Sebagai Pejabat
사무실로

Sebagai Pejabat(사무실로)란 무엇입니까?

Sebagai Pejabat 사무실로 - Keywords : legal consequences ; letters or documents; notary deeds Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu. ^[1] Perubahan dasar hukum ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. ^[2] Permasalahan dari penelitian ini adalah perbandingan dari rendahnya produktivitas bekerja sebagai pejabat sipil negara dengan bekerja di kepemilikan publik perusahaan resmi di PT Kereta Api Indnesia Wilayah 3 Cirebon. ^[3] Walaupun Notaris dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II menurut Pasal 7 Vendue Intructie dalam bahasa Indonesia disebut Intruksi lelang Jo. ^[4] Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya. ^[5] Jaksa sebagai pejabat fungsional dan sebagai PNS tunduk akan keduanya. ^[6] Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akta autentik termasuk didalamnya adalah pembuatan akta autentik perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan antara kreditur dengan dan debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. ^[7] Kendala yang dialami dalam pengadaan adalah waktu pengiriman obat yang bervariasi; beberapa obat yang stoknya kosong di e-catalogue karena kosong pabrik; beberapa penyedia yang mensyaratkan pembelian dengan minimal faktur sehingga tidak sesuai dengan perencanaan; pemesanan yang lama direspon oleh penyedia; obat tidak masuk e-catalogue; terbatasnya tenaga kefarmasian sebagai pejabat pengadaan obat. ^[8] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. ^[9] Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peran serta camat sebagai pejabat pemerintah kecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang Good Government. ^[10] Disamping tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga berkedudukan sebagai subyek hukum pribadi (natuurlijk person) yaitu memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum. ^[11] Penelitian ini menemukan bahwa identitas sosial jamaah asal Malaysia dibentuk berdasarkan struktur sosial-ekonomi menempatkan kelompok tersebut sebagai kelompok menengah-atas karena memiliki profesi sebagai pegawai pemerintah, dan sebagian ada juga sebagai pejabat negara. ^[12] Meskipun notaris ini diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum, akan tetapi ada diantaraya yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan denan norma hukum  dank kode etik. ^[13] ;(2) dalam hal batasan pengawasan MPD dalam pelaksanaan cuti jabatan sejauh ini penerapan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan cuti jabatan tidak ada, pengawasan hanya dilakukan pada pelaksanaan jabatan Notaris, yang mana saat tengah melaksanakan cuti seorang Notaris di anggap bertindak atas nama dirinya pribadi bukan dalam jabatannya sebagai pejabat umum (Notaris). ^[14] Namun dikarenakan belum semua kalangan mengetahui Pulau Air Raja sebagai tujuan wisata bersepeda di Kota Batam, dalam penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana strategi Kelurahan Air Raja sebagai pejabat setempat dalam mempromosikan Pulau Air Raja sebagai destinasi wisata bersepeda. ^[15] Pengangkatan dan pemberhentian notaris tidak perlu menjadi kewenangan organisasi notaris sebab pada hakikatnya salah satu karakteristik notaris sebagai pejabat umum adalah diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. ^[16] Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kepastian Hukum Akta jual beli tanah pada pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dalam penentuan harga transaksi dalam peralihan akta jual beli ? (2) Bagaimana dasar penentuan pajak BPHTB atas peralihan Hak atas tanah dan bangunan karena jual beli ? berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Kepastian Hukum dalam keterkaitan PPAT di dalam Pengenaan BPHTB yaitu mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan salah satu tugasnya sebagai pejabat umum yang membantu pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah hal yang paling medasar di dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan pembuatan akta jual beli (AJB), dalam pelaksanaan Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), (2) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah terutama berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) diamana kewenangan pemerintah pusat melalui direktorat jendral pajak dilimpahkan kepada kabupaten/ kota. ^[17] Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam mengelola