返信国とは何ですか？
Jawab Negara 返信国 - Perlindungan terhadap HAM berimplikasi terhadap munculnya pemenuhan HAM sebagai wujud tanggungjawab negara. [1] Kasus dan praktik dehumanisasi sering terjadi, padahal amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 secara tegas telah mengatur, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar seperti itu mestinya menjadi tanggungjawab negara. [2]人権の保護は、国家の固有の責任としての人権の履行の出現に影響を及ぼします。 [1] 1945 年憲法第 34 条の命令では、貧しくネグレクトされた子供は国家の責任であるべきであると明確に規定されているにもかかわらず、非人間化の事例や慣行がしばしば発生します。 [2]
kegiatan wisata alam 自然観光活動
Penelitian ini akan membahas secara khusus bagaimana interpretasi asas tanggung jawab negara dalam pengaturan terkait kegiatan wisata alam di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat? Bagaimana efektifitas pengaturan kegiatan wisata alam di Indonesia saat ini? Bagaimana analisis hukum mengenai kegiatan wisata alam di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada penelitian lapangan. [1]この研究では、ヌサトゥンガラ西部のロンボク島にあるリンジャニ山国立公園の自然観光活動の規制における国家責任の原則を具体的にどのように解釈するかについて説明します。今日のインドネシアの自然観光活動の規制はどれほど効果的ですか？インドネシアの自然観光活動に関する法的な分析はどうですか？この調査は、フィールド調査に基づく定性的手法を使用して実施されました。 [1]
Tanggung Jawab Negara 国の責任
Artikel ini akan menganalisa apakah Indonesia melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak bagi para pengungsi anak sehingga dapat dikenai tanggung jawab negara. [1] Namun pengaturan hukum internasional lebih menekankan pada tanggung jawab Negara, sedangkan praktik penggunaan tentara anak lebih sering dilakukan oleh kaum pemberontak. [2] Kegiatan ruang usaha yang dilakukan oleh swasta dapat menimbulkan permasalahan hukum yang terkait dengan tanggung jawab negara. [3] Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. [4] Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya adalah tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT. [5] Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. [6] ABSTRAK Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini dan masa depan yang dapat menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. [7] Untuk mewujudkan keadilan ekologis, dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Convensi Johanesburg tahun 2002 selalu memuat prinsip tanggung jawab negara ( State Responsibility) terhadap lingkungan dan konsep Good Sustainable Development Goals. [8] ABSTRAK Perlindungan terhadap satwa liar dan keanekaragaman hayati merupakan bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. [9] Keywords: Omnibus Law, Job Creation, Sustainable Development Goals Abstrak:Tulisan ini mencoba untuk memahami Omnibus Law Cipta Kerja dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Goals/SDGs) sebagai suatu aspek dari perlindungan HAM yang merupakan tanggung jawab negara. [10] Penelitian ini akan membahas secara khusus bagaimana interpretasi asas tanggung jawab negara dalam pengaturan terkait kegiatan wisata alam di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat? Bagaimana efektifitas pengaturan kegiatan wisata alam di Indonesia saat ini? Bagaimana analisis hukum mengenai kegiatan wisata alam di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada penelitian lapangan. [11] Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. [12] Seseorang dengan memiliki suatu kewarganegaraan terhadap suatu negara maka orang tersebut akan mendapatkan hak-hak asasi yang dijamin dalam konstitusi negara tersebut dan hal ini menimbulkan tanggung jawab negara tersebut untuk melindungi hal tersebut. [13] Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. [14] Hasil penelitian menunjukan bahwa pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun menunjukan sangat sarat dengan pertimbangan nilai-nilai hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konstitusi. [15] Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab negara adalah perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia (Pembela HAM). [16] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan dapat atau tidak negara asal wabah covid-19 dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pandemi covid-19 yang meluas secara global. [17] Oleh karena itu, fokus kajian pada penulisan ini adalah apakah kebebasan beragama di Indonesia sudah sesuai dengan amanah konstitusi, dan bagaimana bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama sesuai perundang-undangan yang berlaku. [18] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum lingkungan tentang tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai dan bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai. [19] Perlindungan hukum terhadap korban dipertimbangkan bahwa hukum yang ada menjalankan diskriminasi dengan cara pemberlakuannya sebagian besar perjanjian perlindungan lingkungan tidak melalui permintaan tanggung jawab negara namun melalui mekanisme insentif dan pertukaran yang beragam dan pelaporan Negara. [20] Sejak tanggal 1 Januari 2014, di Indonesia telah didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sebagai bentuk tanggung jawab Negara untuk melindungi kesehatan warganya (Universal Health Coverage) sesuai dengan arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). [21] Perlu pengaturan hukum terkait stunting sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi anak. [22] Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apa tanggung jawab negara terhadap hak bekerja warga negara pada era revolusi industri 4. [23] Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indo Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. [24] Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara bagi kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan kepada akses keadilan. [25] Selain itu, perlu pula mengetahui implementasi dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. [26] Permasalahan dalam artikel ini ialah bagaimanakah pengaturan ketahanan pangan saat konflik bersenjata? Dan bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan saat konflik bersenjata? Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pada waktu konflik bersenjata, pangan, lahan pertanian dan objek-objek vital lain yang terkait dengan pangan dan produksi pangan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. [27] Pengaturan hal ikhwal kewarganegaraan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara dalam urusan kewarganegaraan, maka timbul permasalahan tentang proses pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [28] Keywords: Reparation, Victim, Violation Abstrak Pemulihan adalah bagian integral dari tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM masa lalu yang terjadi di dalam suatu negara dan hal itu juga merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional. [29]この記事では、インドネシアが子供難民の権利の履行に違反したかどうかを分析し、彼らが国家責任の対象となるようにします。 [1] しかし、国際的な法的取り決めは国家の責任をより重視しており、少年兵を使用する慣行は反政府勢力によって行われることが多い。 [2] nan [3] nan [4] nan [5] もともとは国が規制できなかった私事であった内政は、今やドメスティック・バイオレンスの撲滅に関する2004年法律第23号に含まれる公法の領域である国の規制の責任となっています。 [6] 要約環境の保護と管理における法的確実性は、現在および将来の世代の人々の福祉と生活に最大の利益を提供し、市民の権利を保証することができる天然資源の使用における国家の責任です。良好で健康的な生活環境を確保し、天然資源の利用活動による環境破壊を防止します。 [7] nan [8] nan [9] nan [10] この研究では、ヌサトゥンガラ西部のロンボク島にあるリンジャニ山国立公園の自然観光活動の規制における国家責任の原則を具体的にどのように解釈するかについて説明します。今日のインドネシアの自然観光活動の規制はどれほど効果的ですか？インドネシアの自然観光活動に関する法的な分析はどうですか？この調査は、フィールド調査に基づく定性的手法を使用して実施されました。 [11] nan [12] nan [13] nan [14] 結果は、憲法裁判所の決定後、19歳の女性の最低結婚年齢は、それが人権の価値への配慮に非常に満ちていることを示しており、これは国民の意識と国家の責任の一形態である人権の保護と履行。人権（子供の権利、および無差別の原則）および憲法上の権利。 [15] nan [16] nan [17] したがって、この論文の研究の焦点は、インドネシアの宗教の自由が憲法上の義務に従っているかどうか、そして適用される法律や規制に従って宗教の自由を保証する国家責任の形態は何かということです。 [18] この研究は、環境法が沿岸地域のPLTU液体廃棄物からの海洋汚染に対する国家責任をどのように規制しているか、および沿岸地域のPLTU液体廃棄物排出からの海洋汚染に対する国家責任の形態を明らかにすることを目的としています。 [19] 被害者の法的保護は、既存の法律が施行方法によって差別されていることを考慮に入れています. ほとんどの環境保護条約は、国家の責任を要求するのではなく、さまざまなインセンティブと交換のメカニズム、および国家の報告を通じて行われています. [20] 2014 年 1 月 1 日以降、世界保健機関 (WHO ）。 [21] 子どもの人権を擁護する国家の責任の表明として、発育阻害に関連する法的措置が必要です。 [22] この研究の目的は、産業革命の時代に市民が働く権利に対して国家の責任は何かという問いに答えることです 4。 [23] インドネシアの法執行は完全に国家の責任であり、インドの法執行機関によって行われています. 復讐と抑止の要素を強調する刑務所システムは、概念に沿っていないシステムと手段として徐々に見られています.受刑者が自分の過ちに気づき、犯罪を犯す意志がなくなり、自分自身、家族、環境に対して責任ある市民に戻るためのリハビリテーションと社会復帰。 [24] 法律扶助の提供は、司法へのアクセスの表明として、貧しい人々に対する国家の責任の一形態です。 [25] さらに、健康に対する権利の履行における国家責任の実施についても知る必要があります。 [26] この記事の問題は、武力紛争中の食料安全保障をどのように規制するかです。そして、武力紛争中に食料への権利を充足することにおける国家の責任は何ですか?この記事では、武力紛争中、食料、農地、および食料と食料生産に関連するその他の重要な物は保護されており、軍の標的にすべきではないと結論付けています。 [27] 立法という形での市民権問題の規制は、市民権問題における国家の責任の表明の 1 つの形式であるため、適用される法律および規則に基づく子供の二重市民権ステータスにより、市民権プロセスに関して問題が発生します。 [28] 要約 回復は、国で発生した過去の重大な人権侵害に対する国家の責任の不可欠な部分であり、国際法の下での法的義務でもあります。 [29]
jawab negara dalam 回答国
Pelaggaran atas akses layanan kesehatan tanpa alternatif dengan menutup ruang untuk melakukan penelitian atas zat-zat baik tanaman ataupun non-tanaman bagi pengembangan ilmu penegtahuan medis menyebabkan pelanggaran terhadap Konstitusi dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. [1] ABSTRAK Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini dan masa depan yang dapat menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. [2] Penelitian ini akan membahas secara khusus bagaimana interpretasi asas tanggung jawab negara dalam pengaturan terkait kegiatan wisata alam di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat? Bagaimana efektifitas pengaturan kegiatan wisata alam di Indonesia saat ini? Bagaimana analisis hukum mengenai kegiatan wisata alam di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada penelitian lapangan. [3] Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. [4] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan dapat atau tidak negara asal wabah covid-19 dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pandemi covid-19 yang meluas secara global. [5] Perlu pengaturan hukum terkait stunting sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi anak. [6] Angka kemiskinan yang tinggi dan potensi zakat yang besar serta tanggungjawab Negara dalam hal itu menjadikan pengelolaan zakat secara produktif seperti dalam bentuk beasiswa, permodalan, pemberian alat-alat produksi dan sebagainya adalah hal yang niscaya dengan tetap mendistribusikannya tidak keluar dari delapan asnaf yang tertuang dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 60. [7] Politik hukum sumber daya alam dalam makna upaya pencapain tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya tentang tugas dan tanggungjawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, tetapi juga memastikan agar akses, distribusi, dan manfaat pengelolaan sumber daya alam, dapat diberikan kepada setiap kepala warga negara, tanpa terkecuali. [8] Selain itu, perlu pula mengetahui implementasi dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. [9] Permasalahan dalam artikel ini ialah bagaimanakah pengaturan ketahanan pangan saat konflik bersenjata? Dan bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan saat konflik bersenjata? Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pada waktu konflik bersenjata, pangan, lahan pertanian dan objek-objek vital lain yang terkait dengan pangan dan produksi pangan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. [10] Pengaturan hal ikhwal kewarganegaraan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara dalam urusan kewarganegaraan, maka timbul permasalahan tentang proses pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [11]医学の発展のために植物性物質と非植物性物質の両方の研究を行うためのスペースを閉鎖することによる代替手段のない医療サービスへのアクセスの違反は、憲法違反と健康の権利を履行する国の責任を引き起こします。 [1] 要約環境の保護と管理における法的確実性は、現在および将来の世代の人々の福祉と生活に最大の利益を提供し、市民の権利を保証することができる天然資源の使用における国家の責任です。良好で健康的な生活環境を確保し、天然資源の利用活動による環境破壊を防止します。 [2] この研究では、ヌサトゥンガラ西部のロンボク島にあるリンジャニ山国立公園の自然観光活動の規制における国家責任の原則を具体的にどのように解釈するかについて説明します。