Introduction to Hukum Lingkungan

Sentence Examples

Discover more insights into Hukum Lingkungan

Keywords frequently search together with Hukum Lingkungan

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Hukum Lingkungan sentence examples within tanggung jawab negara

tanggung jawab negara

Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimana tanggung jawab negara pada penegakan hukum lingkungan; kedua Apakah ada peluang pembentukan pengadilan khusus lingkungan.

Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis

tanggung jawab negara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum lingkungan tentang tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai dan bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut dari Limbah Buangan Pltu Dikawasan Pesisir Pantai

More tanggung jawab negara sentences More Sentences

Hukum Lingkungan sentence examples within Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.

LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan sudah memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum.

Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012)

More Penegakan Hukum Lingkungan sentences More Sentences

Hukum Lingkungan sentence examples within Dalam Hukum Lingkungan

Dalam Hukum Lingkungan

Doktrin strict liability dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara merevisi ketentuan pidana dalam hukum lingkungan (UUPPLH) dengan menghapus unsur kesalahan, karena UUPPLH saat ini hanya memberikan dasar penerapan strict liability dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mekanisme gugatan perdata.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. RAYON UTAMA MAKMUR (RUM) KABUPATEN SUKOHARJO)

Dalam Hukum Lingkungan

PP ini juga mengabaikan asas pencegahan dalam hukum lingkungan ( preventive principle ), dengan dimungkinkannya penerbitan izin usaha berdasarkan komitmen tanpa kajian atas dampak lingkungan yang layak.

Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

More Dalam Hukum Lingkungan sentences More Sentences

Learn more from Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan sentence examples within Pengaturan Hukum Lingkungan

Pengaturan Hukum Lingkungan

ABSTRAK Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia hampir memasuki usia 40 tahun sejak diundangkannya UU No.

TANTANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 DAN PASCA PANDEMI COVID 2019

Pengaturan Hukum Lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum lingkungan tentang tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai dan bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut dari Limbah Buangan Pltu Dikawasan Pesisir Pantai

More Pengaturan Hukum Lingkungan sentences More Sentences

Hukum Lingkungan sentence examples within Kesadaran Hukum Lingkungan

Kesadaran Hukum Lingkungan

Kesadaran hukum lingkungan adalah  yang terdiri atas tiga bagian, yaitu, Insfrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan kesadaran hukum masyarakat.

Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala

Kesadaran Hukum Lingkungan

Kelompok Sadar Wisata mengemban tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum lingkungan.

Penyuluhan Manfaat Teknologi Informasi Bagi Pengrajin Tenun Ulos di Kampung Ulos Hutaraja, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Sumatera Utara

More Kesadaran Hukum Lingkungan sentences More Sentences

Hukum Lingkungan sentence examples within hukum lingkungan di

hukum lingkungan di

ABSTRAK Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia hampir memasuki usia 40 tahun sejak diundangkannya UU No.

TANTANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 DAN PASCA PANDEMI COVID 2019

hukum lingkungan di

Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Amdal

More hukum lingkungan di sentences More Sentences

Hukum Lingkungan sentence examples within hukum lingkungan hidup

hukum lingkungan hidup

Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.

LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

hukum lingkungan hidup

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Dharnasraya, Bapak Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya, dan unsur masyarakat di Nagari Siguntur dan dokumentasidisini adalah mengacu pada material (bahan) seperti, Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 tahun 2007.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGOLAHAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

More hukum lingkungan hidup sentences More Sentences

More Hukum Lingkungan sentence examples
10.29123/JY.V13I3.345

Kata kunci: kepastian hukum; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; hukum lingkungan.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

More Hukum Lingkungan sentence examples
10.29313/.V0I0.30597

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana.

Studi Kasus Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (Onwj) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

More Hukum Lingkungan sentence examples
10.20527/KEWARGANEGARAAN.V10I2.9536

Kata Kunci : Instrumen Penataan, Hukum Lingkungan, Pengurangan Kantong Plastik.

INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN PENGUNAAN KANTONG PLASTIK

More Hukum Lingkungan sentence examples
10.21143/JHP.VOL49.NO1.1914

Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN.

