Pertanahan Kabupaten(지구 토지)란 무엇입니까?
Pertanahan Kabupaten 지구 토지 - Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pemberian bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan menurut sistem hukum pertanahan yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan wewenang dalam hak pengelolaan, yaitu: a) Calon pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan pemberian hak kepada kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. [1] Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. [2] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1. [3] Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. [4] Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. [5] Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah. [6] Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. [7] Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. [8] Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. [9] Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. [10] Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan, kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. [11] Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. [12] Pengumpulan data spasial bidang tanah menuju peta desa lengkap yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli dilakukan dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. [13] Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, kendala dan upaya yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. [14] Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. [15] berbagai persoalan khususnya dibidang pertanahan, Ketidak mampuan lembaga Kantor pertanahan Kabupaten, untuk mengatasi dengan segera persoalan tersebut menambah persoalan menjadi semakin sulit. [16] Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. [17] Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. [18] Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan menggunakan pendekatan studi kasus. [19] Populasi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berjumlah 154 orang dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 75 orang. [20] Pentingnya sertipikat maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng apabila terjadi kendala dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan bagaimana kekuatan hukum terhadap sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. [21] Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. [22] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pengetahuan , Keterampilan dan sikap berpegaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene. [23] Studi ini menganalisis penggunaan GPS navigasi dan foto udara format kecil pada pengukuran bidang tanah untuk program tersebut yang dilakukan di Desa Entikong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau pada bulan Juli tahun 2018. [24] Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. [25] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda. [26] Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. [27] Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik. [28]토지법 시스템, 즉 다양한 법률 및 규정에 따라 관리권 소유자가 관리권을 가진 토지의 일부를 부여하는 법적 약정은 다음과 같이 관리권에 대한 권한이 규정되어 있다고 결론지었습니다. 