国家機関とは何ですか？
Lembaga Negara 国家機関 - Kata kunci : pentingnya HAM, Lembaga negara, dan penegakan. [1] Keyword: Lembaga Negara, DPD, Undang-Undang. [2] 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), lembaga negara/pemerintah wajib menerapkan manajemen risiko. [3] Kata Kunci: Syura, Lembaga Negara, Demokrasi,. [4]キーワード：人権、国家機関、および執行の重要性。 [1] キーワード：州機関、DPD、法律。 [2] 政府内部統制システム（SPIP）に関する2008年の60では、州/政府機関はリスク管理を実施する必要があります。 [3] キーワード: シュラ、国家委員会、民主主義、. [4]
dari penelitian ini この研究から
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2. [1] The purpose of this research is to study and analyze the Dilemma Problems of Regional Representative Institutions in the Indonesian State Administration System, in this case the DPD which is a State institution in the category of state institutions using normative juridical categories through licensing in accordance with the demand (statute approach) and conceptual (approach conceptual), thus the DPD obligation related to the implementation of regional autonomy which is limited to providing an assessment also shows the weakness of the DPD's function because it cannot fight for regional interests in increasing the DPD's consideration which is not followed up by the DPR Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam hal ini DPD yang merupakan lembaga Negara yang masuk kategori main state organ dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approch), bahwa Kewenangan DPD berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak ditindaklanjuti oleh DPR. [2] Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2. [3]この調査の結果は、預金保険公社に関する2004年法律第24号に基づき、破産した銀行の顧客預金の保護は、預金保険公社と呼ばれる州の機関によって2ルピアまで保証されているということです。 [1] この研究の目的は、インドネシアの国家行政システムにおける地域代表機関のジレンマ問題を研究および分析することです。この場合、DPDは、国家機関のカテゴリーの国家機関であり、需要（法定アプローチ）および概念（アプローチ概念）、したがって、評価の提供に限定された地域自治の実施に関連するDPD義務は、DPDの考慮を増やすことで地域の利益のために戦うことができないため、DPDの機能の弱さも示していますDPRがフォローアップされていない 本研究の目的は、インドネシアの憲法制度における地域代表機関のジレンマ的問題を検討し、分析することである。この場合、DPDは、国家機関の主要なカテゴリーに含まれる国家機関であり、法定アプローチと概念的アプローチ。概念的アプローチ）、考慮事項の提供に限定された地域自治の実施に関連するDPDの権限は、DPDの考慮事項の可能性に対して地域の利益のために戦うことができないため、DPDの機能の弱さも示しています。 DPRはフォローアップされません。 [2] この調査の結果は、預金保険公社に関する2004年法律第24号に基づき、破産した銀行の顧客預金の保護は、預金保険公社と呼ばれる州の機関によって2ルピアまで保証されているということです。 [3]
penelitian ini adalah この研究は
Hal penting yang mendasari penelitian ini adalah tidak kunjung baiknya citra DPR RI sebagai lembaga negara di mata masyarakat Indonesia. [1]この研究の根底にある重要なことは、インドネシア国民の目から見た国家機関としてのDPRRIのイメージの悪さです。 [1]
Sebagai Lembaga Negara 国家機関として
Hal ini merupakan implementasi dari kewajibannya sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam mengkonsep dan menyebarkan sikap toleran dalam keberagaman. [1] Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, dan selanjutnya memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, apakah terjadi pertentangan atau tidak, adalah merupakan indikasi suatu negara demokrasi. [2] Tentunya inilah yang harus di amati oleh KPID Provinsi Bandung dengan mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang konsen mengurusi pengawasan penyiaran agar nantinya nuansa penyiaran di Bandung terkoordinir dan tidak ada polemik akibat pemberitaan media yang terkesan mempengaruhi masyarakat dan mengarah kepada sesuatu yang di nilai negatif. [3] ABSTRAK Bank Indonesia (BI) memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini (Pasal 4 ayat (2) UU BI). [4] Dengan ditolaknya permohonan uji materi Peraturan DP dan SE DP, dapat disimpulkan, Dewan Pers sebagai lembaga negara dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dikuatkan oleh Putusan MK, sehingga peraturan tersebut sebagai hukum positif yang mengikat kesemua warga negara Indonesia yang akan membuat usaha pers, yakni Perseroan Terbatas (PT) jika hal itu dimaknai sebagai