国民支出とは何ですか？
Belanja Negara 国民支出 - Selain itu hampir seluruh pekerjaan atau proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terpangkas habis dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. [1] Penelitian merekomendasikan agar anggaran Pilkada di evaluasi salah satu caranya dengan mengubah sumber anggaran Pilkada ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [2] Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peran yang cukup penting dalam penopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [3] Mengingat dana langsung pemerintah ke desa mencapai 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara, tentu diperlukan sistem akuntabilitas yang jelas. [4] Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling terbesar di Indonesia dan hal ini dapat terlihat di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). [5] Pajak yang diperoleh dari rakyat, hasil tambang dan laut, dan juga penghasilan lainnya (utang luar negeri), dimana seluruh dana ini tercermin di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dikelola demi pengejawantahan amanat untuk kemakmuran rakyat tersebut. [6] Jika nilai ekspor tinggi, maka penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan meningkat dan stabilitas perdagangan negara tetap terjaga. [7] Dana Desa merupakan sumber keuangan yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dianggarkan setiap tahun dan diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. [8] Simpulan yang diperoleh setelah kegiatan PKM ini adalah: 1) bantuan kebutuhan pokok masyarakat sebagai salah satu kebutuahan masih sangat kurang; 2) kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas; 3) peraturan perundang-undangan, terutama di daerah masih terbatas; 4) pendanaan penanggulangan bencana masih sangat tergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). [9] Dalam upaya menunjang pendidikan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan anggaran minimal pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. [10] Dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara, yang di transfer melalui anggaran dan belanja daerah untuk dibagikan ke setiap desa, membantu desa dalam membiayai keperluan pemerintah, pembangunan berkelanjutan daerah, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan teridentifikasi bahwa Dana desa memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu masalah kemiskinan. [11] Dari hasil penelusuran dan analisis bahwa penerapan klausul force majeure pada masa pandemic ini menggunakan 2 unsur atau pendekatan yaitu force majeure absolut dan force majeure relative, serta kerugian dan keadaan perekonomian yang diakibatkan hal ini Indonesia mengalami deficit yang signifikan karena sektor usaha menurun yang menyebabkan pendapatan pajak oleh Negara juga menurun sementara belanja Negara pada keadaan darurat saat ini sangat besar. [12] Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kenaikan belanja negara seiring dengan skema tersebut. [13] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan dapat dipengaruhi oleh dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negatif signifikan. [14] Banyaknya perubahan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta adanya mekanisme penunjukan langsung untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker dan hand sanitizer dapat menimbulkan suasana kekhawatiran. [15] Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUUAPBN) yang disusun oleh pemerintah yang menempatkan