관리 권한 보유자는 해당 토지의 위치를 작업 영역으로 포함하는 사무소, 섭정/도시 토지의 장을 통해 BPN의 장에게 권한 부여 신청서를 제출합니다. [1] 본 어플리케이션은 캄파 리젠시 토지청에서 기존 규격에 맞게 신청서를 개발 및 간소화한 후 사용하기에 적합합니다. [2] 수행된 연구 결과에 따르면 PPAT가 Ponorogo Regency의 토지 사무소에 토지 권리 등록을 제출하는 데 몇 가지 억제 요인이 있습니다. 1. [3] 이 연구의 목적은 (1) Tebo Regency 토지 사무소에서 SIAP의 적용 가능성을 결정하는 것이었습니다. 및 (2) SIAP 사용을 지원하거나 방해하는 요소. [4] 분석 결과, 이중 증명서, 즉 소유권 증명서 번호 1213은 Kuningan Regency Land Office의 관리 오류로 인해 소유권 증명서 번호 762와 동일한 토지에 Kuningan Regency Land Office에서 발급한 것으로 결론지을 수 있습니다. . [5] Bojonegoro Regency 토지청은 지역사회, 인적 자원 및 기반 시설의 특성이 지역마다 다르기 때문에 참여 방법의 균일성이 불가능하기 때문에 PTSL-PM에 대한 기술 지침을 완전히 구현할 수 없습니다. [6] 이 연구의 목적은 (1) Karanganyar Regency 토지 사무소에서 작업 지도를 준비하는 데 있어 커뮤니티 참여 형태를 결정하는 것이었습니다. (2) 작업 맵의 사용을 알고 있습니다. [7] 본 연구에서 연구한 문제는 가라왕군 토지청에서 주거용 주택에 대한 건물사용권의 증가를 소유권으로 어떻게 구현하느냐 하는 것이다. 주거용 주택에 대한 건물 사용권을 소유권으로 증가 등록 시 충족해야 하는 요구 사항은 무엇입니까? [8] 온라인 서비스를 실현하려는 Karanganyar Regency Land Office의 노력은 토지 기록 보관소의 디지털화를 통해 수행됩니다. [9] 이 연구의 목적은 Sidenreng Rappang Regency 토지 사무소에서 PTSL(완전 체계적인 토지 등록)에 대한 클러스터 4 인증서의 재측정 후 법적 확실성의 구현을 분석하는 것이었습니다. [10] 본 연구는 포노로고 리젠시 토지사무소의 근무환경, 리더십, 보상, 직무만족도 및 직원의 성과를 설명하고, 환경, 리더십, 보상이 직원의 직무만족에 미치는 영향을 살펴보고 분석하는 것을 목적으로 한다. [11] 본 연구는 Papua Province의 Jayapura Regency Land Office에서 토지 소유권 증명서 관리에 있어 토지 서비스의 품질과 배치를 결정하고 설명하기 위해 수행되었습니다. [12] Toli-Toli Regency Land Office에서 수행한 완전한 마을 지도를 위한 토지 필지에 대한 공간 데이터 수집은 완전한 체계적 토지 등록의 맥락에서 수행되었습니다. [13] 본 연구의 목적은 Madiun Regency Land Office 직원들의 동기부여 리더십 실행, Madiun Regency Land Office 직원들의 동기부여 향상을 위한 장애물과 노력을 파악하고 분석하는 것이다. [14] Bantul Regency Land Office는 와카를 디지털 방식으로 관리하기 시작한 사무실 중 하나입니다. [15] 특히 토지 분야의 다양한 문제들, 이러한 문제들을 즉각적으로 처리할 수 있는 지구 토지관리국의 무능력은 문제를 더욱 어렵게 만든다. [16] 1) Bantul Regency Land Office의 역할은 PTSL과 SIAP 응용 프로그램을 사회화하는 것이고 Srimulyo Village 정부는 Pokmas를 조정하고 기술 지침을 제공하는 것이며 Pokmas는 현장 구현자 역할을 했습니다. [17] Madiun Regency Land Office는 시범 프로젝트인 참여형 IP4T 혁신을 생산했으며 이 혁신은 인도네시아 전역의 Land Office에서 구현되었습니다. [18] 이 연구는 사례 연구 접근 방식을 사용하여 Enrekang Regency 토지 사무소에 위치한 정성적 기술 연구입니다. [19] 모집단은 Bogor Regency Land Office 직원 총 154명이며 표본은 최대 75명을 사용했습니다. [20] 그러면 증명서의 중요성은 다음과 같이 제기될 수 있다. 증명서를 분실하여 대체 증명서를 발급하는 과정에 장애가 있는 경우 Buleleng Regency Land Office의 노력은 무엇이며, 증명서가 분실되어 대체 증명서의 법적 효력은 무엇인가? Buleeng Regency Land Office에서 분실되었습니다. [21] 연구 결과, 첫째: 소유권 분쟁을 경험한 토지권 소유자에 대한 법적 보호는 다음과 같은 경우에 수행될 수 있습니다. 선의로 취득한 토지 토지는 실제적으로 통제되고 유지됩니다. 