国庫とは何ですか？
Perbendaharaan Negara 国庫 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Berbendaharaan Negara) pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya di singkat APBN). [1] ABSTRAK Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I) Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu, penyebab alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. [3] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Human Relations bagi Sekretaris di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III. [4] Kartu kredit pemerintah merupakan produk baru yang penerapannya saat ini sedang diujicobakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara kepada sebagian satuan kerja dan lembaga pemerintah. [5] Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II merupakan salah satu unit organisasi pemerintah pada Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan unit organisasi pemerintah yang lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good goverment). [6] Keywords: Development; Institutional Capacity; Employee Performance Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kabupaten Kudus, Faktor penghambat Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kabupaten Kudus. [7] Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. [8] Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. [9] Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk melihat kembali peranan setiap unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah dengan mengkaitkannya kembali dengan konsep keilmuan serta model pengelolaan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. [10] Design -This study made use of the primary data garnered from questionnaires distributed to the employees who were directly engaged in the preparation of budget within the work units in working area of the state treasury service office (in Indonesian language known by Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara and abbreviated as KPPN) of Surakarta. [11] Sehubungan dengan konsep terjadinya kerugian negara dalam UU Keuangan Negara maupun UU Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali. [12]第1条第1条の州財務省（以下、州の非常に非常に法律と呼ばれる）に関する2004年の法律第1条は、州の財務省は、州の収益に規定されている分離投資と富を含む州の財政の管理と説明責任であると述べています。および支出予算（後の予算の略）。 [1] 概要 この研究の目的は、支出命令の返還に影響を与える最も支配的な要因を特定し、分析することでした (マカッサル州財務局の事例研究)。 使用される分析方法は、記述的定量的方法です。つまり、得られた資金支払命令 (SP2D) の返還理由が収集され、体系的に整理されます。 [2] 国庫に関する 2004 年法律第 1 号は、政府の長としての大統領がインドネシアにおける政府の内部統制システムを規制および管理することを定めています。 [3] この研究の目的は、ジャカルタ III 国家財務局の秘書の人間関係の重要性を判断することです。 [4] 政府クレジット カードは、現在、国庫総局によっていくつかの作業部門と政府機関に対して試験的に適用されている新しい製品です。 [5] Medan II State Treasury Service Office (KPPN) は、財務省の政府組織単位の 1 つであり、優れたガバナンスを実現する上で他の政府組織単位と同じ責任を負っています。 [6] キーワード: 開発;制度的能力;従業員のパフォーマンス 要約: この研究の目的は、州財務局/KPPN Kudus Regency における従業員のパフォーマンスを改善するための努力における制度的能力構築、および従業員のパフォーマンスを改善するための努力における制度的能力構築 (能力構築) の阻害要因を記述および分析することです。 Service Office State Treasury/KPPN Kudus Regency。 [7] 国庫に関する 2004 年法律第 1 号の第 1 条第 22 項の規定に基づいて、「州/地域の損失は、違法行為の結果としての金銭、証券、商品の現実的かつ明確な不足であり、故意または過失で」。 [8] それは国庫へのイスラム教徒の義務的な寄付です。 [9] したがって、この論文は、通常の学校 BOS チームの各要素の役割を、国家財政および国家財務管理の科学的概念およびモデルと再接続することによって再検討することを目的としています。 [10] 設計 - この調査では、国庫サービス オフィスの作業領域内の作業ユニット内で予算の作成に直接従事する従業員に配布されたアンケートから得られた一次データを利用しました (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara によって知られているインドネシア語で、およびスラカルタの KPPN と略される)。 [11] 国家財政法と国家財務法における国家損失の概念に関連して、誤った管理の結果として減少したすべての資産を元に戻すことのみを要求しています。 [12]
Pelayanan Perbendaharaan Negara
ABSTRAK Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I) Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu, penyebab alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Human Relations bagi Sekretaris di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III. [2] Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II merupakan salah satu unit organisasi pemerintah pada Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan unit organisasi pemerintah yang lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good goverment). [3] Keywords: Development; Institutional Capacity; Employee Performance Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kabupaten Kudus, Faktor penghambat Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kabupaten Kudus. [4] Design -This study made use of the primary data garnered from questionnaires distributed to the employees who were directly engaged in the preparation of budget within the work units in working area of the state treasury service office (in Indonesian language known by Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara and abbreviated as KPPN) of Surakarta. [5]概要 この研究の目的は、支出命令の返還に影響を与える最も支配的な要因を特定し、分析することでした (マカッサル州財務局の事例研究)。 使用される分析方法は、記述的定量的方法です。つまり、得られた資金支払命令 (SP2D) の返還理由が収集され、体系的に整理されます。 [1] この研究の目的は、ジャカルタ III 国家財務局の秘書の人間関係の重要性を判断することです。 [2] Medan II State Treasury Service Office (KPPN) は、財務省の政府組織単位の 1 つであり、優れたガバナンスを実現する上で他の政府組織単位と同じ責任を負っています。 [3] キーワード: 開発;制度的能力;従業員のパフォーマンス 要約: この研究の目的は、州財務局/KPPN Kudus Regency における従業員のパフォーマンスを改善するための努力における制度的能力構築、および従業員のパフォーマンスを改善するための努力における制度的能力構築 (能力構築) の阻害要因を記述および分析することです。 Service Office State Treasury/KPPN Kudus Regency。 [4] 設計 - この調査では、国庫サービス オフィスの作業領域内の作業ユニット内で予算の作成に直接従事する従業員に配布されたアンケートから得られた一次データを利用しました (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara によって知られているインドネシア語で、およびスラカルタの KPPN と略される)。 [5]
Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Berbendaharaan Negara) pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya di singkat APBN). [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. [2] Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. [3]第1条第1条の州財務省（以下、州の非常に非常に法律と呼ばれる）に関する2004年の法律第1条は、州の財務省は、州の収益に規定されている分離投資と富を含む州の財政の管理と説明責任であると述べています。および支出予算（後の予算の略）。 [1] 国庫に関する 2004 年法律第 1 号は、政府の長としての大統領がインドネシアにおける政府の内部統制システムを規制および管理することを定めています。 [2] 国庫に関する 2004 年法律第 1 号の第 1 条第 22 項の規定に基づいて、「州/地域の損失は、違法行為の結果としての金銭、証券、商品の現実的かつ明確な不足であり、故意または過失で」。 [3]