usaha pers yang bersifat komersial. [5] MPR yang tadinya sebagai lembaga negara tertinggi, berubah status sehingga setara dengan lembaga negara lainnya. [6] Hal penting yang mendasari penelitian ini adalah tidak kunjung baiknya citra DPR RI sebagai lembaga negara di mata masyarakat Indonesia. [7] Mengamati permasalahan penundaan pelaksanaan putusan/eksekusi tersebut yang merupakan kewenangan dari instansi Kejaksaan sebagai Lembaga Negara yang berwenang sebagaimana telah ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). [8] Kewenangan KPI/KPID DIY sebagai lembaga negara independen tidak tercermin dalam UU No. [9] Sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya nasabah debitur, tentunya pegawai Bank Indonesia harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tersebut. [10] BPK sebagai lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tidak terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun demikian perlu diketahui batasan pelimpahan wewenang secara delegasi dan mandat yang berlaku di lingkungan BPK. [11] Kedudukan Komisi pemilihan Umum sebagai lembaga negara dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk oleh atau dengan undang-undang. [12]これは、多様性における寛容の概念化と普及に責任を負う国家機関としての義務の履行です。 [1] 1945年憲法改正後のインドネシア憲法制度における新しい州機関としての憲法裁判所の位置付けは、その後、紛争の有無にかかわらず、憲法に反対する法律の司法審査を実施する権限を有する。民主主義国家の兆候。 [2] もちろん、これはバンドン州のKPIDが放送の管理に関与する独立国家機関としての機能を最適化することによって遵守しなければならないことであり、バンドンでの放送のニュアンスが調整され、メディア報道による論争がないようになります。コミュニティに影響を与え、ネガティブと見なされる何かにつながります。 [3] nan [4] nan [5] nan [6] この研究の根底にある重要なことは、インドネシア国民の目から見た国家機関としてのDPRRIのイメージの悪さです。 [7] 刑事訴訟法 (KUHAP) で指定されているように、認定された国家機関としての検察庁の権限である決定/執行の実施を遅らせる問題を観察する。 [8] 独立した国家機関としての KPI/KPID DIY の権限は、法律第 2 号には反映されていません。 [9] もちろん、公的機関、特に債務者の顧客にサービスを提供する国家機関として、インドネシア銀行の従業員は、これらのサービスの受信者に最高または優れたサービスを提供する必要があります。 [10] その義務と権限を遂行する国家機関としての BPK は、政府管理に関する 2014 年法律第 30 号で規定されているグッド ガバナンスの一般原則から切り離すことはできませんが、権限と権限の委任の限界を知る必要があります。 BPK 内で適用されます。 [11] 州機関としての総選挙管理委員会の地位は、法律または法律によって設立された他の州機関と同等と見なすことができます。 [12]
Merupakan Lembaga Negara 国の機関です
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, BPK merupakan lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab atas keuangan negara. [1] Abstrak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara dengan fokus di sektor jasa keuangan, salah satunya adalah perasuransian. [2] Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan layanan publik yang bebas dari maladministrasi salah satunya adalah layanan pendidikan. [3] Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan KPK merupakan lembaga negara independen di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. [4] Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang kedudukanya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 dan UUMD3. [5] The purpose of this research is to study and analyze the Dilemma Problems of Regional Representative Institutions in the Indonesian State Administration System, in this case the DPD which is a State institution in the category of state institutions using normative juridical categories through licensing in accordance with the demand (statute approach) and conceptual (approach conceptual), thus the DPD obligation related to the implementation of regional autonomy which is limited to providing an assessment also shows the weakness of the DPD's function because it cannot fight for regional interests in increasing the DPD's consideration which is not followed up by the DPR Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam hal ini DPD yang merupakan lembaga Negara yang masuk kategori main state organ dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approch), bahwa Kewenangan DPD berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak ditindaklanjuti