pajak sebagai pendapatan utama. [16] Banyaknya perubahan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta adanya mekanisme penunjukan langsung untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker dan handsanitizer dapat menimbulkan suasana kekhawatiran. [17] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Berbendaharaan Negara) pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya di singkat APBN). [18] Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diatur oleh peraturan pemerintah indonesia nomor 60 tahun 2014. [19] Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. [20] sehingga Negara mengeluarkan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum melalui pengelolaan anggaran belanja Negara akibat pandemic covid-19. [21] Dari kajian literatur yang peneliti lakukan, penelitian ini menghasilkan pertama, hakekat pembiayaan makro pendidikan adalah pembiayaan yang di berikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang semuanya dianggarkan 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari pemerintah sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [22] Dalam melaksanakan belanja negara, KPA akan dibantu oleh pejabat pengelola anggaran belanja negara lainnya. [23] ABSTRAK Tingkat Pertumbuhan ekonomi di negara kita sangat bergantung kepada besar kecilnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah. [24] Kebijakan pemerintah tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% adalah dengan mandat UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). [25] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca lahirnya UU Desa, maka berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72, Desa berhak untuk mengelola keuangannya sendiri, dan anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. [26] Maqashid syari’ah memiliki andil besar dalam tiga aspek kebijakan fiskal yaitu belanja negara, pemungutan pajak dan biaya rumah tangga. [27] Salah satunya adalah terhadap hal pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. [28] Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa dan evaluasi terhadap guru dan relawan disimpulkan bahwa rangkaian sesi inspirasi dalam kegiatan ini meningkatkan pengetahuan siswa terhadap penerimaan dan belanja negara, nilai-nilai Kementerian Keuangan serta motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dalam rangka mencapai cita-cita mereka. [29] Pembiayaan publik sektor kesehatan masih belum mencapai 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [30] (2) al-Daudi juga merumuskan keuangan publik yaitu, pendapatan khusus, berupa lahan tanah dan umum berupa zakat, dan nonzakat yang bersifat periodik dan nonperiodik seperti jizyah, kharaj, fai, usyur,dll, serta pengeluaran belanja negara. [31] Hasil penelitian menujukan bahwa upaya menjaga dilaksanakannya core bussines maupun bussines plan Perum Perhutani maka dalam rangka mitigasi risiko hubungan antara perum perhutani dengan Propinsi Jawa Tengah maka perlu dipertimbangkan untuk memberhentkan pungutan SP3 dan merubah menjadi PNBP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan segala konsekuensinya sebagaimana diatur Pasal 4 : Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, dan Pasal 5: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , selanjutnya perlu dirumuskan dasar pengaturan hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan Menteri Keuangan. [32] Keywords: accountability, human resources, standard operational procedure, commitment ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi tuntutan akuntabilitas keuangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bagi semua Kementerian/Lembaga yang mempergunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya yang dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Besar Pengkajian Badan Litbang Pertanian. [33] Latar belakang penelitian ini bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, bahwa untuk wilayah Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, jumlah peserta Kartu Indonesia Sehat PBI yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah 1. [34] Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan cabai dan bawang putih dalam negeri. [35] Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai proses pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). [36] Pada sektor publik kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara. [37] Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [38] Public demands for transparent and accountable bureaucracy and increasingly dynamic environmental conditions have prompted the Government to implement cashless government system in order to modernize the transaction of the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - APBN). [39] Belanja negara memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mencapai target pembangunan nasional, sehingga belanja negara memilik hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. [40] Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. [41] Kajian ini bertujuan untuk mencermati kemungkinan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses akreditasi sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). [42]さらに、州の歳入および歳出予算（APBN）および地域の歳入および歳出予算（APBD）のほとんどすべての作業またはプロジェクトが削減され、Covid-19に対処するために転用されました。 [1] 調査では、ピルカダ予算の1つの方法として、ピルカダ予算の出所を州歳入歳出予算（APBN）に変更することを推奨しています。 [2] 州の歳入の源泉として、非税の州歳入は、州の歳入および歳出予算における予算資金のニーズをサポートする上で重要な役割を果たします。 [3] 村への直接政府資金が州の歳入と歳出の総予算の10％に達することを考えると、明確な説明責任システムが必要です。 [4] 税金はインドネシアの州の最大の歳入源であり、これは州の歳入および歳出予算（APBN）で見ることができます。 [5] 人々、鉱業、水産物から得られる税金、およびその他の収入（対外債務）は、これらの資金のすべてがAPBN（州の歳入および歳出予算）に反映され、繁栄の使命を実現するために管理されます。人々の。 [6] 輸出額が高ければ、州の歳入歳出予算（APBN）が増加し、国の貿易の安定が維持されます。 [7] 村基金は、APBN（州の歳入および歳出予算）から得られる財源であり、毎年予算が組まれ、村の収入源として各村に与えられます。 [8] このPKM活動の後に得られた結論は、次のとおりです。1）ニーズの1つがまだ非常に不足しているため、コミュニティの基本的なニーズに対する支援。 2）災害管理に関する地方自治体の政策はまだ非常に限られています。 3）特に地域における法規制は、依然として制限されています。 4）災害管理のための資金は、依然として州の歳入および歳出予算（APBN）と地域の歳入および歳出予算（APBD）に大きく依存しています。 [9] 質の高い教育を支援するために、政府は1945年憲法で規定されているように、州および地域の歳入および歳出予算の20％の最低教育予算を割り当てています。 [10] 州の歳入予算から調達された村の資金は、地域の予算と支出を通じて各村に分配され、村が政府のニーズ、地域の持続可能な開発に資金を提供し、村のコミュニティを指導し、権限を与えるのを支援し、特定されます。村の基金は地域の経済成長、すなわち貧困の問題に影響を及ぼします。 [11] このパンデミック時の不可抗力条項の適用は、絶対的な不可抗力と相対的な不可抗力の2つの要素またはアプローチ、およびこれによって引き起こされた損失と経済状況を使用するという調査と分析の結果から、インドネシアは重大な赤字を経験しました。事業部門が減少し、税収が発生したためです。州による現在の緊急事態への支出が非常に多かった一方で、州による支出も減少しました。 [12] この研究は、スキームに沿った州の支出の増加を推定することを目的としています。 [13] この調査の結果は、地方の貧困層の数が州の歳入および歳出予算で予算化された村の資金によって影響を受ける可能性があることを示しています。つまり、村の資金の提供は重大な悪影響を及ぼします。 [14] 州の歳入および歳出予算（APBN）の多くの変更、ならびに個人用保護具（PPE）、マスク、および手指消毒剤の直接予約メカニズムは、懸念の雰囲気を作り出す可能性があります。 [15] これは、税金を主な収入とする政府によって作成された州の歳入および歳出予算に関するすべての法案（RUUAPBN）に見ることができます。 [16] 州の歳入および歳出予算（APBN）の多くの変更、ならびに個人用保護具（PPE）、マスク、および手指消毒剤の直接予約メカニズムは、懸念の雰囲気を作り出す可能性があります。 [17] 第1条の国家財務省に関する2004年法律第1号（以下、国家財務省法と呼ぶ）は、国家財務省は、国家歳入および国家歳入に規定されている投資および分離資産を含む国家財政の管理および説明責任であると述べています。支出予算（以下、略してAPBN）。 [18] 村の資金は、2014年のインドネシア政府規制第60号によって規制されている州の歳入および歳出予算から調達されています。 [19] 州の歳入予算から調達された村の資金は、法規制、経済効率、有効性、透明性、責任の規定を遵守し、正義と妥当性の感覚に注意を払い、利益を優先することにより、秩序立った方法で管理されるべきである。村のコミュニティの。 [20] そのため、COVID-19のパンデミックにより、州は州予算の管理を通じて法的保護を提供する方針を発表しました。 [21] 研究者が実施した文献レビューから、この研究の結果、最初に、マクロ教育財政の本質は、中央政府と地方政府の両方の政府によって提供される財政であり、そのすべてが州の歳入および歳出予算全体の20％で予算化されています。 （APBN）そして政府自体から。そして地域の買い物。 [22] 国家歳出の執行において、KPA は他の国家予算管理官の支援を受ける。 [23] 要約 わが国の経済成長率は、政府の国家歳入歳出予算 (APBN) の規模に大きく依存しています。 [24] 20% の教育予算配分に関する政府の方針は、国家予算案 (RAPBN) に記載されているように、1945 年憲法によって義務付けられています。 [25] 結果は、第 71 条と第 72 条に基づく村法の公布後、村は独自の財政を管理する権利を持ち、予算は国の歳入歳出予算から得られることを示しています。 [26] マカシッド・シャリーアは、財政政策の 3 つの側面、すなわち国家支出、徴税、家計費において主要な役割を果たしています。 [27] そのうちの 1 つは、毎年の州歳入歳出予算 (APBN) の形で示される州財政の管理に関するものです。 [28] 学生の観察と教師とボランティアの評価の結果に基づいて、この活動における一連の刺激的なセッションは、国の歳入と歳出、財務省の価値観、および財務省の動機に関する学生の知識を高めたと結論づけられました。学生は、目標を達成するために、より高いレベルに教育を継続する. . [29] 保健セクターへの公的資金は、まだ国家予算 (APBN) の 5% に達していません。 [30] (2) al-Daudi はまた、公的財政、すなわち、土地の形での特別所得、ザカートの形での公共、およびジズヤ、カラジ、ファイ、ウシュールなどの定期的および非定期的な非ザカートを定式化します。など、国の支出も同様です。 [31] 調査結果は、Perum Perhutani と中部ジャワ州との関係のリスクを軽減するという観点から、Perum Perhutani の中核事業および事業計画の実施を維持するための努力が必要であることを示しており、SP3 賦課金の停止を検討する必要がある。非課税州歳入に関する 1997 年法律第 20 号で規定されている PNBP に変換し、そのすべての結果は第 4 条に規定されています。・税務 国家歳入は国家歳入歳出予算制度で管理されており、財務大臣の承認を得て中部ジャワ州政府への交付金を設定するための根拠を策定する必要がある。 [32] キーワード: 説明責任、人的資源、標準的な運用手順、コミットメント 要約 この研究は、国家歳入歳出予算 (APBN) 資金、特に実施されるものを使用するすべての省庁/機関に対して、2004 年法律第 1 号によって義務付けられた財務説明責任の要求によって動機付けられました。国家歳入歳出予算ユニットによるアウト. 農業研究開発庁の研究センターの仕事. [33] この研究の背景は、シンジャイ県の社会サービスからのデータに基づいて、シンジャイ県、北シンジャイ地区、ラッパ村地域について、国家歳入歳出予算 (APBN) の対象となる PBI ヘルシー インドネシア カード参加者の数です。 ) は 1 です。 [34] 政府は、農業省を通じて、国内の唐辛子とニンニクのニーズを満たすために、改訂された国家歳入歳出予算を割り当てます。 [35] 商品/サービスの政府調達は、州歳入歳出予算 (APBN)/地域歳入歳出予算 (APBD) によって資金提供された省/機関/地域機関によって実行される調達プロセスとして定義されます。 [36] 公的部門では、会計上の不正は、国の歳入および歳出予算の漏洩という形で実行される傾向があります。 [37] オンブズマンは、国有企業、地域所有企業、国有法人によって組織された公共サービスを監督する権限を持つことを含め、州または政府の役人によって組織されたかどうかにかかわらず、公共サービスの実施を監督する権限を持つ国家機関です。 、および特定の公共サービスを管理する任務を与えられて運営されている民間団体または個人であり、その資金の一部または全部が州の歳入および歳出予算および/または地域の歳入および歳出予算から調達されています。 [38] 透明性と説明責任のある官僚制度とますますダイナミックな環境条件に対する一般の要求により、政府は国家予算 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - APBN) の取引を近代化するためにキャッシュレス政府システムを導入するようになりました。 [39] 国家の支出は、国の開発目標を達成するために経済に影響を与える上で重要かつ戦略的な役割を果たしているため、国家の支出は経済成長と密接な関係にあります。 [40] 村の資金は、村を対象とした州の歳入歳出予算から調達された資金であり、地区/市の地域収入予算を通じて譲渡され、政府の管理、開発の実施、コミュニティの開発、およびコミュニティのエンパワーメントに資金を提供するために使用されます。 [41] この研究は、州/地域の歳入および歳出予算 (APBN/D) の限界を考慮して、学校/マドラサの認定プロセスで情報通信技術 (ICT) を使用する可能性を調べることを目的としています。 [42]
anggaran pendapatan dan 収入予算と
Selain itu hampir seluruh pekerjaan atau proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terpangkas habis dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. [1] Penelitian merekomendasikan agar anggaran Pilkada di evaluasi salah satu caranya dengan mengubah sumber anggaran Pilkada ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [2] Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peran yang cukup penting dalam penopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [3] Mengingat dana langsung pemerintah ke desa mencapai 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara, tentu diperlukan sistem akuntabilitas yang jelas. [4] Pajak yang diperoleh dari rakyat, hasil tambang dan laut, dan juga penghasilan lainnya (utang luar negeri), dimana seluruh dana ini tercermin di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dikelola demi pengejawantahan amanat untuk kemakmuran rakyat tersebut. [5] Jika nilai ekspor tinggi, maka penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan meningkat dan stabilitas perdagangan