国営企業とは何ですか？
Usaha Negara 国営企業 - Pada prinsipnya Keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan gugatan kepengadilan umum, peradilan tatausaha negara, atau badan peradilan lain. [1]原則として、税務裁判所の決定は最終的なものであり、恒久的な法的効力を持ち、一般裁判所、州行政裁判所、またはその他の司法機関に対して訴訟を起こすことはできません。 [1]
Tatum Usaha Negara ステート ビジネス テイタム
Ketentuan mengenai hukum materiil dan hukum formal dari Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian diatur dalam Undang-Undang 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. [1] Lantas upaya hukum yang ditempuh dalam proses penghapusan partai poltik ada dua yakni: 1) menggunakan upaya hukum gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. [2] Undang-undang ini merupakan hal baru di bidang hukum administrasi negara yang menjadi dasar pelaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara. [3] Execution of Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) judges verdict in some nation administrative dispute resolution practice in Indonesia have not been properly implemented due to the absence of an executorial Instution as well as a strong legal basis lead to weak force power for verdict of the PTUN. [4] Pejabat tata usaha negara memiiki kewajiban utntuk melakukan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah berkekekuatan hukum tetap, salah satunya putusan PTUN mengenai sengketa proses pemilu. [5] Sebagai langkah awal, implementasi pelaksanaan pendaftaran perkara di pengadilan secara layanan sistem aplikasi akan dilakukan pada 32 Pengadilan percontohan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. [6] Diantaranya melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif, kemudian pengajuan gugatan kepada Pegadilan Tata Usaha Negara dan upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh. [7] Perlu mengkaji lebih mendalam tentang fungsi kontrol yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik. [8] Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses pemilihan umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi. [9] ABSTRAK Analisis ini mencari dampak efektivitas kerja ditinjau dari pengawasan dan kompetensi pegawai pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. [10] Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa tata usaha Negara mengenai penertiban sertipikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. [11] Wewenang penerbitan dan pembatalan hak atas tanah adalah wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. [12] Sengketa Informasi Publik merupakan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). [13] Atau jika belum memenuhi harapan maka dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. [14] Kesamaan-kesamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep-konsep umum yang diterapkan seperti KTUN dengan beschikking, pejabat tata usaha negara dengan bestuursorgaan, dan juga PTUN dengan administratieve /bestuursrechtspraak. [15] ” Laporan hasil audit tersebut digugat oleh perwakilan pengurus Gapoktan “Kuala Abadi” Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang melaui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Registrasi Perkara : 19/G/2017/PTUN. [16] Abstrak : Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh MEP ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. [17] Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis rekontruksi penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda sesuia dengan study kasus putusan pengadilan tata usaha Negara serang yang bernomor : 54/G/ 2016 / PTUNSRG. [18] Dalam melaksanakan profesi kedokteran terdapat hubungan hukum antara dokter dan pasien, baik secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. [19] Tujuan penelitian adalah megetahui hasil penyelesaian sengketa pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring dalam perspektif hukum acara tata usaha negara beserta implikasi hukumnya pasca putusan PTUN Surabaya No. [20] Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh penerima izin reklamasi dalam hal ini pelaku usaha ataupun pengembang dengan melakukan upaya administratif dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. [21] Histori Artikel Diterima 1/3/2020 Direvisi 12/06/2020 Disetujui 17/07/2020 Dalam satu dekade belakangan terjadi reformasi besar-besaran terhadap sistem peradilan di Indonesia khususnya di bidang peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara. [22] Keyword : Contempt Of Court; State Administrative Court Abstrak Sanksi berupa pengumuman di media massa, sanksi administratif, dan pembayaran uang paksa dapat diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). [23] Penelitian ini membahas dan menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pemohonan perubahan izin prinsip Penanaman Modal Asing oleh PT Tunas Mandiri Lumbis, dan tindakan Badan Kordinasi Penanaman Modal terhadap pengajuan izin prinsip tersebut. [24] Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) yang mengatur masalah keterbukaan informasi publik dalam pelaksanannya berbenturan dengan Permenagraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997, dimana di dalam peraturan Menteri Negara Agraria dimaksud diatur mengenai pembatasan pembatasan dalam memberikan informasi data pertanahan yang seringkali tidak sejalan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam UU KIP, sehingga masyarakat tidak serta merta bisa mendapatkan informasi data pertanahan yang pada akhirnya akan memunculkan gugatan dari masyarakat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. [25] Pengujian keputusan pejabat publik di Indonesia yang selama ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang ditambahkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). [26] Fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan dibidang hukum adminstrasi publik yaitu fungsi regeling, membuat produk hukum tertulis yang berisikan materi daya ikat terhadap sebagian atau seluruh penduduk wilayah Negara dan fungsi beschikking, produk hukum yang berupa penetapan yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara. [27] Kepastian hukum untuk menghindarkan dari adanya tumpang tindih kewenangan menjadi alasan mengapa perlu dipetakan terkait keputusan tata usaha negara yang dikecualikan. [28] Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram seta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjadi terpeliharanya hubungan serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha Negara dengan para warga masyarakat. [29] Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Sertipikat Ganda setelah pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya administratif terlebih dahulu. [30] AbstrakPenelitian ini yang berjudul “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik” memberikan penjelasan pada rumusan masalah yang dibahas oleh penulis tentang 1) Perbandingan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan secara konvensional dengan elektronik; dan 2) Kendala penerapan Peradilan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara. [31] Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan Negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum dibidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. [32] walaupun diketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 38/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang menyatakan lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara, seyogyanya tetap memperhatikan pada takaran kedudukan para pihak yang berperkara agar tidak terjadi hal yang tidak semestinya. [33] Abstrak Latar belakang dilakukannya penelitian ini dikarenakan tingginya angka sengketa pertanahan di Indonesia yang belum terselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. [34] Peradilan Tata Usaha Negara No. [35] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Keputusan Fiktif Negatif, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang Keputusan Fiktif Positif. [36] Masalah difokuskan pada kedudukan putusan peradilan administrasi negara dalam konteks negara hukum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Utrecht yaitu Kepastian Hukum dan data-data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang diperoleh dari perundangan-undangan, putusan hakim, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya serta melakukan wawancara dan pendekatan kasus kemudian disusun secara sistimatis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. [37] Selain itu juga dapat melakukan upaya hukum administratif dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. [38] Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. [39] Penyelenggaraan sistem elektronik perlu dilakukan kajian terhadap perubahan paradigma ke arah instrumen yuridis berupa perizinan melalui keputusan tata usaha negara demi kepastian dan penegakan hukum yang lebih efektif. [40] Secara khusus untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [41] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah upaya administratif beserta permasalahan/kendala dan upaya mengatasi permasalahan/kendala tersebut. [42] Sebagai artikel konseptual, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlu ditegaskan dengan jelas prosedur sengketa administrasi negara apakah diwajibankan menggunakan prosedur permohonan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik ataukah dapat menggunakan mekanisme gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. [43] Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. [44] Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkaran di dunia peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara. [45] Kelahiran TP4 mulanya untuk meningkatkan peran Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) tetapi pada akhirnya berada di bidang Intelijen. [46] Direksi yang tidak menyetujui pembentukan serikat pekerja di perusahan dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan pencatatan serikat pekerja yang telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan pihak direksi juga dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri apabila pihak direksi merasa dirugikan atas penggunaan alamat domisili serikat pekerja tanpa melakukan ijin kepada pihak direksi. [47] Dalam perspektif hukum, izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. [48] Berdasarkan hasil pengawasan APIP tersebut, pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dapat mengajukan permohonan penilaian unsur ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan kepada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, sebelum adanya proses pidana. [49] Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan teah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan sebelumnya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [50]その後、州行政裁判所からの重要な法律および正式な法律に関する規定は、州行政裁判所に関する法律5/1986で規制されます。 [1] 次に、政党を廃止する過程で取られた2つの法的救済があります。すなわち、1）州行政裁判所への訴訟の使用。 [2] この法律は、州の行政機関や公務員による意思決定の実施の基礎となる州の行政法の分野における新しいものです。 [3] Pengadilan Tata Usaha Negara（PTUN）裁判官の執行は、インドネシアの一部の国の行政紛争解決慣行で適切に実施されていません。これは、執行機関がないことと、強力な法的根拠がPTUNの評決に対する力の弱さにつながるためです。 。 [4] 州の行政当局は、恒久的な法的効力を有する州行政裁判所（PTUN）の決定を実行する義務があり、その1つは選挙プロセス紛争に関する行政裁判所の決定です。 [5] 最初のステップとして、アプリケーションシステムサービスによる法廷での事件登録の実施は、選択された一般裁判所、宗教裁判所、および州行政裁判所内の32のパイロット裁判所で実行されます。 [6] その中には、異議申し立てと行政上訴からなる行政上の取り組み、その後、州行政裁判所に訴訟を提起すること、およびその他の法的救済措置がとられることもあります。 [7] 良い政府を実現するためには、国家行政裁判所の司法管理機能についてより深く検討する必要がある。 [8] インドネシアの一般選挙紛争解決は、選挙監督機関、州行政裁判所、憲法裁判所が解決できます。一般選挙プロセスに関する紛争が発生した場合は、選挙管理機関と州行政裁判所が紛争を解決できます。それ以外の場合は、総選挙の結果は、憲法裁判所によって解決することができます。 [9] 要約この分析は、パレンバン州行政裁判所事務所の従業員の監督と能力の観点から、作業の有効性の影響を調べます。 [10] これは、土地証明書の管理やその他のさまざまな違法行為に関する州の行政紛争に関するものを含め、裁判所に提起された民事および刑事事件の数から見ることができます。 [11] 土地の権利を発行および取り消す権限は、具体的、個人的、最終的な国家行政の公式決定としての国家土地庁（BPN）の権限であり、個人または民事法人に法的影響をもたらします。 [12] 公開情報紛争は、州行政裁判所（PTUN）への公開情報開示に関する2008年法律第14号に規定された規定に従って情報を取得および使用する権利に関して、公的機関と公開情報ユーザーの間で発生する紛争です。 [13] または、期待に応えられない場合は、州行政裁判所および憲法裁判所を通じて訴訟を起こすことができます。 [14] これらの類似点は、beschikkingを使用したKTUN、bestuursorgaanを使用した州の行政官、administratieve/bestuursrechtspraakを使用したPTUNなどの一般的な概念に見られます。 [15] 監査結果に関する報告書は、シンタンリージェンシーのカヤンヒリル地区、ペライク村の「クアラアバディ」ガポクタンの経営陣の代表者によって、ポンティアナック州行政裁判所を通じて訴訟登録番号19 / G / 2017/PTUNで訴えられました。 [16] 要約：この調査は、州行政裁判所での訴訟を通じてMEPが正義を模索したことに端を発しています。 [17] このジャーナルは、番号54 / G / 2016 / PTUNSRGのセラン州行政裁判所の決定のケーススタディに従って、二重証明書による土地所有権紛争の再構築を分析することを目的としています。 [18] 医療専門職を遂行する上で、医師と患者の間には、民事、刑事、および州の行政の両方で法的な関係があります。 [19] 調査の目的は、州の行政手続法の観点から、Kedung Cangkring Hamletの長の解任に関する紛争解決の結果と、PTUNSurabayaNo.の決定後のその法的意味を明らかにすることです。 [20] この場合、埋め立て許可の受領者が実行できる法的保護の形式は、行政上の努力を行い、州の行政裁判所に訴訟を起こすことにより、ビジネスアクターまたは開発者です。 [21] 記事の履歴受領2020年1月3日改訂2020年12月6日承認2020年7月17日過去10年間で、インドネシアの司法制度、特に行政司法または州行政裁判所の分野で大規模な改革が行われました。 [22] キーワード：法廷侮辱;マスメディアでの発表、行政制裁、および強制的な金銭の支払いという形での州行政裁判所の要約制裁は、州行政裁判所（PTUN）の命令に従わない州の役人に与えることができます。 [23] この研究は、PT Tunas Mandiri Lumbisによる外国投資の原則の変更の申請に関する州行政裁判所の決定、および許可の原則の提出に関する投資調整機関の行動について議論および分析します。 [24] 施行における公開情報開示の問題を規制する2008年法律第14号（UU KIP）は、1997年のPermenagraria / Ka BPN第3号と矛盾しており、農務大臣の規制では、 UU KIPで規制されている公開情報開示の規制と矛盾することが多い土地データに関する情報を提供することで、一般市民が土地データに関する情報をすぐに入手できず、最終的には一般市民から農務省への訴訟につながる可能性があります。情報委員会および州行政裁判所での空間計画/BPN。 [25] 国家行政裁判所（PTUN）の権限であったインドネシアの公務員の決定をテストすることは、インドネシア共和国の憲法裁判所の権限に追加された憲法上の苦情メカニズムを通じて実行されるべきでした。 （MKRI）。 [26] 行政法の分野で政策を立案する際の政府の機能は、州の領土の人口の一部または全部のための拘束力のある資料を含む書面による合法的な製品と、規定の形での合法的な製品を作る、再ゲル化機能です。州の行政当局によって作られました。 [27] 重複する権限を回避するための法的確実性は、除外された州の行政決定に関してマッピングする必要がある理由です。 [28] 司法機関としての州行政裁判所は、1986年の法律第5号に基づいて設立され、法律における市民の地位を保証し、調和を維持できる、州と国の豊かで安全、平和で秩序ある生活を実現することを目的としています。 、国家行政の分野における装置と地域社会の市民との間のバランスのとれた調和のとれた関係。 [29] 州行政裁判所は、苦しんでいると感じた当事者が最初に行政措置を講じた後、二重証明書をめぐる紛争を調査、決定、解決する権限を持っています。 [30] 「電子国家行政紛争解決協定」と題されたこの研究は、著者が次の点に関して議論した問題の定式化の説明を提供します。 2）州行政裁判所における電子司法の実施に対する障害。 [31] 法の支配を実現する上での行政司法の存在の緊急性は、政府が行政司法の分野で法制度を確立することを奨励します。インドネシアの州行政裁判所の設立の基礎である州行政裁判所に関する1986年の第5号。 [32] インドネシアの弁護士総局の組織と作業手順に関する大統領規則番号38/2010は、民事および州の行政分野の範囲には、法執行、法的支援、法的考慮事項、およびその他の法的措置が含まれると述べていることが知られています。州または政府（州の機関/機関、機関中央および地方政府機関、市民および州の行政分野における州/地方所有企業を含む）は、発生してはならないことが起こらないように、訴訟当事者の立場に引き続き注意を払う必要があります。 。 [33] 要約この研究の背景は、地方裁判所と州行政裁判所によって解決されていないインドネシアの土地紛争の数が多いためです。 [34] 州行政裁判所番号 [35] 州の行政裁判所に関する1986年の法律第5号は架空の否定的な決定を規制し、政府の行政に関する2014年の法律第30号は肯定的な架空の決定を規制しています。 [36] 問題は、インドネシアの法の支配の文脈における州行政裁判所の決定の位置と、メダン州行政高等裁判所の決定番号：6 / G / PILKADA / 2020/PTTUN-MDNを実施することの法的確実性がどのようにあるかに焦点を当てています。この問題に取り組むために、Utrechtからの理論的参照が使用されます。つまり、法的確実性とデータは、法律、裁判官の決定、本、専門家の見解、記事/執筆、その他の資料から得られた文書調査とインタビューを通じて収集されます。インタビューとケースアプローチを実施し、体系的にまとめ、定性的に分析して、議論する問題を明確にします。 [37] さらに、州行政裁判所に訴訟を提起することにより、行政上の法的努力を行うこともできます。 [38] 州行政法の観点から、優れたガバナンスを構築する上での州行政裁判所の役割はどのようなものですか。 [39] 電子システムの導入にあたっては、国の行政判断による免許制へのパラダイムシフト、法執行の確実性、実効性を検討する必要がある。 [40] 具体的には、州行政裁判所内の司法機関については、州行政裁判所に関する 1986 年法律第 5 号で規制されており、後に州行政裁判所に関する 1986 年法律第 5 号の改正に関する 2004 年法律第 9 号によって改正された。国家行政裁判所に関する 1986 年法律第 5 号の第 2 回改正に関する 2009 年法律第 51 号による。 [41] この研究の目的は、州行政裁判所の権限が、問題/障害およびこれらの問題/制約を克服するための努力とともに、行政上の努力の後に雇用紛争を解決する方法を決定することです。 [42] 概念論としては、国の行政紛争については、広報委員会を通じた公開情報請求手続の利用が義務付けられているのか、それとも国を介した訴訟メカニズムの利用が義務付けられているのか、その手続について明確に述べる必要があるという結論が導き出される。行政裁判所。 [43] 州行政裁判所法は、強制的な金銭の賦課という形で行政上および民事上の強制措置を使用することにより、決定を実施するためのメカニズムを規制しています。 [44] 国土庁によって行われる土地紛争の解決は、司法、特に州行政裁判所での訴訟の蓄積を回避するための新たな突破口です。 [45] TP4 の誕生は、もともとは民事行政 (DATUN) の分野で検察庁の役割を高めることでしたが、最終的にはインテリジェンスの分野になりました。 [46] 会社での労働組合の結成を承認しない取締役は、労働局に登録された労働組合の登録の取消を求めて州行政裁判所に訴訟を起こすことができ、取締役会も同様に訴訟を起こすことができます。理事会が、理事会の許可なしに労働者が組合の本籍地の住所を使用したことに不服を感じた場合、地方裁判所に法違反の訴訟を起こす。 [47] 法的観点では、許可は、政府の権限を与えられた役人がその地位の結果として発行する州の行政決定です。 [48] APIP の監督の結果に基づいて、権限を濫用したと考えられる政府職員は、最高裁判所規則番号に基づいて州行政裁判所に決定および/または訴訟を起こす際に、権限の濫用の有無の評価を申請することができます。 2015 年 4 月 4 日、刑事訴訟の前。 [49] 政府行政に関する 2014 年法律第 30 号の制定により、1986 年法律第 5 号と 2004 年法律第 9 号および国家行政に関する 2009 年法律第 51 号に基づいて、以前に比べて州行政裁判所の権限が拡大されました。裁判所。 [50]
usaha negara yang 国民的努力 ヤン
Sebagai langkah awal, implementasi pelaksanaan pendaftaran perkara di pengadilan secara layanan sistem aplikasi akan dilakukan pada 32 Pengadilan percontohan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. [1] Wewenang penerbitan dan pembatalan hak atas tanah adalah wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. [2] Kepastian hukum untuk menghindarkan dari adanya tumpang tindih kewenangan menjadi alasan mengapa perlu dipetakan terkait keputusan tata usaha negara yang dikecualikan. [3] Dalam perspektif hukum, izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. [4] Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan memahami kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah melalui kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dan mencermati lebih mendalam tentang kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Pembatalan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah. [5] Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperkenalkan adanya keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif sebagai fenomena baru. [6]最初のステップとして、アプリケーションシステムサービスによる法廷での事件登録の実施は、選択された一般裁判所、宗教裁判所、および州行政裁判所内の32のパイロット裁判所で実行されます。 [1] 土地の権利を発行および取り消す権限は、具体的、個人的、最終的な国家行政の公式決定としての国家土地庁（BPN）の権限であり、個人または民事法人に法的影響をもたらします。 [2] 重複する権限を回避するための法的確実性は、除外された州の行政決定に関してマッピングする必要がある理由です。 [3] 法的観点では、許可は、政府の権限を与えられた役人がその地位の結果として発行する州の行政決定です。 [4] この研究の目的は、土地事務所長の権限を通じて土地所有権証明書の取り消しに関する恒久的な法的効力を有する州行政裁判所の決定の強さを調査および理解することであり、土地管理裁判所を拘束する法的効力をより詳細に調査することです。所有権証明書の取消に対して、土地事務所の所長が発行した取消令。 [5] 政府行政法は、架空の積極的な国家行政決定の存在を新しい現象として導入しました。 [6]
usaha negara dan 国民の努力と
Diantaranya melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif, kemudian pengajuan gugatan kepada Pegadilan Tata Usaha Negara dan upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh. [1] Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses pemilihan umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi. [2] Atau jika belum memenuhi harapan maka dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. [3] Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan Putusan terkait titik singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri studi kasus putusan nomor 27/G/2017/PTUN. [4]その中には、異議申し立てと行政上訴からなる行政上の取り組み、その後、州行政裁判所に訴訟を提起すること、およびその他の法的救済措置がとられることもあります。 [1] インドネシアの一般選挙紛争解決は、選挙監督機関、州行政裁判所、憲法裁判所が解決できます。一般選挙プロセスに関する紛争が発生した場合は、選挙管理機関と州行政裁判所が紛争を解決できます。それ以外の場合は、総選挙の結果は、憲法裁判所によって解決することができます。 [2] または、期待に応えられない場合は、州行政裁判所および憲法裁判所を通じて訴訟を起こすことができます。 [3] この研究における問題の定式化は、州行政裁判所と一般裁判所の絶対的な権限が土地紛争の連絡点にどのように関連しているか、そしてその点に関する決定を下す際にデンパサール州行政裁判所の裁判官がどのように考慮されているかです。州行政裁判所および地方裁判所のケース スタディ決定番号 27/G/2017/PTUN の当局との連絡について。 [4]