aparatur PNS di daerah. ^[18] Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, tidak terkecuali akta notariil dalam bidang kekayaan intelektual. ^[19] Diadakannya pemeriksaan persiapan dikarenakan mengingat Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah, apabila dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. ^[20] Objek penelitian ini adalah surat keputusan rektor terkait dalam pengembangan institutional repository sebagai pejabat pengambil kebijakan yang akan memayungi implementasi OAR sebagai wujud komitmen pimpinan dalam paradigma profetik. ^[21] Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection Abstrak Pada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. ^[22] Dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta yang berkaitan dengan hukum keperdataan, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Negara/Pemerintah, yaitu membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian. ^[23] Peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jaminan fidusia dan jaminan-jaminan lain. ^[24] Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat menjalankan wewenangnya sendiri. ^[25] Tinjauan Yuridis Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah  Sementara Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. ^[26] Korupsi sangat erat hubungannya dengan faktor penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. ^[27]
키워드 : 법적 결과 ; 편지 또는 문서; 공증인 증서 초록 본 연구의 목적은 공증인이 공증인으로서 진정증서를 작성하는 권한과 위조로 알려진 당사자의 편지나 문서를 근거로 공증인 증서의 법적 효력이 어떻게 되는지를 알아보는 것이다. ^[1] 이러한 법적 근거의 변경은 공증인으로서 공무를 수행하는 공증인의 의무와 기능, 권한을 더욱 강조하고 강화함은 물론, 다른 법률과의 동기화를 목적으로 합니다. ^[2] 본 연구의 문제점은 PT Kereta Api Indonesia 3 Cirebon에서 공무원으로 일하는 것과 공기업의 공기업에서 일하는 것의 낮은 생산성을 비교하는 것이다. ^[3] 인도네시아어로는 Vendue Intructie 7조에 따라 공증인을 Class II 경매관으로 임명할 수 있지만 이를 Auction Instruction Jo라고 합니다. ^[4] 공증인의 공증인 공증인 작성과 관련하여 공직자(국가)로서 공증인의 직무 영역 밖에서의 책임을 찾아 분석합니다. ^[5] 기능직 공무원과 공무원으로서의 검사는 둘 다의 적용을 받습니다. ^[6] 공증인은 공무원으로서 채권자와 채무자가 소비자금융계약에서 체결한 수탁자 보증계약의 진정증서 작성을 포함하여 진정증서 작성에 있어 주된 임무와 권한이 있습니다. ^[7] 조달에서 경험하는 제약은 다양한 약물 전달 시간입니다. 공장에서 비어 있기 때문에 전자 카탈로그에 재고가 없는 일부 약품; 계획과 일치하지 않도록 최소 송장으로 구매를 요구하는 일부 제공자 긴 주문이 공급자에 의해 응답됩니다. 약물은 전자 카탈로그에 포함되어 있지 않습니다. 제한된 수의 약사를 의약품 조달 공무원으로 사용합니다. ^[8] 이 연구의 목적은 2017년 법무부장관의 인권규정 제9호에 따라 공증인의 공증인의 자립에 관한 공증인 서비스 이용에 있어 의심거래 신고의무를 이행하는 법적 규범을 분석하는 것이다. 공증인 서비스이용자 인정 원칙의 적용 및 이러한 의무를 수행하는 공증인의 권한을 분석합니다. ^[9] 이 연구의 주요 문제는 좋은 거버넌스를 지원하기 위해 효과적이고 효율적으로 지역 사회의 이익에 봉사하는 정지 정부 공무원으로서 정지구장의 역할입니다. ^[10] 공증인으로서의 공증인의 의무와 권한 외에도 공증인은 법적 조치를 수행할 자유 의지가 있는 사적 법적 주체(natuurlijk person)이기도 합니다. ^[11] 본 연구는 말레이시아 순례자들의 사회적 정체성이 공무원이라는 직업을 가지고 있고 일부는 공무원이기도 하기 때문에 집단을 중상류층으로 하는 사회경제적 구조에 기초하여 형성되었음을 발견하였다. ^[12] 이 공증인은 정부에서 공무원으로 임명하지만, 일부는 법적 규범과 윤리 강령에 위배되는 행동에 빠지게 됩니다. ^[13] (2) MPD 감독이 지금까지 휴가 이행에 제한이 있는 경우, 휴가 이행에 대한 감독 권한의 이행이 존재하지 않는 경우, 감독은 공증인의 지위 이행에 대해서만 수행되며, 공증인의 휴가를 수행하는 동안 공무원(공증인)으로서의 지위가 아닌 개인적으로 대리하는 것으로 간주됩니다. ^[14] 그러나 모든 사람들이 Air Raja Island를 Batam City의 사이클링 관광지로 알고 있는 것은 아니기 때문에 이 연구에서 연구원들은 Air Raja Island를 사이클링 관광지로 홍보하기 위해 현지 공무원으로서 Air Raja Village 전략에 대해 논의할 것입니다. ^[15] 공증인의 임면이 반드시 공증기관의 권한일 필요는 없다. 왜냐하면 공증인이 공무원으로서 본질적으로 특징 중 하나가 정부에 의해 임면된다는 점이기 때문이다. ^[16] 본 연구의 문제점은 (1) 매매 증서 양도 시 거래 가격을 결정함에 있어 토지 및 건물에 대한 권리취득세 중 토지 매매 증서의 법적 확실성은 어떻게 되는가? (2) 매매로 인한 토지 및 건물에 대한 권리 이전에 대한 BPHTB 세금을 결정하는 근거는 무엇입니까? 연구 및 논의의 결과에 기초하여, (1) BPHTB 부과에서 PPAT와 관련된 법적 확실성은 정부의 토지 수행을 돕는 공무원으로서의 의무 중 하나와 관련하여 이해관계가 있다고 결론지을 수 있습니다. 등록 활동 토지 및 건물에 대한 권리 취득에 관한 관세(BPHTB) 시행에서 판매 및 구매 증서(AJB) 작성, (2) 특히 관세와 관련된 지방세 및 지역 부과금에 관한 2009년 법률 번호 28 토지 및 건물에 대한 권리 획득(BPHTB)의 경우 조세국을 통한 중앙 정부의 권한이 지구/시에 위임됩니다. ^[17] 그렇다면 인사지도관(PPK)으로 활동하는 정당 출신의 정치인들은 여전히 ​​지역 공무원을 관리하는 데 있어 다양한 부적절한 행동을 하고 있다. ^[18] 공증인은 공무원으로서 법적으로 지식재산 분야의 공증은 말할 것도 없고 진정성 있는 행위를 할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. ^[19] 예비심사는 국가행정법원의 원고가 일반적으로 피고인에 비해 국가행정관으로서의 지위가 약한 시민이라는 점에서 이루어졌다. ^[20] 이 연구의 목적은 예언적 패러다임에서 리더십 헌신의 한 형태로서 OAR의 구현을 감독할 정책 결정 공무원으로서 제도적 저장소의 개발과 관련된 총장의 결정서입니다. ^[21] 초록 공증인은 기본적으로 공직자로서 사회에서 법이 통용될 수 있도록 해당 법령의 규범, 가치, 규정에 따라 진정성 있는 증서를 작성할 수 있는 권한을 가진다. ^[22] 민법과 관련된 증서 작성 공무원의 위치에서 국가/정부가 부여한 권한에 따라 즉, 증명법과 직접적으로 관련된 서면 증거로서 진정한 증서를 작성합니다. ^[23] 수탁자 보증 및 기타 보증에서 공인 공무원으로서 공증인의 역할. ^[24] 공증인은 공무원으로서 자신의 권한을 행사할 수 없습니다. ^[25] 2016년 정부 규정 제24호에 따른 공식 토지 증서 작성으로서의 카마트에 대한 사법적 검토(파리기 무통 리젠시 볼라노 지구 연구) 이 논문을 작성할 때 사용된 방법은 경험적 법적 연구 접근 방식을 사용하는 것입니다. ^[26] 부패는 법적 규정을 위반하여 경제 및 국가 재정에 해를 끼치는 공무원으로서의 지위에 대한 권한 남용 또는 영향 요인과 밀접한 관련이 있습니다. ^[27]

