanah diterbitkan  secara  sah atas nama orang atau  badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu  5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat.

Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pemberian bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan menurut sistem hukum pertanahan yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan wewenang dalam hak pengelolaan, yaitu:  a) Calon pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan pemberian hak kepada kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan, kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja.

Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, kendala dan upaya yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan.