Introduction to Pengelolaan Lingkungan

Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH; (2) Bagaimana implementasi pemenuhan syarat penyusunan dokumen amdal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasrkan UUPPLH terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Berdasarkan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perusahaan diwajibkan untuk menjaga lingkungan  disekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan sekolah Adiwiyata dalam pengelolaan lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Kupang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial-ekonomi-budaya yang terjadi dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan komponen sosial ekonomi budaya guna meminimasi dampak negatif dan mengoptimasi dampak positif dari kegiatan eksplorasi panasbumi WKP Baturraden di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Upaya pengelolaan lingkungan diperlukan sebagai upaya meminimalisir dampak lingkungan serta pemakaian sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan.

Jurnal ini mendeskripsikan model sister city bottom-up dalam menangani lingkungan lahan basah Banjarmasin Pada prinsipnya kebijakan pengelolaan lingkungan lahan basah terpadu merupakan hal mendasar untuk mengurangi dan menangani permasalahan sumber daya alam baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Perizinan merupakan salah satu instrumen pencegah kerusakan alam sekaligus sebagai pengendali aktifitas pengelolaan lingkungan hidup.

Sekolah sebagai institusi pendidikan merupakan salah satu target utama yang dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui implementasi dalam menerapkan konsep ramah lingkungan pada fasilitas pendidikan.

Selain itu terkait pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor.

Dalam rangka perlindungan habitat orangutan di Indonesia, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tunduk pada instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sosialisasi dan diskusi yang dilakukan memperlihatkan perbedaan signifikan terhadap pengetahuan peserta didik sebelum diberikan materi dan sesudah diberikan materi, hasil post-test pada item kepedulian terhadap lingkungan rata-rata sebesar 4,12 dikategorikan “Baik” sedangkan nilai literasi lingkungan item pengetahuan tentang lingkungan hidup, penerapan pengetahuan lingkungan hidup dan karya dalam pengelolaan lingkungan hidup rata-rata post-test sebesar 4,7 dikategorikan “Sangat Baik”.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian diperoleh visi rencana pembangunan industri Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2038 adalah menjadikan sektor industri sebagai pilar perekonomian terdepan Sulawesi Selatan, komoditas industri unggulan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2038 adalah kakao, kopi, dan markisa, serta program pengembangan industri Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2038 adalah program pengembangan sumber daya manusia industri, program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, program pemberdayaan industri kecil menengah, program penyediaan sumber pembiayaan, program pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi, program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, program pembangunan sistem informasi industri, program pembangunan infrastruktur/pengelolaan lingkungan, program penyediaan lahan untuk industri, program pengembangan jaringan energi  dan kelistrikan, program pengembanganjaringan telekomunikasi, program pengembangan jaringan sumber daya air, program pembangunan infrastruktur/sanitasi, dan program pembangunan transportasi.

Tulisan ini merekomendasikan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan pemegang saham korporasi, doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya, sehingga memberi peluang terhadap pemegang saham yang melampaui kewenangannya ( ultra vires ) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban.

Untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula.

ABSTRAK Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini dan masa depan yang dapat menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama, Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua, Bagaimana Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH; (2) Bagaimana implementasi pemenuhan syarat penyusunan dokumen amdal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasrkan UUPPLH terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Tulisan ini merekomendasikan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan pemegang saham korporasi, doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya, sehingga memberi peluang terhadap pemegang saham yang melampaui kewenangannya ( ultra vires ) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan sekolah Adiwiyata dalam pengelolaan lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Kupang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya pengelola industri dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo.

Upaya pengelolaan lingkungan diperlukan sebagai upaya meminimalisir dampak lingkungan serta pemakaian sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan.

Pertamina EP Field 1 Jambi serta solusi yang harus segera dilakukan untuk upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dari berbagai aspek telah diketahui.

Pemahaman tentang pengelolaan lingkungan pondok pesantren dengan skor 70 (sedang) artinya peserta pelatihan sudah memahami beberapa cara-cara mengelola taman, menjaga kebersihan toilet, kebersihan selokan, dan mengelola sarana lain yang ada di pondok pesantren.

Rekomendasi peneliti bahwa pen¬yusunan laporan tentang biaya lingkungan idealnya dihadirkan secara mandiri sebagai laporan pertang-gungjawaban tentang pengelolaan lingkungan.

Jurnal ini mendeskripsikan model sister city bottom-up dalam menangani lingkungan lahan basah Banjarmasin Pada prinsipnya kebijakan pengelolaan lingkungan lahan basah terpadu merupakan hal mendasar untuk mengurangi dan menangani permasalahan sumber daya alam baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Peranan proses eksternal ini diharapkan menjadi variabel dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan sekitarnya.

Pada umumnya di desa-desa tersebut terdapat jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi, air tidak layak minum, belum memiliki saluran pembuangan limbah yang baik, belum ada tempat pembuangan sampah sementara, jarak ke fasilitas kesehatan relatif jauh, tenaga kesehatan kurang, serta belum memiliki program pembangunan sarana prasarana sanitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan perumahan.

Salah satu pemanfaatan informasi jasa ekosistem adalah untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, serta perencanaan tata ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial-ekonomi-budaya yang terjadi dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan komponen sosial ekonomi budaya guna meminimasi dampak negatif dan mengoptimasi dampak positif dari kegiatan eksplorasi panasbumi WKP Baturraden di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

UNEP menyatakan bahwa produksi bersih merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara kontinu pada proses produksi, produk, jasa untuk meningkatkan eko-efisiensi sehingga mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (Winardi & Susanti,2006).

