Introduction to Pidana Indonesia

What is/are Pidana Indonesia?

Pidana Indonesia - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemidanaan dan delik penghinaan melalui media sosial di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara penghinaan melalui media social. ^[1] dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid. ^[2] Selain pertumbuhan pengguna internet ada juga tren kejahatan internet ( cybercrime ) seperti cyber stalking , Indonesia dianggap sebagai negara yang paling berisiko terhadap serangan keamanan teknologi informasi, karena hukum pidana Indonesia tidak mengenal khusus tindak pidana stalking. ^[3] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. ^[4] 2) Dampak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual 3) Upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut Hukum Pidana Indonesia. ^[5] Hasil penelitian menunjukkan Hukum Pidana Indonesia dalam UU Nomor 2/PNPS/1964  tidak mengatur secara pasti tentang tenggat waktu pelaksanaan  eksekusi bagi terpidana hukuman mati Hak untuk mendapat kepastian hukum telah dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. ^[6] Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia membawa akibat sulitnya penegakan hukum untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi pelaku tindak pidana. ^[7] 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. ^[8] Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. ^[9] Ketentuan ne bis in idem dalam hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. ^[10] Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep plea bargaining di Amerika Serikat dan Inggris. ^[11] Meskipun tradisi ini didekriminalisasi oleh masyarakat, tapi tetap saja berdasarkan hukum pidana Indonesia tindakan tersebut termasuk tindak pidana dan pelaku dapat dihukum sesuai pasa yang berlaku. ^[12] Tulisan ini mencoba memberikan perspektif dari penyelenggaraan sistem hukum pidana Indonesia saat ini. ^[13] Rasiolegis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ^[14] Artikel ini mengkaji pengaturan prinsip exclusionary rules di Amerika Serikat dan Belanda, serta mengkaji apakah prinsip exclusionary rules perlu diatur dalam hukum acara pidana Indonesia melalui RUU Hukum Acara Pidana. ^[15] Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. ^[16] Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia dan apakah penetapan tersangka adalah termasuk dari upaya paksa penyidik dan mencerminkan asas kepastian hukum atau tidak. ^[17] Berdasarkan Pasal 77 Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat melakukan persidangan praperadilan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara legal. ^[18] Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. ^[19] Penelitian ini membahas mengenai Ratio legis Pembebasan Beryarat ( Voorwaardelijke Invrjheids Stelling ) bagi narapidana terorisme dan Prinsip Dasar teori pemenuhan hak bagi narapidana terorisme dalam memperoleh  pembebasan bersyarat di tinjau dari hukum pidana indonesia serta Tanggung jawab pemenuhan program Deradikalisasi narapidana terorisme. ^[20] Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. ^[21] Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga hal yaitu apakah surat kesepakatan antara pelaku dan pihak korban dapat menjadi instrumen hukum dalam menilai peristiwa korban jiwa manusia menurut hukum pidana Indonesia, apakah terjadi pergeseran persepsi sosial, korban dan penegak hukum dalam menilai alasan peniadaan pertanggungjawaban hukum pidana atas hilangnya nyawa dengan kualifikasi culva lata ( bewuste schuld ) dan dolus eventualis dan bagaimanakah pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus korban meninggal dunia pada sasaran penyidikan yang melibatkan korporasi. ^[22] Tulisan ini akan menelaah secara ringkas tempat dan kedudukan pranata hukum perlindungan saksi dan saksi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ^[23] Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. ^[24] Selanjutnya pada pembaharuan hukum pidana Indonesia korban lebih mendapat tempat yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan adanya asas pemaafan oleh korban guna mewujudjan tujuan dan pedoman pemidanaan yang adil. ^[25] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum bidang penuntutan dan juga ingin mengetahui peran surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum kejahatan korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ^[26] Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. ^[27] Dua masalah yang menarik dikaji sehubungan dengan pidana mati, yaitu tentang keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia  dan urgensi pidana mati sehubungan dengan adanya  Pasal 6 dari Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). ^[28] Dengan memanfaatkan celah tersebut, maka para pelaku illegal fishing dapat melepaskan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia. ^[29] Stelsel dalam pemidanaan bagi anak dalam hukum pidana Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan stelsel pada pemidanaan bagi orang dewasa yang pada pokoknya ada dalam Pasal 10 KUHP. ^[30] Pengaturan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ^[31] Kriminalisasi dan dekriminalisasi di bidang hak cipta adalah bagian dari Politik Hukum Pidana Indonesia. ^[32] Di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam norma umum perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana. ^[33] Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman Takzir sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. ^[34] Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. ^[35] CCTV dijadikan alat bukti dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal dan non penal. ^[36]

dalam hukum acara

Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep plea bargaining di Amerika Serikat dan Inggris. ^[1] Artikel ini mengkaji pengaturan prinsip exclusionary rules di Amerika Serikat dan Belanda, serta mengkaji apakah prinsip exclusionary rules perlu diatur dalam hukum acara pidana Indonesia melalui RUU Hukum Acara Pidana. ^[2] Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia dan apakah penetapan tersangka adalah termasuk dari upaya paksa penyidik dan mencerminkan asas kepastian hukum atau tidak. ^[3]

ini bertujuan untuk

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemidanaan dan delik penghinaan melalui media sosial di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara penghinaan melalui media social. ^[1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. ^[2]

tindak pidana korupsi

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. ^[1] Rasiolegis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ^[2]

