Pertahanan Negara
国防の紹介

国防とは何ですか？

Pertahanan Negara 国防 - Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta menjaga dan mempertahankan keamanan dan pertahanan negara baik warga biasa maupun anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri. ^[1] ABSTRAK Ancaman terhadap pertahanan negara pada hakekatnya tidak hanya berasal dari militer atau fisik semata, namun ancaman juga datang dari aspek non militer dan non fisik bahkan kasat mata. ^[2] Tiongkok melakukan peningkatan kemampuan pertahanannya tidak semata-mata untuk mengoptimalksan postur pertahanan negara untuk keamanan nasionalnya. ^[3] Belum adanya pelatihan dan penyuluhan terhadap nelayan oleh Lanal Kendari menyebabkan para nelayan tidak mengerti bahwa kehadiran mereka dilaut sangat berarti bagi pertahanan Negara. ^[4] TNI sebagai alat pertahanan negara wajib melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan. ^[5] TNI AL sebagai komponen utama pertahanan Negara di laut didukung kesiapan alutsista khususnya KRI secara rutin melaksanakan gelar operasi di Perairan Natuna. ^[6] Kewenangan TNI diberikan dengan alasan terorisme dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara. ^[7] Hal inilah yang dapat dijadikan sebagai bentuk bangunan (rekonstruksi) terhadap Ketahanan Maritim Indonesia guna memberikan dukungan terhadap ketahanan nasional untuk memperkuat pertahanan negara. ^[8] Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorganisir transnasional dan ancaman yang bersifat nonmiliter untuk pertahanan negara. ^[9] Artikel ini bertujuan untuk mengupas makna literasi digital dan bela Negara sebagai upaya untuk mencegah hoax dalam system pertahanan Negara. ^[10] Selain itu jika pelakunya adalah seorang anggota TNI maka hal ini dapat menurunkan citra TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara dan kurangnya rasa percaya masyarakat. ^[11] Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi sumber daya yang belum dikelola untuk mendukung pertahanan negara. ^[12] Bencana alam merupakan salah satu ancaman nyata bagi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu dipertimbangkan dalam segala aspek pembangunan fasilitas pertahanan negara. ^[13] Disebut valid dan konsisten karena pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dibatasi pada aksi-aksi terorisme yang mengancam pertahanan negara dan kedaulatan nasional. ^[14] Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam OMSP yang dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dan non yuridis di lapangan. ^[15] Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut, dalam meningkatkan pertahanan negara. ^[16] Negara lain menerapkan pertahanan negara dalam berbagai bentuk misalnya dinas militer, dinas sipil atau gabungan keduanya. ^[17] Dalam meningkatkan kapasitas sistem pertahanan negara, pemerintah