토지등기부등본을 발급받은 날부터 5년 이내 토지소유자 및 구·시·군·구토지청장에게 이의신청서를 제출하거나 토지소유권 또는 등기권리증 발급절차에 관하여 법원에 소송을 제기한 일이 없습니다. [22] 본 연구는 마젠리젠시 주택토지사무소에서 지식, 기술, 태도가 직원의 성과에 영향을 미치는지 분석하는 것을 목적으로 한다. [23] 본 연구는 2018년 7월 상가우구 토지청이 엔티콩 마을에서 실시한 프로그램을 위해 토지 필지 측정에서 GPS 항법 및 소형 항공 사진의 활용을 분석하였다. [24] 이것은 Pasuruan Regency Land Office에서 대체 증명서 발급 과정이 어떻게 분실되고 대체 증명서 처리에서 어떤 장애가 발생하는지 저자가 논의할 것입니다. [25] 본 연구에 사용된 연구방법은 서술적 정성적 방법으로 연구되고 있는 사건의 실상을 규명하거나 서술함으로써 저자가 중앙롬복지구 토지청의 전략을 결정하기 위해 객관적인 자료를 보다 쉽게 얻을 수 있도록 하였다. 여러 인증서를 처리합니다. [26] 기본적으로 커뮤니티에 우수한 서비스를 제공할 의무가 있는 공공 기관인 Tegal Regency Land Office의 경우와 같이 투명성과 공공 책임성의 원칙에 대한 더 넓은 커뮤니티의 요구 사항이 많습니다. [27] 판간다란군 판간다란군 원오하르조 마을에 있는 판간다란군 토지관리국의 종합토지등록사업이 전반적으로 잘 이루어지고 있다는 연구결과가 나왔다. [28]
hak atas tanah
Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. [1]연구 결과, 첫째: 소유권 분쟁을 경험한 토지권 소유자에 대한 법적 보호는 다음과 같은 경우에 수행될 수 있습니다. 선의로 취득한 토지 토지는 실제적으로 통제되고 유지됩니다. 토지등기부등본을 발급받은 날부터 5년 이내 토지소유자 및 구·시·군·구토지청장에게 이의신청서를 제출하거나 토지소유권 또는 등기권리증 발급절차에 관하여 법원에 소송을 제기한 일이 없습니다. [1]
Kantor Pertanahan Kabupaten 지구 토지 사무소
Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pemberian bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan menurut sistem hukum pertanahan yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan wewenang dalam hak pengelolaan, yaitu: a) Calon pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan pemberian hak kepada kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. [1] Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. [2] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1. [3] Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. [4] Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. [5] Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah. [6] Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. [7] Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. [8] Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. [9] Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. [10] Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan, kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. [11] Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. [12] Pengumpulan data spasial bidang tanah menuju peta desa lengkap yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli dilakukan dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. [13] Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, kendala dan upaya yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. [14] Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. [15] berbagai persoalan khususnya dibidang pertanahan, Ketidak mampuan lembaga Kantor pertanahan Kabupaten, untuk mengatasi dengan segera persoalan tersebut menambah persoalan menjadi semakin sulit. [16] Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. [17] Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. [18] Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan menggunakan