oleh DPR. [6] Pihak Kepolisian yang merupakan lembaga Negara yang bertugas dalam menjaga keamanan masyarakat dan mempunyai wewenang penuh dalam menangani tindak pidana, mempunyai peranan penting dalam pencegahan dan penindakan illegal logging. [7] Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Â merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. [8] 16 tahun 2004 merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan dan dalam bidang pidana mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30. [9] Hal ini didasarkan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. [10]2006年のインドネシア共和国法第15号に基づき、BPKは、1945年憲法により、州財政の管理と責任の監査を実施することを義務付けられた州の機関です。 [1] 要約金融サービス庁（OJK）は、金融サービス部門に焦点を当てた州の機関であり、その1つが保険です。 [2] nan [3] 憲法裁判所はかつて、KPKは行政権、立法権、司法権の範囲外の独立した国家機関であると裁定しました。 [4] nan [5] この研究の目的は、インドネシアの国家行政システムにおける地域代表機関のジレンマ問題を研究および分析することです。この場合、DPDは、国家機関のカテゴリーの国家機関であり、需要（法定アプローチ）および概念（アプローチ概念）、したがって、評価の提供に限定された地域自治の実施に関連するDPD義務は、DPDの考慮を増やすことで地域の利益のために戦うことができないため、DPDの機能の弱さも示していますDPRがフォローアップされていない 本研究の目的は、インドネシアの憲法制度における地域代表機関のジレンマ的問題を検討し、分析することである。この場合、DPDは、国家機関の主要なカテゴリーに含まれる国家機関であり、法定アプローチと概念的アプローチ。概念的アプローチ）、考慮事項の提供に限定された地域自治の実施に関連するDPDの権限は、DPDの考慮事項の可能性に対して地域の利益のために戦うことができないため、DPDの機能の弱さも示しています。 DPRはフォローアップされません。 [6] nan [7] 要約 腐敗根絶委員会 (KPK) は、独立した国家機関であり、その義務と権限をいかなる権限からも自由に実行します。 [8] 2004 年第 16 号は、国家権力を行使する国家機関であり、特に検察の分野と刑事の分野で、第 30 条に規定されているように検察官の職務と権限を規制しています。 [9] これは、宗教裁判所がインドネシアのシャリア経済紛争を解決する権限を持つ国家機関であるという事実に基づいています。 [10]
Oleh Lembaga Negara 国家委員会による
Wewenang yang dimiliki Presiden tersebut, dalam implementasinya tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara manapun. [1] Mak yong disajikan sebagai tradisi yang dibangkitkan kembali dan senantiasa dibentuk ulang oleh lembaga negara, pemerintah lokal, komunitas, aktor, dan pelaku-pelaku lainnya, sebagai satu di antara penanda identitas Melayu yang dikomodifikasi. [2] Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2. [3] Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2. [4] ABSTRAK Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dapat berlaku di masyarakat apabila dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan di masyarakat. [5] Dan Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. [6] Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. [7] Dalam praktiknya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara disebut dengan istilah “Hak Prerogatif Presiden” atau Hak Mutlak yang dimiliki Presiden bersifat mandiri diartikan sebagai kekuasaan penuh dan hak istimewa Presiden yang tidak dapat diganggu oleh lembaga negara tertentu. [8] Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. [9]大統領が所有する権限は、その実施において、いかなる州の機関によっても妨害されることはありません。 [1] Mak yongは、コモディティ化されたマレーのアイデンティティのマーカーの1つとして、州の機関、地方自治体、コミュニティ、俳優、その他の俳優によって復活し、絶えず再形成される伝統として提示されています。 [2] この調査の結果は、預金保険公社に関する2004年法律第24号に基づき、破産した銀行の顧客預金の保護は、預金保険公社と呼ばれる州の機関によって2ルピアまで保証されているということです。 [3] この調査の結果は、預金保険公社に関する2004年法律第24号に基づき、破産した銀行の顧客預金の保護は、預金保険公社と呼ばれる州の機関によって2ルピアまで保証されているということです。 [4] nan [5] また、MPR 国家機関が保有する帰属である大統領と副大統領の同時解任の場合の大統領と副大統領の交代権限については、国民主権の価値観に沿わない。 . [6] すべての選挙法の執行は、犯された違反の種類に応じて州の機関によって処理されます。 [7] 実際には、国家元首としてのインドネシア共和国大統領の権限は、「大統領特権」または大統領が所有する独立した絶対的権利と呼ばれ、干渉できない大統領の完全な権限と特権として定義されます。特定の州機関によって。 [8] アーカイブとは、国家機関、地方自治体、教育機関、企業、政治団体、コミュニティ組織、および個人が社会福祉の実施において作成および承認した情報通信技術の発展に応じて、さまざまな形式およびメディアでの活動またはイベントの記録です。 、国民および州の生活。 [9]
Adalah Lembaga Negara 国の機関です
Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. [1] Ombudsman yang selanjutnya disebut Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan pelayanan Publik, baik diselengarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. [2] Kejaksaan adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. [3] Lembaga negara yang independen, Bank Indonesia adalah badan hukum yang status badan hukumnya diperoleh melalui penetapan Undang Undang (yaitu UU RI Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang undang Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dimana ditegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen baik Pemerintah dan atau pihak lainnya dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI). [4] Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [5] Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (constitutionally based power). [6]概要 汚職撲滅委員会（KPK）は、その職務と権限を遂行する上で独立しており、いかなる権力の影響も受けない補助的な国家機関です。 [1] オンブズマン（以下、インドネシア共和国のオンブズマンと呼びます）は、BUMN、BUMD、および国有企業、ならびに民間または個人によって実施されるかどうかにかかわらず、公共サービスの実施を監督する権限を有する州機関です。資金の一部または全部がAPBNおよびAPBDから調達されている特定の公共サービスを管理するタスクを割り当てられているエンティティ。 [2] nan [3] 独立国家機関であるインドネシア銀行は、法律の制定を通じて法人としての地位を取得する法人であり、インドネシア銀行に関する 2004 年第 3 号インドネシア共和国法と合わせて、1999 年インドネシア共和国法第 23 号、インドネシア銀行が独立国家機関であることが確認されている場合、政府およびその他の関係者は、インドネシア銀行 (BI) の職務および権限の実施に干渉することを禁じられています。 [4] オンブズマンは、国有企業、地域所有企業、国有法人によって組織された公共サービスを監督する権限を持つことを含め、州または政府の役人によって組織されたかどうかにかかわらず、公共サービスの実施を監督する権限を持つ国の機関です。 、および特定の公共サービスを管理する任務を与えられて運営されている民間団体または個人であり、その資金の一部または全部が州の歳入および歳出予算および/または地域の歳入および歳出予算から調達されています。 [5] 司法委員会は、憲法によって権限が付与されている国家機関です（憲法に基づく権限）。 [6]
Satu Lembaga Negara 1 つの州機関
Universitas Terbuka yang merupakan salah satu lembaga negara saat ini menggunakan proses pembuatan tugas dan pesanan perjalanan dinas (SPPD) secara manual dengan menggunakan spreadsheet excel. [1] Sebagai salah satu lembaga negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentunya harus memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. [2] Berdasarkan laporan kegiatan seleksi calon hakim agung yang diadakan pada tahun 2018, Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan rekrutmen hakim agung tidak ada meluluskan hakim agung yang berasal dari hakim karier sehingga hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. [3] Karena ombudsman merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas mengawasi kinerja pelayanan publik , mengingat masih banyak sekali terjadi maladministrasi pada instansi pelayanan publik di Bangka Belitung. [4]州立大学の1つであるオープン大学は、現在、Excelスプレッドシートを使用して、割り当てと公式の旅行注文（SPPD）を手動で行うプロセスを使用しています。 [1] 州の機関の1つとして、一般選挙委員会（KPU）はもちろんコミュニティに最適なサービスを提供する必要があります。 [2] nan [3] オンブズマンは公共サービスの実施を監督する国家機関の 1 つであるため、バンカ ブリトゥンの公共サービス機関には依然として多くの不正な管理が存在することを考慮してください。 [4]
Dengan Lembaga Negara
KPI adalah sebuah lembaga independen di indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di indonesia. [1] Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan lembaga negara dalam perspektif ilmu negara. [2] Dalam hukum Islam hal tersebut diatur dalam ilmu siyasah dusturiyah yakni siyasah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administrasi negara. [3]nan [1] このアプローチは、国家科学の観点から国家機関に関連する原則、概念、教義および法的規範に関する理論的事項を検討および解釈することによって行われます。 [2] イスラム法では、これは siyasah Dusturiyyah の科学で規制されています。これは、市民と 1 つの国家機関、市民および国家行政の境界内にある他の国家機関との関係を規制する siyasah です。 [3]
Dan Lembaga Negara
Pemangkasan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan. [1] Salah satu lembaga baru adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sehingga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, terdapat 4 (empat) pilar kekuasaan yang berkedudukan setara, yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudisial dan Lembaga Negara Khusus yang terdiri dari BPK, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK. [2] Komunikasi internasional Inggris dan lembaga negara untuk studi Islam di Indonesia. [3]nan [1] 新しい機関の 1 つがインドネシア共和国のオンブズマン (ORI) です。そのため、インドネシアの現在の国家行政の慣行には、行政機関、立法機関、司法機関、および特別な国家機関という 4 つの柱があります。 BPK、オンブズマン、コムナス HAM、および CCP で構成されます。 [2] 英国の国際通信機関であり、インドネシアのイスラーム研究のための国立研究所。 [3]