penelitian ini adalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. ^[1] Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peran serta camat sebagai pejabat pemerintah kecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang Good Government. ^[2] Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kepastian Hukum Akta jual beli tanah pada pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dalam penentuan harga transaksi dalam peralihan akta jual beli ? (2) Bagaimana dasar penentuan pajak BPHTB atas peralihan Hak atas tanah dan bangunan karena jual beli ? berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Kepastian Hukum dalam keterkaitan PPAT di dalam Pengenaan BPHTB yaitu mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan salah satu tugasnya sebagai pejabat umum yang membantu pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah hal yang paling medasar di dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan pembuatan akta jual beli (AJB), dalam pelaksanaan Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), (2) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah terutama berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) diamana kewenangan pemerintah pusat melalui direktorat jendral pajak dilimpahkan kepada kabupaten/ kota. ^[3] Objek penelitian ini adalah surat keputusan rektor terkait dalam pengembangan institutional repository sebagai pejabat pengambil kebijakan yang akan memayungi implementasi OAR sebagai wujud komitmen pimpinan dalam paradigma profetik. ^[4]
이 연구의 목적은 2017년 법무부장관의 인권규정 제9호에 따라 공증인의 공증인의 자립에 관한 공증인 서비스 이용에 있어 의심거래 신고의무를 이행하는 법적 규범을 분석하는 것이다. 공증인 서비스이용자 인정 원칙의 적용 및 이러한 의무를 수행하는 공증인의 권한을 분석합니다. ^[1] 이 연구의 주요 문제는 좋은 거버넌스를 지원하기 위해 효과적이고 효율적으로 지역 사회의 이익에 봉사하는 정지 정부 공무원으로서 정지구장의 역할입니다. ^[2] 본 연구의 문제점은 (1) 매매 증서 양도 시 거래 가격을 결정함에 있어 토지 및 건물에 대한 권리취득세 중 토지 매매 증서의 법적 확실성은 어떻게 되는가? (2) 매매로 인한 토지 및 건물에 대한 권리 이전에 대한 BPHTB 세금을 결정하는 근거는 무엇입니까? 연구 및 논의의 결과에 기초하여, (1) BPHTB 부과에서 PPAT와 관련된 법적 확실성은 정부의 토지 수행을 돕는 공무원으로서의 의무 중 하나와 관련하여 이해관계가 있다고 결론지을 수 있습니다. 등록 활동 토지 및 건물에 대한 권리 취득에 관한 관세(BPHTB) 시행에서 판매 및 구매 증서(AJB) 작성, (2) 특히 관세와 관련된 지방세 및 지역 부과금에 관한 2009년 법률 번호 28 토지 및 건물에 대한 권리 획득(BPHTB)의 경우 조세국을 통한 중앙 정부의 권한이 지구/시에 위임됩니다. ^[3] 이 연구의 목적은 예언적 패러다임에서 리더십 헌신의 한 형태로서 OAR의 구현을 감독할 정책 결정 공무원으로서 제도적 저장소의 개발과 관련된 총장의 결정서입니다. ^[4]