usaha negara dalam
Perlu mengkaji lebih mendalam tentang fungsi kontrol yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik. [1] Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. [2] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah upaya administratif beserta permasalahan/kendala dan upaya mengatasi permasalahan/kendala tersebut. [3]良い政府を実現するためには、国家行政裁判所の司法管理機能についてより深く検討する必要がある。 [1] 州行政法の観点から、優れたガバナンスを構築する上での州行政裁判所の役割はどのようなものですか。 [2] この研究の目的は、州行政裁判所の権限が、問題/障害およびこれらの問題/制約を克服するための努力とともに、行政上の努力の後に雇用紛争を解決する方法を決定することです。 [3]
usaha negara di
Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan Negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum dibidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. [1] Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan Negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum dibidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. [2] Kedudukan penggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia selalu dalam posisi yang jauh lemah bila dibandingkan dengan Tergugat (Badan atau pejabat tata usaha negara), hal ini dikarenakan tergugat menguasai segala aspek hukum yang berkaitan dengan obyek gugatan, juga dikarenakan tergugat memiliki fasilitas, kemampuan keuangan dan kemampuan pengetahuan. [3]法の支配を実現する上での行政司法の存在の緊急性は、政府が行政司法の分野で法制度を確立することを奨励します。インドネシアの州行政裁判所の設立の基礎である州行政裁判所に関する1986年の第5号。 [1] 法の支配を実現する上での行政裁判所の存在の緊急性は、政府が行政司法の分野で法制度を確立することを奨励している。インドネシアにおける国家行政裁判所の設立。 [2] インドネシアの国家行政裁判所の手続法における原告（個人または民事法人）の立場は、被告（国家行政機関または公務員）に比べて常にはるかに弱い立場にあります。これは、被告がすべてを管理しているためです。訴訟の目的に関連する法的側面. また、被告は施設、財政能力、知識能力を持っているため. [3]
usaha negara telah
Secara khusus untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [1] Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. [2]具体的には、州行政裁判所内の司法機関については、州行政裁判所に関する 1986 年法律第 5 号で規制されており、後に州行政裁判所に関する 1986 年法律第 5 号の改正に関する 2004 年法律第 9 号によって改正された。国家行政裁判所に関する 1986 年法律第 5 号の第 2 回改正に関する 2009 年法律第 51 号による。 [1] 州行政裁判所法は、強制的な金銭の賦課という形で行政上および民事上の強制措置を使用することにより、決定を実施するためのメカニズムを規制しています。 [2]
usaha negara untuk
Direksi yang tidak menyetujui pembentukan serikat pekerja di perusahan dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan pencatatan serikat pekerja yang telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan pihak direksi juga dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri apabila pihak direksi merasa dirugikan atas penggunaan alamat domisili serikat pekerja tanpa melakukan ijin kepada pihak direksi. [1] Abstrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik saat ini menjadi salah satu dasar penilaian bagi hakim di Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu tindak pemerintah tersebut mengandung unsur kerugian bagi masyarakat atau tidak. [2]会社での労働組合の結成を承認しない取締役は、労働局に登録された労働組合の登録の取消を求めて州行政裁判所に訴訟を起こすことができ、取締役会も同様に訴訟を起こすことができます。理事会が、理事会の許可なしに労働者が組合の本籍地の住所を使用したことに不服を感じた場合、地方裁判所に法違反の訴訟を起こす。 [1] 概要 グッド ガバナンスの一般原則は、現在、州行政裁判所の裁判官が政府の行為に地域社会に害を及ぼす要素が含まれているかどうかを調べるための基本的な判決の 1 つです。 [2]
usaha negara no
Peradilan Tata Usaha Negara No. [1] 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. [2]州行政裁判所番号 [1] 057/XII/KIP-PS-M-A/2015、国家行政裁判所の判決 No. [2]
usaha negara jerman
Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. [1] Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. [2]この文書で議論される法的問題は、ドイツの国家行政裁判所制度とインドネシアの国家行政裁判所の説明に関するものです。 [1] この文書で議論される法的問題は、ドイツの国家行政裁判所制度とインドネシアの国家行政裁判所の説明に関するものです。 [2]