Salah satu cara dalam memaksimalkan produksi tanaman cabai adalah dengan pengelolaan lingkungan melalui waktu dan pemberian air yang tepat.

Selain itu pemerintah juga aktif melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana lingkungan baik secara teknis dan non-teknis terkait dengan pengelolaan lingkungan setempat berdasarkan karakteristik lingkungan Kalimantan Tengah.

Untuk menjamin keberlangsungan program sosialisasi produk kepada masyarakat dilakukan pendampingan secara terjadwal sehingga program pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah berhasil.

Implikasi dari penelitian ini, dari segi praktis adalah sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pengelolaan program pengelolaan lingkungan yang lebih berhasil dan berdampak langsung.

Abstrak:  Hubungan  Antara  Kemampuan  Guru  dalam  Melakukan Pengelolaan Lingkungan Belajar dengan Motivasi Belajar Anak Usia Dini.

Program ITS Smart Eco Campus merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategis ITS dalam mewujudkan kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis, berkelanjutan dan berkesinambungan dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan kegiatan adalah melakukan studi lapangan penerapan imbal jasa lingkungan dan mendapatkan umpan balik kegiatan pengelolaan lingkungan oleh Pemda Kota Payakumbuh.

Komponen proses yang meliputi kegiatan belajar dan mengajar, kegiatan pengelolaan lingkungan dan kegiatan kemitraan memiliki andil sebesar 19,98%.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, didapatkan gambaran bahwa masyarakat belum mengetahui mengenai adanya peraturan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi perusahaan industri yang berada atau akan berlokasi di kawasan industri.

Untuk jalan tol yang masih dalam perencanaan, dampak yang harus dikelola dan dipantau yang dicantumkan dalam dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) relatif banyak karena dampak belum terjadi dan perlu dilakukan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi segala kemungkian terjadinya dampak lingkungan yang bersifat negative dan meruaikan bagi masyarakat dan komponen lingkungan lainnya, pada seluruh tahap kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi).

Hasil analisis menunjukan terjadi peningkatan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap pengelolaan lingkungan di Komunitas Madrasah Norol Iman.

Diharapkan hasil pengujian ini dapat dijadikan rona awal bagi pengambil kebijakan di lingkungan KLHK untuk melakukan  tindak lanjutnya secara nyata terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya di daerah  yang terkena dampak tersebut.

Oleh karena itu, masalah pengelolaan lingkungan di lanskap hutan Cijedil tidak hanya terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kami menemukan bahwa hubungan timbal balik yang terjadi antara kedua kota menjadi faktor utama yang memicu kemitraan sister city sehingga mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, membantu mengurangi masalah pengelolaan lingkungan kota, serta memicu peningkatan peluang pasar dan daya saing global.

Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH; (2) Bagaimana implementasi pemenuhan syarat penyusunan dokumen amdal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasrkan UUPPLH terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Tulisan ini merekomendasikan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan pemegang saham korporasi, doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya, sehingga memberi peluang terhadap pemegang saham yang melampaui kewenangannya ( ultra vires ) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban.

(2) Mendorong perusahaan pertambangan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang terkena dampak untuk mencegah kerusakan lingkungan.

UNEP menyatakan bahwa produksi bersih merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara kontinu pada proses produksi, produk, jasa untuk meningkatkan eko-efisiensi sehingga mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (Winardi & Susanti,2006).

Oleh karena itu, masalah pengelolaan lingkungan di lanskap hutan Cijedil tidak hanya terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Peranan proses eksternal ini diharapkan menjadi variabel dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan sekitarnya.

ABSTRAK Tulisan ini mengkaji pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi.

Untuk menjamin keberlangsungan program sosialisasi produk kepada masyarakat dilakukan pendampingan secara terjadwal sehingga program pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah berhasil.

Industri pertambangan berkontribusi sangat besar terhadap logam berat yang mencemari tanah, sehingga perlu pengelolaan lingkungan untuk meremediasi tanah terkontaminasi.

Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk rencana proyek pembangunan umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan dampak apa yang diakibatkan dari proyek tersebut.

Salah satu cara dalam memaksimalkan produksi tanaman cabai adalah dengan pengelolaan lingkungan melalui waktu dan pemberian air yang tepat.

Berbagai kegiatan diarahkan pada pengembangan usaha ekonomi produktif seperti kegiatan pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik, pengelolaan lingkungan melalui bank sampah, pemanfaatan sampah menjadi kerajinan tangan dan lain sebagainya.

Hasil analisa menunjukkan bahwa di Sekolah Alam Bengawan Solo dengan model pembelajaran fun learning , spider web dan LENTERA memacu kesadaran anak akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai wujud pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya pengelola industri dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju deforestasi yang ada di Kabupaten Banjar serta upaya pengelolaan lingkungan kawasan hutan di Kabupaten Banjar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan sekolah Adiwiyata dalam pengelolaan lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Kupang.

Berbekal predikat Sekolah Adiwiyata Nasional, SMA Negeri 1 Blitar, mengembangkan pengelolaan lingkungan sekolah sebagai laboratorium alam berbasis partisipatif.

Pada prinsipnya, keselarasan antara pembangunan fisik dan pengelolaan lingkungan harus tercapai sehingga keduanya berdampak positif terhadap perekonomian kawasan.

Agar kemajuan di bidang industri tetap menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan terhadap masyarakat, alam, dan keuntungan bagi pelaku usaha.