Hukum Pidana Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemidanaan dan delik penghinaan melalui media sosial di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara penghinaan melalui media social. ^[1] dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid. ^[2] Selain pertumbuhan pengguna internet ada juga tren kejahatan internet ( cybercrime ) seperti cyber stalking , Indonesia dianggap sebagai negara yang paling berisiko terhadap serangan keamanan teknologi informasi, karena hukum pidana Indonesia tidak mengenal khusus tindak pidana stalking. ^[3] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. ^[4] 2) Dampak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual 3) Upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut Hukum Pidana Indonesia. ^[5] Hasil penelitian menunjukkan Hukum Pidana Indonesia dalam UU Nomor 2/PNPS/1964  tidak mengatur secara pasti tentang tenggat waktu pelaksanaan  eksekusi bagi terpidana hukuman mati Hak untuk mendapat kepastian hukum telah dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. ^[6] Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia membawa akibat sulitnya penegakan hukum untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi pelaku tindak pidana. ^[7] Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. ^[8] Ketentuan ne bis in idem dalam hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. ^[9] Meskipun tradisi ini didekriminalisasi oleh masyarakat, tapi tetap saja berdasarkan hukum pidana Indonesia tindakan tersebut termasuk tindak pidana dan pelaku dapat dihukum sesuai pasa yang berlaku. ^[10] Tulisan ini mencoba memberikan perspektif dari penyelenggaraan sistem hukum pidana Indonesia saat ini. ^[11] Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. ^[12] Penelitian ini membahas mengenai Ratio legis Pembebasan Beryarat ( Voorwaardelijke Invrjheids Stelling ) bagi narapidana terorisme dan Prinsip Dasar teori pemenuhan hak bagi narapidana terorisme dalam memperoleh  pembebasan bersyarat di tinjau dari hukum pidana indonesia serta Tanggung jawab pemenuhan program Deradikalisasi narapidana terorisme. ^[13] Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga hal yaitu apakah surat kesepakatan antara pelaku dan pihak korban dapat menjadi instrumen hukum dalam menilai peristiwa korban jiwa manusia menurut hukum pidana Indonesia, apakah terjadi pergeseran persepsi sosial, korban dan penegak hukum dalam menilai alasan peniadaan pertanggungjawaban hukum pidana atas hilangnya nyawa dengan kualifikasi culva lata ( bewuste schuld ) dan dolus eventualis dan bagaimanakah pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus korban meninggal dunia pada sasaran penyidikan yang melibatkan korporasi. ^[14] Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. ^[15] Selanjutnya pada pembaharuan hukum pidana Indonesia korban lebih mendapat tempat yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan adanya asas pemaafan oleh korban guna mewujudjan tujuan dan pedoman pemidanaan yang adil. ^[16] Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. ^[17] Dua masalah yang menarik dikaji sehubungan dengan pidana mati, yaitu tentang keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia  dan urgensi pidana mati sehubungan dengan adanya  Pasal 6 dari Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). ^[18] Dengan memanfaatkan celah tersebut, maka para pelaku illegal fishing dapat melepaskan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia. ^[19] Stelsel dalam pemidanaan bagi anak dalam hukum pidana Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan stelsel pada pemidanaan bagi orang dewasa yang pada pokoknya ada dalam Pasal 10 KUHP. ^[20] Pengaturan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ^[21] Kriminalisasi dan dekriminalisasi di bidang hak cipta adalah bagian dari Politik Hukum Pidana Indonesia. ^[22] Di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam norma umum perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana. ^[23] Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman Takzir sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. ^[24] Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. ^[25] CCTV dijadikan alat bukti dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal dan non penal. ^[26]

Acara Pidana Indonesia

Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep plea bargaining di Amerika Serikat dan Inggris. ^[1] Artikel ini mengkaji pengaturan prinsip exclusionary rules di Amerika Serikat dan Belanda, serta mengkaji apakah prinsip exclusionary rules perlu diatur dalam hukum acara pidana Indonesia melalui RUU Hukum Acara Pidana. ^[2] Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia dan apakah penetapan tersangka adalah termasuk dari upaya paksa penyidik dan mencerminkan asas kepastian hukum atau tidak. ^[3] Berdasarkan Pasal 77 Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat melakukan persidangan praperadilan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara legal. ^[4] Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. ^[5]

Peradilan Pidana Indonesia

48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. ^[1] Rasiolegis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ^[2] Tulisan ini akan menelaah secara ringkas tempat dan kedudukan pranata hukum perlindungan saksi dan saksi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ^[3] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum bidang penuntutan dan juga ingin mengetahui peran surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum kejahatan korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ^[4]

pidana indonesia dan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemidanaan dan delik penghinaan melalui media sosial di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara penghinaan melalui media social. ^[1] dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid. ^[2] Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. ^[3] Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia dan apakah penetapan tersangka adalah termasuk dari upaya paksa penyidik dan mencerminkan asas kepastian hukum atau tidak. ^[4]

pidana indonesia yang

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. ^[1] Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. ^[2]

pidana indonesia dalam

Hasil penelitian menunjukkan Hukum Pidana Indonesia dalam UU Nomor 2/PNPS/1964  tidak mengatur secara pasti tentang tenggat waktu pelaksanaan  eksekusi bagi terpidana hukuman mati Hak untuk mendapat kepastian hukum telah dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. ^[1] Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. ^[2]