negara tetap terjaga. [6] Dana Desa merupakan sumber keuangan yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dianggarkan setiap tahun dan diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. [7] Dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara, yang di transfer melalui anggaran dan belanja daerah untuk dibagikan ke setiap desa, membantu desa dalam membiayai keperluan pemerintah, pembangunan berkelanjutan daerah, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan teridentifikasi bahwa Dana desa memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu masalah kemiskinan. [8] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan dapat dipengaruhi oleh dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negatif signifikan. [9] Banyaknya perubahan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta adanya mekanisme penunjukan langsung untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker dan hand sanitizer dapat menimbulkan suasana kekhawatiran. [10] Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUUAPBN) yang disusun oleh pemerintah yang menempatkan pajak sebagai pendapatan utama. [11] Banyaknya perubahan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta adanya mekanisme penunjukan langsung untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker dan handsanitizer dapat menimbulkan suasana kekhawatiran. [12] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Berbendaharaan Negara) pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya di singkat APBN). [13] Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diatur oleh peraturan pemerintah indonesia nomor 60 tahun 2014. [14] Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. [15] Dari kajian literatur yang peneliti lakukan, penelitian ini menghasilkan pertama, hakekat pembiayaan makro pendidikan adalah pembiayaan yang di berikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang semuanya dianggarkan 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari pemerintah sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [16]さらに、州の歳入および歳出予算（APBN）および地域の歳入および歳出予算（APBD）のほとんどすべての作業またはプロジェクトが削減され、Covid-19に対処するために転用されました。 [1] 調査では、ピルカダ予算の1つの方法として、ピルカダ予算の出所を州歳入歳出予算（APBN）に変更することを推奨しています。 [2] 州の歳入の源泉として、非税の州歳入は、州の歳入および歳出予算における予算資金のニーズをサポートする上で重要な役割を果たします。 [3] 村への直接政府資金が州の歳入と歳出の総予算の10％に達することを考えると、明確な説明責任システムが必要です。 [4] 人々、鉱業、水産物から得られる税金、およびその他の収入（対外債務）は、これらの資金のすべてがAPBN（州の歳入および歳出予算）に反映され、繁栄の使命を実現するために管理されます。人々の。 [5] 輸出額が高ければ、州の歳入歳出予算（APBN）が増加し、国の貿易の安定が維持されます。 [6] 村基金は、APBN（州の歳入および歳出予算）から得られる財源であり、毎年予算が組まれ、村の収入源として各村に与えられます。 [7] 州の歳入予算から調達された村の資金は、地域の予算と支出を通じて各村に分配され、村が政府のニーズ、地域の持続可能な開発に資金を提供し、村のコミュニティを指導し、権限を与えるのを支援し、特定されます。村の基金は地域の経済成長、すなわち貧困の問題に影響を及ぼします。 [8] この調査の結果は、地方の貧困層の数が州の歳入および歳出予算で予算化された村の資金によって影響を受ける可能性があることを示しています。つまり、村の資金の提供は重大な悪影響を及ぼします。 [9] 州の歳入および歳出予算（APBN）の多くの変更、ならびに個人用保護具（PPE）、マスク、および手指消毒剤の直接予約メカニズムは、懸念の雰囲気を作り出す可能性があります。 [10] これは、税金を主な収入とする政府によって作成された州の歳入および歳出予算に関するすべての法案（RUUAPBN）に見ることができます。 [11] 州の歳入および歳出予算（APBN）の多くの変更、ならびに個人用保護具（PPE）、マスク、および手指消毒剤の直接予約メカニズムは、懸念の雰囲気を作り出す可能性があります。 [12] 第1条の国家財務省に関する2004年法律第1号（以下、国家財務省法と呼ぶ）は、国家財務省は、国家歳入および国家歳入に規定されている投資および分離資産を含む国家財政の管理および説明責任であると述べています。支出予算（以下、略してAPBN）。 [13] 村の資金は、2014年のインドネシア政府規制第60号によって規制されている州の歳入および歳出予算から調達されています。 [14] 州の歳入予算から調達された村の資金は、法規制、経済効率、有効性、透明性、責任の規定を遵守し、正義と妥当性の感覚に注意を払い、利益を優先することにより、秩序立った方法で管理されるべきである。村のコミュニティの。 [15] 研究者が実施した文献レビューから、この研究の結果、最初に、マクロ教育財政の本質は、中央政府と地方政府の両方の政府によって提供される財政であり、そのすべてが州の歳入および歳出予算全体の20％で予算化されています。 （APBN）そして政府自体から。そして地域の買い物。 [16]