pendekatan studi kasus. [19] Populasi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berjumlah 154 orang dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 75 orang. [20] Pentingnya sertipikat maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng apabila terjadi kendala dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan bagaimana kekuatan hukum terhadap sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. [21] Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. [22] Studi ini menganalisis penggunaan GPS navigasi dan foto udara format kecil pada pengukuran bidang tanah untuk program tersebut yang dilakukan di Desa Entikong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau pada bulan Juli tahun 2018. [23] Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. [24] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda. [25] Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. [26] Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik. [27]토지법 시스템, 즉 다양한 법률 및 규정에 따라 관리권 소유자가 관리권을 가진 토지의 일부를 부여하는 법적 약정은 다음과 같이 관리권에 대한 권한이 규정되어 있다고 결론지었습니다. 관리 권한 보유자는 해당 토지의 위치를 작업 영역으로 포함하는 사무소, 섭정/도시 토지의 장을 통해 BPN의 장에게 권한 부여 신청서를 제출합니다. [1] 본 어플리케이션은 캄파 리젠시 토지청에서 기존 규격에 맞게 신청서를 개발 및 간소화한 후 사용하기에 적합합니다. [2] 수행된 연구 결과에 따르면 PPAT가 Ponorogo Regency의 토지 사무소에 토지 권리 등록을 제출하는 데 몇 가지 억제 요인이 있습니다. 1. [3] 이 연구의 목적은 (1) Tebo Regency 토지 사무소에서 SIAP의 적용 가능성을 결정하는 것이었습니다. 및 (2) SIAP 사용을 지원하거나 방해하는 요소. [4] 분석 결과, 이중 증명서, 즉 소유권 증명서 번호 1213은 Kuningan Regency Land Office의 관리 오류로 인해 소유권 증명서 번호 762와 동일한 토지에 Kuningan Regency Land Office에서 발급한 것으로 결론지을 수 있습니다. . [5] Bojonegoro Regency 토지청은 지역사회, 인적 자원 및 기반 시설의 특성이 지역마다 다르기 때문에 참여 방법의 균일성이 불가능하기 때문에 PTSL-PM에 대한 기술 지침을 완전히 구현할 수 없습니다. [6] 이 연구의 목적은 (1) Karanganyar Regency 토지 사무소에서 작업 지도를 준비하는 데 있어 커뮤니티 참여 형태를 결정하는 것이었습니다. (2) 작업 맵의 사용을 알고 있습니다. [7] 본 연구에서 연구한 문제는 가라왕군 토지청에서 주거용 주택에 대한 건물사용권의 증가를 소유권으로 어떻게 구현하느냐 하는 것이다. 주거용 주택에 대한 건물 사용권을 소유권으로 증가 등록 시 충족해야 하는 요구 사항은 무엇입니까? [8] 온라인 서비스를 실현하려는 Karanganyar Regency Land Office의 노력은 토지 기록 보관소의 디지털화를 통해 수행됩니다. [9] 이 연구의 목적은 Sidenreng Rappang Regency 토지 사무소에서 PTSL(완전 체계적인 토지 등록)에 대한 클러스터 4 인증서의 재측정 후 법적 확실성의 구현을 분석하는 것이었습니다. [10] 본 연구는 포노로고 리젠시 토지사무소의 근무환경, 리더십, 보상, 직무만족도 및 직원의 성과를 설명하고, 환경, 리더십, 보상이 직원의 직무만족에 미치는 영향을 살펴보고 분석하는 것을 목적으로 한다. [11] 본 연구는 Papua Province의 Jayapura Regency Land Office에서 토지 소유권 증명서 관리에 있어 토지 서비스의 품질과 배치를 결정하고 설명하기 위해 수행되었습니다. [12] Toli-Toli Regency Land Office에서 수행한 완전한 마을 지도를 위한 토지 필지에 대한 공간 데이터 수집은 완전한 체계적 토지 등록의 맥락에서 수행되었습니다. [13] 본 연구의 목적은 Madiun Regency Land Office 직원들의 동기부여 리더십 실행, Madiun Regency Land Office 직원들의 동기부여 향상을 위한 장애물과 노력을 파악하고 분석하는 것이다. [14] Bantul Regency Land Office는 와카를 디지털 방식으로 관리하기 시작한 사무실 중 하나입니다. [15] 특히 토지 분야의 다양한 문제들, 이러한 문제들을 즉각적으로 처리할 수 있는 지구 토지관리국의 무능력은 문제를 더욱 어렵게 만든다. [16] 1) Bantul Regency Land Office의 역할은 PTSL과 SIAP 응용 프로그램을 사회화하는 것이고 Srimulyo Village 정부는 Pokmas를 조정하고 기술 지침을 제공하는 것이며 Pokmas는 현장 구현자 역할을 했습니다. [17] Madiun Regency Land Office는 시범 프로젝트인 참여형 IP4T 혁신을 생산했으며 이 혁신은 인도네시아 전역의 Land Office에서 구현되었습니다. [18] 이 연구는 사례 연구 접근 방식을 사용하여 Enrekang Regency 토지 사무소에 위치한 정성적 기술 연구입니다. [19] 모집단은 Bogor Regency Land Office 직원 총 154명이며 표본은 최대 75명을 사용했습니다. [20] 그러면 증명서의 중요성은 다음과 같이 제기될 수 있다. 