選挙制度とは何ですか？
Sistem Pemilihan 選挙制度 - Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa usia, minat terhadap politik, hak warga negara, ukuran populasi, stabilitas populasi, kondisi perkembangan ekonomi, fragmentasi politik, sistem pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan, persyaratan pendaftaran pemilih dan pengaturan suara mempengaruhi jumlah perempuan. [1]私たちの研究の結果は、年齢、政治の関心、市民権の権利、人口安定性、経済開発条件、政治的断片化、選択システム、選挙時間、有権者登録要件、および音声規制が女性の数に影響を与えます。 [1]
Dengan Sistem Pemilihan 選挙制度あり
Hal yang paling mudah dilihat adalah banyaknya jumlah partai politik dengan berbagai azas, prinsip dan sudut pandang, ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum juga mengalamiperubahan. [1] Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. [2] Pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dapat dimaknai sebagai pilihan yang baik untuk mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi dengan sistem pemilihan umum ini membuat timbulnya pertarungan politik antar calon yang bertarung dalam pemilihan umum. [3]見られる最も簡単なことは、一般的な選挙システムと組み合わされた、さまざまな原則、原則、および観点を持つ多数の政党が、変更を経験しています。 [1] 地域の頭選挙システムは、地域の頭選挙システムと間接的に地域の頭選挙システムと比較して人々の興味を収容するのに直接優れています。 [2] インドネシア政府によって行われた立法選挙は、この一般選挙システムで民主的なシステムを維持し強化するための適切な選択として解釈することができます。一般選挙では、一般選挙で戦う候補者の間の政治的戦闘の出現が発生します。 [3]
Pada Sistem Pemilihan
Jurnal ini berisi tentang penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada sistem pemilihan SMP swasta yang terletak di Kota Yogyakarta. [1] Adapun tujuan dari tugas akhir ini, akan mengimplementasikan sebuah Keputusan pada sistem pemilihan program studi di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. [2]このジャーナルには、ヨギャカルタ市にある選挙中学校システムにおける簡単な加法加算（SAW）法の適用が含まれています。 [1] この最終プロジェクトの目的は、SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci での学習プログラム選択システムに関する決定を実施することです。 [2]
sistem pemilihan umum 選挙制度
Mengingat proses pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara demokratis melalui sistem pemilihan umum dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan memberikan segala perlindungan hukum untuk menjawab gejolak dimasyarakat. [1] Hal yang paling mudah dilihat adalah banyaknya jumlah partai politik dengan berbagai azas, prinsip dan sudut pandang, ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum juga mengalamiperubahan. [2] Pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dapat dimaknai sebagai pilihan yang baik untuk mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi dengan sistem pemilihan umum ini membuat timbulnya pertarungan politik antar calon yang bertarung dalam pemilihan umum. [3] Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. [4] Salah satu usulan sistem pemilihan umum yang diusulkan adalah Mixed-Member Proportional di Jerman. [5] Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. [6] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem pemilihan umum sebagai bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. [7] Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelolaan sumber daya manusia di desa wisata Pentingsari mencakup: (a) rekrutmen pengurus dengan menggunakan sistem pemilihan umum, (b) pemberian motivasi menggunakan dua cara yaitu secara lisan dan tindakan, (c) sistem penggajian menggunakan sistem honor, (d) pengembangan karir dan pelatihan berasal dari masyarakat luar atau lembaga, (e) bentuk relasi antara pengurus dengan masyarakat desa, dan bentuk relasi antara pengurus dengan masyarakat luar/lembaga. [8] Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945. [9]インドネシアの地域の長所を選出する過程を考えると、インドネシア共和国の信託は、直接、一般、無料、機密性、誠実で正直、公正な原則を使用して一般的な選挙システムを通じて民主的に行われている、地域のヘッド選挙を行い、コミュニティの混乱に答えるためのすべての法的保護を提供します。 [1] 見られる最も簡単なことは、一般的な選挙システムと組み合わされた、さまざまな原則、原則、および観点を持つ多数の政党が、変更を経験しています。 [2] インドネシア政府によって行われた立法選挙は、この一般選挙システムで民主的なシステムを維持し強化するための適切な選択として解釈することができます。一般選挙では、一般選挙で戦う候補者の間の政治的戦闘の出現が発生します。 [3] この研究は、2つの重要な質問に答えるために行われました。 第一に、一般選挙システム（ピルカダ）の適応能力はパンデミックの状況への適応能力とはどうですか？ 第二に、Covid-19 Pandemの真ん中にあるピルカダの実装の評価は何ですか？ [4] 提案された選挙制度の 1 つは、ドイツの混成議員比例制です。 [5] また、本稿では、2019 年の同時総選挙制度の実施から大きな変化が見られないことを批判している。大統領候補のペアは、純粋に実用的なままです。 [6] この研究の目的は、インドネシアにおける民主政党の実施の成功の一環として、総選挙制度を分析することです。 [7] (1) ミンタサリの観光村における人材管理には、(a) 総選挙システムを使用した管理者の募集、(b) 口頭と内輪の 2 つの方法での動機付けが含まれます。 (c) システムを使用した給与システム、謝礼金、(d) 外部コミュニティまたは機関からのキャリア開発およびトレーニング、(e) 管理者と村のコミュニティとの関係の形式、および管理者と管理者間の関係の形式および外部のコミュニティ/機関。 [8] 1945 年憲法、第 22E 条の第 3 回修正、および 1945 年憲法の第 2 条第 1 項に従って義務付けられている直接総選挙制度を遵守するインドネシアの総選挙。 [9]
sistem pemilihan kepala 首長選挙制度
Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 1945, Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris dengan mendasarkan pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam hal sistem pemilihan kepala daerah. [1] Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. [2] Oleh itu, tulisan ini bertujuan untuk menguji tingkat pelayanan awam di desa dan kelurahan berasaskan sistem pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat dan lurah yang diangkat oleh pejabat di atasnya. [3] Sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami perubahan ke arah yang lebih demokratis, rakyat memilih kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih calon pemimpin. [4]1945年の国家憲法の第18代第18代に基づき、地域の頭選挙システムの観点からは、地域の特異性と特権を基づいて非対称分散化を適用した。 [1] 地域の頭選挙システムは、地域の頭選挙システムと間接的に地域の頭選挙システムと比較して人々の興味を収容するのに直接優れています。 [2] したがって、この記事は、コミュニティとその上の役人によって任命された村による村長の直接選挙のシステムに基づいて、村と村の公共サービスのレベルをテストすることを目的としています。 [3] 地域首長の選挙制度は、より民主的な方向への変化を遂げており、人々はリーダーの候補者を選ぶ際に政治的権利よりも完全な主権を選択しています. [4]