今日のインドネシアの自然観光活動の規制はどれほど効果的ですか？インドネシアの自然観光活動に関する法的な分析はどうですか？この調査は、フィールド調査に基づく定性的手法を使用して実施されました。 [3] nan [4] nan [5] 子どもの人権を擁護する国家の責任の表明として、発育阻害に関連する法的措置が必要です。 [6] 高い貧困率とザカートの大きな可能性、そしてその点における国家の責任により、奨学金、資本、生産ツールの提供などの形でザカートを生産的に管理することが必要です。アル・クルアーンに含まれる8つのアスナフからではなく、それを配布し続けている. - コーラン・スーラ・アット・タウバ 60節. [7] 人々の最大の繁栄という目標を達成するという意味での天然資源法の政治は、市民の繁栄を実現する上での国家の義務と責任に関するものであるだけでなく、天然資源へのアクセス、分配、および利益を確保することでもあります管理は、例外なく、すべての首長、市民に与えることができます。 [8] さらに、健康に対する権利の履行における国家責任の実施についても知る必要があります。 [9] この記事の問題は、武力紛争中の食料安全保障をどのように規制するかです。そして、武力紛争中に食料への権利を充足することにおける国家の責任は何ですか?この記事では、武力紛争中、食料、農地、および食料と食料生産に関連するその他の重要な物は保護されており、軍の標的にすべきではないと結論付けています。 [10] 立法という形での市民権問題の規制は、市民権問題における国家の責任の表明の 1 つの形式であるため、適用される法律および規則に基づく子供の二重市民権ステータスにより、市民権プロセスに関して問題が発生します。 [11]
jawab negara untuk 返信先の国
Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. [1] Oleh karena itu, fokus kajian pada penulisan ini adalah apakah kebebasan beragama di Indonesia sudah sesuai dengan amanah konstitusi, dan bagaimana bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama sesuai perundang-undangan yang berlaku. [2] Sejak tanggal 1 Januari 2014, di Indonesia telah didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sebagai bentuk tanggung jawab Negara untuk melindungi kesehatan warganya (Universal Health Coverage) sesuai dengan arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). [3]もともとは国が規制できなかった私事であった内政は、今やドメスティック・バイオレンスの撲滅に関する2004年法律第23号に含まれる公法の領域である国の規制の責任となっています。 [1] したがって、この論文の研究の焦点は、インドネシアの宗教の自由が憲法上の義務に従っているかどうか、そして適用される法律や規制に従って宗教の自由を保証する国家責任の形態は何かということです。 [2] 2014 年 1 月 1 日以降、世界保健機関 (WHO ）。 [3]
jawab negara ata 返信 国アタ
Hasil penelitian menunjukan bahwa pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun menunjukan sangat sarat dengan pertimbangan nilai-nilai hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konstitusi. [1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum lingkungan tentang tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai dan bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai. [2] Keywords: Reparation, Victim, Violation Abstrak Pemulihan adalah bagian integral dari tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM masa lalu yang terjadi di dalam suatu negara dan hal itu juga merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional. [3]結果は、憲法裁判所の決定後、19歳の女性の最低結婚年齢は、それが人権の価値への配慮に非常に満ちていることを示しており、これは国民の意識と国家の責任の一形態である人権の保護と履行。人権（子供の権利、および無差別の原則）および憲法上の権利。 [1] この研究は、環境法が沿岸地域のPLTU液体廃棄物からの海洋汚染に対する国家責任をどのように規制しているか、および沿岸地域のPLTU液体廃棄物排出からの海洋汚染に対する国家責任の形態を明らかにすることを目的としています。 [2] 要約 回復は、国で発生した過去の重大な人権侵害に対する国家の責任の不可欠な部分であり、国際法の下での法的義務でもあります。 [3]
jawab negara terhadap
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apa tanggung jawab negara terhadap hak bekerja warga negara pada era revolusi industri 4. [1] Tesis ini mengkaji tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran hutan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Internasional. [2]この研究の目的は、産業革命の時代に市民が働く権利に対して国家の責任は何かという問いに答えることです 4。 [1] この論文は、国際法の観点から、インドネシアの森林火災に対する国家の責任を検討しています。 [2]
jawab negara yang
Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk menganalisis aspek hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggungjawab negara yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; kedua untuk menganalisis upaya perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia ditinjau dari tanggungjawab negara yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. [1] Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indo Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. [2]この研究の目的は、第一に、1945年憲法の第27条（2）に密接に関連する国家責任の観点から外国人雇用の法的側面を分析することです。第二に、1945年憲法第27条（2）に密接に関連する国家責任の観点からインドネシアの労働法を保護するための努力を分析すること。 [1] インドネシアの法執行は完全に国家の責任であり、インドの法執行機関によって行われています. 復讐と抑止の要素を強調する刑務所システムは、概念に沿っていないシステムと手段として徐々に見られています.受刑者が自分の過ちに気づき、犯罪を犯す意志がなくなり、自分自身、家族、環境に対して責任ある市民に戻るためのリハビリテーションと社会復帰。 [2]