Notari Sebagai Pejabat 공증인 사무실

Keywords : legal consequences ; letters or documents; notary deeds Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu. ^[1] Perubahan dasar hukum ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. ^[2] Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya. ^[3] Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akta autentik termasuk didalamnya adalah pembuatan akta autentik perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan antara kreditur dengan dan debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. ^[4] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. ^[5] Disamping tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga berkedudukan sebagai subyek hukum pribadi (natuurlijk person) yaitu memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum. ^[6] Pengangkatan dan pemberhentian notaris tidak perlu menjadi kewenangan organisasi notaris sebab pada hakikatnya salah satu karakteristik notaris sebagai pejabat umum adalah diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. ^[7] Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection Abstrak Pada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. ^[8] Peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jaminan fidusia dan jaminan-jaminan lain. ^[9] Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat menjalankan wewenangnya sendiri. ^[10]
키워드 : 법적 결과 ; 편지 또는 문서; 공증인 증서 초록 본 연구의 목적은 공증인이 공증인으로서 진정증서를 작성하는 권한과 위조로 알려진 당사자의 편지나 문서를 근거로 공증인 증서의 법적 효력이 어떻게 되는지를 알아보는 것이다. ^[1] 이러한 법적 근거의 변경은 공증인으로서 공무를 수행하는 공증인의 의무와 기능, 권한을 더욱 강조하고 강화함은 물론, 다른 법률과의 동기화를 목적으로 합니다. ^[2] 공증인의 공증인 공증인 작성과 관련하여 공직자(국가)로서 공증인의 직무 영역 밖에서의 책임을 찾아 분석합니다. ^[3] 공증인은 공무원으로서 채권자와 채무자가 소비자금융계약에서 체결한 수탁자 보증계약의 진정증서 작성을 포함하여 진정증서 작성에 있어 주된 임무와 권한이 있습니다. ^[4] 이 연구의 목적은 2017년 법무부장관의 인권규정 제9호에 따라 공증인의 공증인의 자립에 관한 공증인 서비스 이용에 있어 의심거래 신고의무를 이행하는 법적 규범을 분석하는 것이다. 공증인 서비스이용자 인정 원칙의 적용 및 이러한 의무를 수행하는 공증인의 권한을 분석합니다. ^[5] 공증인으로서의 공증인의 의무와 권한 외에도 공증인은 법적 조치를 수행할 자유 의지가 있는 사적 법적 주체(natuurlijk person)이기도 합니다. ^[6] 공증인의 임면이 반드시 공증기관의 권한일 필요는 없다. 왜냐하면 공증인이 공무원으로서 본질적으로 특징 중 하나가 정부에 의해 임면된다는 점이기 때문이다. ^[7] 초록 공증인은 기본적으로 공직자로서 사회에서 법이 통용될 수 있도록 해당 법령의 규범, 가치, 규정에 따라 진정성 있는 증서를 작성할 수 있는 권한을 가진다. ^[8] 수탁자 보증 및 기타 보증에서 공인 공무원으로서 공증인의 역할. ^[9] 공증인은 공무원으로서 자신의 권한을 행사할 수 없습니다. ^[10]