증명서를 분실하여 대체 증명서를 발급하는 과정에 장애가 있는 경우 Buleleng Regency Land Office의 노력은 무엇이며, 증명서가 분실되어 대체 증명서의 법적 효력은 무엇인가? Buleeng Regency Land Office에서 분실되었습니다. [21] 연구 결과, 첫째: 소유권 분쟁을 경험한 토지권 소유자에 대한 법적 보호는 다음과 같은 경우에 수행될 수 있습니다. 선의로 취득한 토지 토지는 실제적으로 통제되고 유지됩니다. 토지등기부등본을 발급받은 날부터 5년 이내 토지소유자 및 구·시·군·구토지청장에게 이의신청서를 제출하거나 토지소유권 또는 등기권리증 발급절차에 관하여 법원에 소송을 제기한 일이 없습니다. [22] 본 연구는 2018년 7월 상가우구 토지청이 엔티콩 마을에서 실시한 프로그램을 위해 토지 필지 측정에서 GPS 항법 및 소형 항공 사진의 활용을 분석하였다. [23] 이것은 Pasuruan Regency Land Office에서 대체 증명서 발급 과정이 어떻게 분실되고 대체 증명서 처리에서 어떤 장애가 발생하는지 저자가 논의할 것입니다. [24] 본 연구에 사용된 연구방법은 서술적 정성적 방법으로 연구되고 있는 사건의 실상을 규명하거나 서술함으로써 저자가 중앙롬복지구 토지청의 전략을 결정하기 위해 객관적인 자료를 보다 쉽게 얻을 수 있도록 하였다. 여러 인증서를 처리합니다. [25] 기본적으로 커뮤니티에 우수한 서비스를 제공할 의무가 있는 공공 기관인 Tegal Regency Land Office의 경우와 같이 투명성과 공공 책임성의 원칙에 대한 더 넓은 커뮤니티의 요구 사항이 많습니다. [26] 판간다란군 판간다란군 원오하르조 마을에 있는 판간다란군 토지관리국의 종합토지등록사업이 전반적으로 잘 이루어지고 있다는 연구결과가 나왔다. [27]
pertanahan kabupaten ponorogo 포노로고 리젠시 랜드
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan, kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. [2]수행된 연구 결과에 따르면 PPAT가 Ponorogo Regency의 토지 사무소에 토지 권리 등록을 제출하는 데 몇 가지 억제 요인이 있습니다. 1. [1] 본 연구는 포노로고 리젠시 토지사무소의 근무환경, 리더십, 보상, 직무만족도 및 직원의 성과를 설명하고, 환경, 리더십, 보상이 직원의 직무만족에 미치는 영향을 살펴보고 분석하는 것을 목적으로 한다. [2]
pertanahan kabupaten karanganyar 카랑가니야르 리젠시 랜드
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. [1] Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. [2]이 연구의 목적은 (1) Karanganyar Regency 토지 사무소에서 작업 지도를 준비하는 데 있어 커뮤니티 참여 형태를 결정하는 것이었습니다. (2) 작업 맵의 사용을 알고 있습니다. [1] 온라인 서비스를 실현하려는 Karanganyar Regency Land Office의 노력은 토지 기록 보관소의 디지털화를 통해 수행됩니다. [2]
pertanahan kabupaten madiun 마디운 리젠시 랜드
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, kendala dan upaya yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. [1] Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. [2]본 연구의 목적은 Madiun Regency Land Office 직원들의 동기부여 리더십 실행, Madiun Regency Land Office 직원들의 동기부여 향상을 위한 장애물과 노력을 파악하고 분석하는 것이다. [1] Madiun Regency Land Office는 시범 프로젝트인 참여형 IP4T 혁신을 생산했으며 이 혁신은 인도네시아 전역의 Land Office에서 구현되었습니다. [2]
pertanahan kabupaten bantul 반툴 리젠시 랜드
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. [1] Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. [2]Bantul Regency Land Office는 와카를 디지털 방식으로 관리하기 시작한 사무실 중 하나입니다. [1] 1) Bantul Regency Land Office의 역할은 PTSL과 SIAP 응용 프로그램을 사회화하는 것이고 Srimulyo Village 정부는 Pokmas를 조정하고 기술 지침을 제공하는 것이며 Pokmas는 현장 구현자 역할을 했습니다. [2]