Introduction to Perselisihan Hubungan

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah dengan melakukan analisis dengan menggunakan indikator kinerja yaitu, Efektifitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, Kualitas kehidupan kerja, dan Inovasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Kimia, Emas, dan Pertambangan dengan Pihak Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT.

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company mengalami perselisihan hubungan industrial dengan serikat pekerja sehingga berdampak pada terjadinya aksi mogok kerja oleh serikat pekerja.

Penyelesaian perselisihan perburuhan terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah, namun apabila tidak berhasil maka pihak karyawan ataupun perusahaan diperbolehkan untuk menempuh upaya hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2014 disebutkan salah satu tugas mediator melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

Permasalahan semakin menjadi kompleks ketika kewajiban atas pemberian upah tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 6 (enam) bulan, sehingga kelebihan waktu dalam proses perselisihan hubungan industrial sudah tidak menjadi kewajiban bagi pengusaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di masa pandemi.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa di lakukan dengan penyelesaian diluar pengadilan seperti mediasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan antara dua belak pihak, jika tidak ditemukan maka menggunakan jalur pengadilan sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial.

ABSTRAK Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No.

Penyelesaian Hubungan Industrial yang di selesaikan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang sudah di atur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan kerja sama antara buruh dan pengusaha, Penyelesaian ini diselesaiakan dengan proses arbitrase, konsiliasi, mediasi dan bipartite.

Persoalan perselisihan hubungan pekerja dengan perusahaan dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi.

Upaya yang ditempuh apabila permasalahan antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yakni melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Direksi di perusahaan berkedudukan sebagai perwakilan pengusaha, bukan pekerja, sehingga perselisihan antara direksi dengan perusahaan bukanlah termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Negara menghadirkan P.

Terdapat dua kesimpulan dalam skripsi ini (1) Alih daya tidak diperbolehkan dalam pekerjaan utama yang dilarang oleh Undang Undang Ketenagakerjaan (2) Upaya hukum bagi pekerja/buruh tergantung dari kontrak antara pihak, jika tidak ditentukan maka sesuai dengan undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seakan menjadi kontradiktif ketika putusan batal demi hukum dengan kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah dilakukan PHK sepihak banyak tidak dilaksanakan pengusaha termasuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sekalipun.

Dalam bidang ketenagakerjaan peran mediator hubungan industrial sangat penting dalam percepatan penyelesaian konflik/perselisihan hubungan industrial.

Namun, seiring berjalannya waktu munculah perselisihan yang sebenarnya belum diatur dalam klausul perjanjian yang dibuat diawal yaitu mengenai perselisihan hak, dan perselisihan hubungan kerja.

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi setiap hari buruh nasional tanggal 1Mei setiap tahun, selalu diperingati oleh pekerja Indonesia dengan aksi mogok kerja dan unjuk rasa pada pemerintah.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan aturan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak tercapainya kata mufakat membuat karyawan tersebut melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapat keadilan.

Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial menempatkan pekerja/buruh berhadapan dengan pengusaha dan mendasarkan hukum formalnya pada ketentuan Pasal 57 UU No.