Tinjauan novum dalam peninjauan kembali sengketa tata usaha negara

Learn more from Hukum Lingkungan

Keywords related to Lingkungan

Hukum Lingkungan
Encyclopedia

What is/are Hukum Lingkungan?

Hukum Lingkungan - Kata kunci: kepastian hukum; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; hukum lingkungan. [1] Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana. [2] Kata Kunci : Instrumen Penataan, Hukum Lingkungan, Pengurangan Kantong Plastik. [3] Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN. [4]

tanggung jawab negara

Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimana tanggung jawab negara pada penegakan hukum lingkungan; kedua Apakah ada peluang pembentukan pengadilan khusus lingkungan. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum lingkungan tentang tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai dan bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai. [2]

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban. [1] Penegakan hukum lingkungan sudah memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum. [2] Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Dharnasraya, Bapak Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya, dan unsur masyarakat di Nagari Siguntur dan dokumentasidisini adalah mengacu pada material (bahan) seperti, Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 tahun 2007. [3] Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimana tanggung jawab negara pada penegakan hukum lingkungan; kedua Apakah ada peluang pembentukan pengadilan khusus lingkungan. [4] Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. [5] Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan : Pertama, bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom. [6] Pendekatan multidoor system dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan salah satu strategi untuk memberantas dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku. [7] Penegakan hukum lingkungan saat ini sangat diperlukan di Indonesia. [8] Artikel ini membahas mengenai perbandingan penegakan hukum secara konvensional dan kemungkinan penegakan hukum lingkungan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan pendekatan holistik – ekologis yang memandang hukum bukan sebuah prosedur yang kaku tetapi hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan segenap unsurnya sehingga penegakan hukum lebih mengedepankan aspek keberlanjutan ekologis daripada kepentingan lainnya. [9] Dalam Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada, sehingga tidak tercapainya kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat. [10] Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari sisi perdata mencakup dari Pemerintah dan atau masyarakat, ganti rugi, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan , hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. [11] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan mendeskripsikan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam pemenuhan hak spiritual hakim dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. [12]

Dalam Hukum Lingkungan

Doktrin strict liability dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara merevisi ketentuan pidana dalam hukum lingkungan (UUPPLH) dengan menghapus unsur kesalahan, karena UUPPLH saat ini hanya memberikan dasar penerapan strict liability dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mekanisme gugatan perdata. [1] PP ini juga mengabaikan asas pencegahan dalam hukum lingkungan ( preventive principle ), dengan dimungkinkannya penerbitan izin usaha berdasarkan komitmen tanpa kajian atas dampak lingkungan yang layak. [2]

Pengaturan Hukum Lingkungan

ABSTRAK Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia hampir memasuki usia 40 tahun sejak diundangkannya UU No. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum lingkungan tentang tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai dan bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai. [2]

Kesadaran Hukum Lingkungan

Kesadaran hukum lingkungan adalah  yang terdiri atas tiga bagian, yaitu, Insfrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan kesadaran hukum masyarakat. [1] Kelompok Sadar Wisata mengemban tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum lingkungan. [2]

hukum lingkungan di

ABSTRAK Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia hampir memasuki usia 40 tahun sejak diundangkannya UU No. [1] Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. [2] Abstrak Gugatan perwakilan atau class action dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan di Indonesia mengalami tren positif pasca adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang kemudian disusul dengan adanya gugatan perwakilan sebagaimana Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan preseden dalam hal penerapan gugatan perwakilan di Indonesia. [3] Berdasar pada keterkaitannya tersebut, kebijakan dan hukum lingkungan di dunia saat ini mengarahkan model pemerintahan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik. [4] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan mendeskripsikan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam pemenuhan hak spiritual hakim dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. [5]

hukum lingkungan hidup

Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban. [1] Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Dharnasraya, Bapak Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya, dan unsur masyarakat di Nagari Siguntur dan dokumentasidisini adalah mengacu pada material (bahan) seperti, Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 tahun 2007. [2] Pendekatan multidoor system dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan salah satu strategi untuk memberantas dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku. [3]