sebagai pelaksana setiap kebijakan tentulah harus mempertimbangkan banyak hal terutama hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. ^[18] Bahkan dalam perkembangannya, tentera diberi peranan yang besar bukan sahaja berfungsi dalam bidang pertahanan negara, tetapi terlibat dalam sistem politik bagi menentukan dasar bersama kepimpinan negara. ^[19] Adanya amandemen ke-2 tahun 1999 menjadikan perubahan paradigma apa itu bela negara, dimana pada klausul atau diktum tentang upaya pembelaan negara dikeluarkan dari Bab XII Pertahanan Negara pasal 30 sebelum amandemen ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 setelah amandemen. ^[20] Sehingga hal ini memicu permasalahan pertahanan negara. ^[21] Konservasi laut dalam kerangka hukum lingkungan tidak cukup dengan fokus kepada aspek lingkungan, perlu dimaknai lebih luas dengan memposisikan laut sebagai bagian dari pertahanan negara. ^[22] Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga sangat luas memiliki implikasi pertahanan negara yang kompleks dan sangat terbuka sehingga mudah dimasuki oleh siapa saja dari berbagai arah. ^[23] Polisi Surakarta juga berfungsi sebagai alat pertahanan negara. ^[24] Tahap ketiga ini adalah model internalisasi soft skill pertahanan negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. ^[25] Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi pembinaan kesadaran bela negara di wilayah kota Tangerang dalam rangka pencapaian sasaran strategi pertahanan negara. ^[26] Di Polban, berbagai program pendidikan karakter dikembangkan, dua di antaranya adalah Program Pertahanan Negara dan Program Pelatihan Disiplin Mahasiswa, yang setiap tahun dilakukan dalam kolaborasi dengan PUSDIKHUB - Tentara Nasional Indonesia Cimahi. ^[27] Hasilnya adalah analisis peranan soliditas masyarakat dalam swakelola energi terbarukan menuju kemandirian energi pendukung kekuatan pertahanan Negara, melalui penerapan dasar swakelola energi mencakup: (1) kesadaran pentingnya soliditas warga dalam swakelola energi terbarukan melalui partisipasi masyarakat yang solid dalam suatu komunitas sehingga menjaga kesoliditasan bangsa bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun perlu ada regulasi yang jelas tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pencapaian bauran energi terbarukan 23% pada Tahun 2025; (2) masyarakat menjadi penggerak kesoliditasan swakelola energi yang berhasil memfasilitasi masyarakat lainnya dalam menyediakan energi secara mandiri serta ikut menggerakkan tumbuhnya ekonomi kerakyatan mendukung pertahanan negara. ^[28] Kegiatan serta perhatian setiap warga Sparta hanya ditujukan untuk tugas-tugas pemerintahan dan pertahanan Negara, sedangkna warga Athena sangat besar perhatiannya terhadap kemajuan seni, olahraga, ilmu pengetahuan, dan filsafat. ^[29] Kep/940/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI Pinaka Baladika disebutkan bahwa pembinaan mental TNI memiliki peran, tugas dan fungsi yang strategis dalam pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI guna pertahanan negara yang tangguh. ^[30] Perlu adanya sistem pertahanan negara yang dipersiapkan untuk operasi militer perang. ^[31]