Camat Sebagai Pejabat

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peran serta camat sebagai pejabat pemerintah kecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang Good Government. ^[1] Tinjauan Yuridis Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah  Sementara Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. ^[2]
이 연구의 주요 문제는 좋은 거버넌스를 지원하기 위해 효과적이고 효율적으로 지역 사회의 이익에 봉사하는 정지 정부 공무원으로서 정지구장의 역할입니다. ^[1] 2016년 정부 규정 제24호에 따른 공식 토지 증서 작성으로서의 카마트에 대한 사법적 검토(파리기 무통 리젠시 볼라노 지구 연구) 이 논문을 작성할 때 사용된 방법은 경험적 법적 연구 접근 방식을 사용하는 것입니다. ^[2]

sebagai pejabat umum 일반 사무실로

Keywords : legal consequences ; letters or documents; notary deeds Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu. ^[1] Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya. ^[2] Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akta autentik termasuk didalamnya adalah pembuatan akta autentik perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan antara kreditur dengan dan debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. ^[3] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. ^[4] Disamping tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga berkedudukan sebagai subyek hukum pribadi (natuurlijk person) yaitu memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum. ^[5] Meskipun notaris ini diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum, akan tetapi ada diantaraya yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan denan norma hukum  dank kode etik. ^[6] ;(2) dalam hal batasan pengawasan MPD dalam pelaksanaan cuti jabatan sejauh ini penerapan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan cuti jabatan tidak ada, pengawasan hanya dilakukan pada pelaksanaan jabatan Notaris, yang mana saat tengah melaksanakan cuti seorang Notaris di anggap bertindak atas nama dirinya pribadi bukan dalam jabatannya sebagai pejabat umum (Notaris). ^[7] Pengangkatan dan pemberhentian notaris tidak perlu menjadi kewenangan organisasi notaris sebab pada hakikatnya salah satu karakteristik notaris sebagai pejabat umum adalah diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. ^[8] Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kepastian Hukum Akta jual beli tanah pada pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dalam penentuan harga transaksi dalam peralihan akta jual beli ? (2) Bagaimana dasar penentuan pajak BPHTB atas peralihan Hak atas tanah dan bangunan karena jual beli ? berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Kepastian Hukum dalam keterkaitan PPAT di dalam Pengenaan BPHTB yaitu mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan salah satu tugasnya sebagai pejabat umum yang membantu pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah hal yang paling medasar di dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan pembuatan akta jual beli (AJB), dalam pelaksanaan Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), (2) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah terutama berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) diamana kewenangan pemerintah pusat melalui direktorat jendral pajak dilimpahkan kepada kabupaten/ kota. ^[9] Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, tidak terkecuali akta notariil dalam bidang kekayaan intelektual. ^[10] Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection Abstrak Pada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. ^[11] Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat menjalankan wewenangnya sendiri. ^[12]
키워드 : 법적 결과 ; 편지 또는 문서; 공증인 증서 초록 본 연구의 목적은 공증인이 공증인으로서 진정증서를 작성하는 권한과 위조로 알려진 당사자의 편지나 문서를 근거로 공증인 증서의 법적 효력이 어떻게 되는지를 알아보는 것이다. ^[1] 공증인의 공증인 공증인 작성과 관련하여 공직자(국가)로서 공증인의 직무 영역 밖에서의 책임을 찾아 분석합니다. ^[2] 공증인은 공무원으로서 채권자와 채무자가 소비자금융계약에서 체결한 수탁자 보증계약의 진정증서 작성을 포함하여 진정증서 작성에 있어 주된 임무와 권한이 있습니다. ^[3] 이 연구의 목적은 2017년 법무부장관의 인권규정 제9호에 따라 공증인의 공증인의 자립에 관한 공증인 서비스 이용에 있어 의심거래 신고의무를 이행하는 법적 규범을 분석하는 것이다. 공증인 서비스이용자 인정 원칙의 적용 및 이러한 의무를 수행하는 공증인의 권한을 분석합니다. ^[4] 공증인으로서의 공증인의 의무와 권한 외에도 공증인은 법적 조치를 수행할 자유 의지가 있는 사적 법적 주체(natuurlijk person)이기도 합니다. ^[5] 이 공증인은 정부에서 공무원으로 임명하지만, 일부는 법적 규범과 윤리 강령에 위배되는 행동에 빠지게 됩니다. ^[6] (2) MPD 감독이 지금까지 휴가 이행에 제한이 있는 경우, 휴가 이행에 대한 감독 권한의 이행이 존재하지 않는 경우, 감독은 공증인의 지위 이행에 대해서만 수행되며, 공증인의 휴가를 수행하는 동안 공무원(공증인)으로서의 지위가 아닌 개인적으로 대리하는 것으로 간주됩니다. ^[7] 공증인의 임면이 반드시 공증기관의 권한일 필요는 없다. 왜냐하면 공증인이 공무원으로서 본질적으로 특징 중 하나가 정부에 의해 임면된다는 점이기 때문이다. ^[8] 본 연구의 문제점은 (1) 매매 증서 양도 시 거래 가격을 결정함에 있어 토지 및 건물에 대한 권리취득세 중 토지 매매 증서의 법적 확실성은 어떻게 되는가? (2) 매매로 인한 토지 및 건물에 대한 권리 이전에 대한 BPHTB 세금을 결정하는 근거는 무엇입니까? 연구 및 논의의 결과에 기초하여, (1) BPHTB 부과에서 PPAT와 관련된 법적 확실성은 정부의 토지 수행을 돕는 공무원으로서의 의무 중 하나와 관련하여 이해관계가 있다고 결론지을 수 있습니다. 등록 활동 토지 및 건물에 대한 권리 취득에 관한 관세(BPHTB) 시행에서 판매 및 구매 증서(AJB) 작성, (2) 특히 관세와 관련된 지방세 및 지역 부과금에 관한 2009년 법률 번호 28 토지 및 건물에 대한 권리 획득(BPHTB)의 경우 조세국을 통한 중앙 정부의 권한이 지구/시에 위임됩니다. ^[9] 공증인은 공무원으로서 법적으로 지식재산 분야의 공증은 말할 것도 없고 진정성 있는 행위를 할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. ^[10] 초록 공증인은 기본적으로 공직자로서 사회에서 법이 통용될 수 있도록 해당 법령의 규범, 가치, 규정에 따라 진정성 있는 증서를 작성할 수 있는 권한을 가진다. ^[11] 공증인은 공무원으로서 자신의 권한을 행사할 수 없습니다. ^[12]