憲法は、すべての市民が、一般市民とインドネシア陸軍 /ポリのメンバーの両方の国の安全と防衛の維持と維持に参加しなければならないことを義務付けています。 ^[1] 要約国防に対する脅威は、本質的には軍事または物理的なものであるだけでなく、脅威も非軍事的および非物理的側面からも目に見えないことからも来ています。 ^[2] 中国は、国家安全保障のために国防の姿勢を最適化するだけでなく、防衛能力を強化しています。 ^[3] ラナール・ケンダリによる漁師の訓練とカウンセリングの欠如により、漁師は彼らの存在が国防にとって非常に意味があることを理解しませんでした。 ^[4] 州防衛ツールとしてのTNIは、国境エリアのセキュリティを実施する義務があります。 ^[5] 海の国防の主要な要素としての海軍は、特にKRIがナトゥナ水域での操作の程度を定期的に実行する防衛機器の準備によって支えられています。 ^[6] TNIの権威は、テロリズムは国の完全性と防衛を脅かす行動と見なされているという理由で与えられています。 ^[7] これは、インドネシアの海事回復力の建物（再建）として使用して、国防を強化するための国家の回復力を支援することができます。 ^[8] 違法な麻薬密売は、国境を越えた組織犯罪および国防の非軍事的脅威に分類されています。 ^[9] この記事は、デジタルリテラシーの意味を探求し、国の防衛システムのデマを防ぐための努力として国を擁護することを目的としています。 ^[10] さらに、犯人がTNIのメンバーである場合、これにより、TNIのイメージが国防の主要な要素とコミュニティの信頼の欠如として減少する可能性があります。 ^[11] 南東スラウェシ州には、国防を支援することができていない多くの潜在的なリソースがあります。 ^[12] 自然災害は、インドネシア統一共和国の防衛と安全に対する真の脅威の1つであるため、国防施設の建設のあらゆる面で考慮する必要があります。 ^[13] テロとの闘いへのTNIの関与は、国防と国家主権を脅かすテロ行為に限定されているため、有効かつ一貫性と呼ばれます。 ^[14] 結果は、国防の利益のために、または国益を支援するために実施されたOMSPでのTNI強度の使用は、法的規制に従って、法的および非司法の問題を引き起こさないようにしなければならないと述べました。分野。 ^[15] TNIの利益の観点から、国防の改善において、海軍の主要なタスクを達成することを目指しています。 ^[16] 他の国は、兵役、公務員、またはその両方の組み合わせなど、さまざまな形で国防を実施しています。 ^[17] 国防システムの能力を高める際に、あらゆる政策の執行者としての政府は、多くのこと、特に人々の福祉に影響を与える可能性のあるものを確かに考慮しなければなりません。 ^[18] その発展の過程においても、軍隊は国防の分野で機能するだけでなく、国の指導者とともに政策を決定する政治システムに関与するという大きな役割を与えられました。 ^[19] 1999 年の修正第 2 条の存在は、国家を守ることの意味にパラダイム シフトをもたらしました。国家を守る努力に関する条項または口述は、国防第 30 条の第 12 章から削除された後、第 10 章市民および改正後の住民第27条。 ^[20] これが国防の問題を引き起こします。 ^[21] 環境法の枠内での海洋保全は、環境側面に焦点を当てるのに十分ではなく、海を国防の一部として位置付けることによって、より広く解釈する必要があります。 ^[22] 統一国家インドネシア共和国の領土も非常に広く、複雑で非常に開かれた国防上の意味合いを持っているため、あらゆる方向から誰でも簡単に入ることができます。 ^[23] スラカルタ警察は国家防衛の手段としても機能している。 ^[24] この第 3 段階は、国防ソフト スキルの内部化の統合された持続可能なモデルです。 ^[25] この研究の目的は、国防戦略の目標を達成するために、タンゲラン市域における国家防衛意識の向上の実施を評価することです。 ^[26] ポルバンでは、さまざまな性格教育プログラムが開発されています。そのうちの 2 つは国家防衛プログラムと学生規律訓練プログラムであり、PUSDIKHUB (インドネシア国軍チマヒ) と協力して毎年実施されています。 ^[27] その結果は、以下を含む基本的なエネルギー自己管理の実施を通じて、国家の防衛力を支援するエネルギーの自立に向けた再生可能エネルギーの自己管理におけるコミュニティの団結の役割の分析です。 - コミュニティへの確固たるコミュニティの参加による再生可能エネルギーの管理。これにより、国の堅実性を維持することができます。これは規範的な魅力であるだけでなく、23% の再生可能エネルギーを達成するためのプログラムをサポートするコミュニティの積極的な関与に関する明確な規制が必要です。 2025年までに混合; (2) 共同体はエネルギーの自主管理の堅固さの原動力となり、他の共同体が自主的にエネルギーを提供することを促進し、国防を支える人民経済の成長の推進に参加することに成功した。 ^[28] スパルタのすべての市民の活動と注意は、政府の任務と国家の防衛にのみ向けられていましたが、アテネの市民は芸術、スポーツ、科学、哲学の進歩に非常に関心がありました。 ^[29] 2017 年 11 月 21 日付の Kep/940/XI/2017 は、TNI ピナカ バラディカの精神発達のためのマスター ガイドラインに関するもので、TNI の精神発達には、能力と強さを構築する上で戦略的な役割、タスク、および機能があると述べられています。強力な国防のためのTNIの。 ^[30] 戦争軍事作戦に備えた国家防衛システムが必要です。 ^[31]

Dan Pertahanan Negara そして国防

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta menjaga dan mempertahankan keamanan dan pertahanan negara baik warga biasa maupun anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri. ^[1] Kewenangan TNI diberikan dengan alasan terorisme dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara. ^[2] Kegiatan serta perhatian setiap warga Sparta hanya ditujukan untuk tugas-tugas pemerintahan dan pertahanan Negara, sedangkna warga Athena sangat besar perhatiannya terhadap kemajuan seni, olahraga, ilmu pengetahuan, dan filsafat. ^[3]
憲法は、すべての市民が、一般市民とインドネシア陸軍 /ポリのメンバーの両方の国の安全と防衛の維持と維持に参加しなければならないことを義務付けています。 ^[1] TNIの権威は、テロリズムは国の完全性と防衛を脅かす行動と見なされているという理由で与えられています。 ^[2] スパルタのすべての市民の活動と注意は、政府の任務と国家の防衛にのみ向けられていましたが、アテネの市民は芸術、スポーツ、科学、哲学の進歩に非常に関心がありました。 ^[3]

Alat Pertahanan Negara

TNI sebagai alat pertahanan negara wajib melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan. ^[1] Polisi Surakarta juga berfungsi sebagai alat pertahanan negara. ^[2]
州防衛ツールとしてのTNIは、国境エリアのセキュリティを実施する義務があります。 ^[1] スラカルタ警察は国家防衛の手段としても機能している。 ^[2]

Sistem Pertahanan Negara

Dalam meningkatkan kapasitas sistem pertahanan negara, pemerintah sebagai pelaksana setiap kebijakan tentulah harus mempertimbangkan banyak hal terutama hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. ^[1] Perlu adanya sistem pertahanan negara yang dipersiapkan untuk operasi militer perang. ^[2]
国防システムの能力を高める際に、あらゆる政策の執行者としての政府は、多くのこと、特に人々の福祉に影響を与える可能性のあるものを確かに考慮しなければなりません。 ^[1] 戦争軍事作戦に備えた国家防衛システムが必要です。 ^[2]

pertahanan negara yang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga sangat luas memiliki implikasi pertahanan negara yang kompleks dan sangat terbuka sehingga mudah dimasuki oleh siapa saja dari berbagai arah. ^[1] Tahap ketiga ini adalah model internalisasi soft skill pertahanan negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. ^[2] Kep/940/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI Pinaka Baladika disebutkan bahwa pembinaan mental TNI memiliki peran, tugas dan fungsi yang strategis dalam pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI guna pertahanan negara yang tangguh. ^[3] Perlu adanya sistem pertahanan negara yang dipersiapkan untuk operasi militer perang. ^[4]
統一国家インドネシア共和国の領土も非常に広く、複雑で非常に開かれた国防上の意味合いを持っているため、あらゆる方向から誰でも簡単に入ることができます。 ^[1] この第 3 段階は、国防ソフト スキルの内部化の統合された持続可能なモデルです。 ^[2] 2017 年 11 月 21 日付の Kep/940/XI/2017 は、TNI ピナカ バラディカの精神発達のためのマスター ガイドラインに関するもので、TNI の精神発達には、能力と強さを構築する上で戦略的な役割、タスク、および機能があると述べられています。強力な国防のためのTNIの。 ^[3] 戦争軍事作戦に備えた国家防衛システムが必要です。 ^[4]

pertahanan negara dan 国防団

Selain itu jika pelakunya adalah seorang anggota TNI maka hal ini dapat menurunkan citra TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara dan kurangnya rasa percaya masyarakat. ^[1] Disebut valid dan konsisten karena pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dibatasi pada aksi-aksi terorisme yang mengancam pertahanan negara dan kedaulatan nasional. ^[2] Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam OMSP yang dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dan non yuridis di lapangan. ^[3] Di Polban, berbagai program pendidikan karakter dikembangkan, dua di antaranya adalah Program Pertahanan Negara dan Program Pelatihan Disiplin Mahasiswa, yang setiap tahun dilakukan dalam kolaborasi dengan PUSDIKHUB - Tentara Nasional Indonesia Cimahi. ^[4]
さらに、犯人がTNIのメンバーである場合、これにより、TNIのイメージが国防の主要な要素とコミュニティの信頼の欠如として減少する可能性があります。 ^[1] テロとの闘いへのTNIの関与は、国防と国家主権を脅かすテロ行為に限定されているため、有効かつ一貫性と呼ばれます。 ^[2] 結果は、国防の利益のために、または国益を支援するために実施されたOMSPでのTNI強度の使用は、法的規制に従って、法的および非司法の問題を引き起こさないようにしなければならないと述べました。分野。 ^[3] ポルバンでは、さまざまな性格教育プログラムが開発されています。そのうちの 2 つは国家防衛プログラムと学生規律訓練プログラムであり、PUSDIKHUB (インドネシア国軍チマヒ) と協力して毎年実施されています。 ^[4]