sebagai pejabat yang

Perubahan dasar hukum ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. ^[1] Peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jaminan fidusia dan jaminan-jaminan lain. ^[2] Korupsi sangat erat hubungannya dengan faktor penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. ^[3]
이러한 법적 근거의 변경은 공증인으로서 공무를 수행하는 공증인의 의무와 기능, 권한을 더욱 강조하고 강화함은 물론, 다른 법률과의 동기화를 목적으로 합니다. ^[1] 수탁자 보증 및 기타 보증에서 공인 공무원으로서 공증인의 역할. ^[2] 부패는 법적 규정을 위반하여 경제 및 국가 재정에 해를 끼치는 공무원으로서의 지위에 대한 권한 남용 또는 영향 요인과 밀접한 관련이 있습니다. ^[3]

sebagai pejabat pembuat

Dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta yang berkaitan dengan hukum keperdataan, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Negara/Pemerintah, yaitu membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian. ^[1] Tinjauan Yuridis Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah  Sementara Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. ^[2]
민법과 관련된 증서 작성 공무원의 위치에서 국가/정부가 부여한 권한에 따라 즉, 증명법과 직접적으로 관련된 서면 증거로서 진정한 증서를 작성합니다. ^[1] 2016년 정부 규정 제24호에 따른 공식 토지 증서 작성으로서의 카마트에 대한 사법적 검토(파리기 무통 리젠시 볼라노 지구 연구) 이 논문을 작성할 때 사용된 방법은 경험적 법적 연구 접근 방식을 사용하는 것입니다. ^[2]