Introduction to Hukum Indonesia

What is/are Hukum Indonesia?

Hukum Indonesia - Hukum Indonesia mengaturnya pada Undang-undang Perkawinan. ^[1] Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pidana, KDRT, Suami, Kalimantan Selatan, Hukum Indonesia. ^[2] Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ^[3]

ini bertujuan untuk

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali. ^[1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum Islam menurut system hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. ^[2] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia. ^[3] Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan non-derogable rights bagi pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen. ^[4] Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia. ^[5] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum “ dalihan natolu” sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. ^[6] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungaan hukum Indonesia terhadap HaKI di era pasar bebas. ^[7]

peraturan perundang undangan

Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan. ^[1] Tulisan ini berjudul “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia” judul ini diangkat karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. ^[2] Selain itu, mengenai kedudukan hukum Heads of Agreement dalam sistem hukum Indonesia dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. ^[3] Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system,meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. ^[4]

yang berada di

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. ^[1] Dalam hal ini Kepolisian RI sebagai penegak hukum Indonesia telah membentuk unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang berada di bawah Bareskrim Polri. ^[2] UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki aki-bat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. ^[3]

Sistem Hukum Indonesia

Omnibus law menjadi satu bentuk langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia serta mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. ^[1] Sistem hukum Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengadopsi doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego , sehingga terhadap pemegang saham dapat dikenakan pidana. ^[2] Masuknya sistem hukum common law dalam bidang ekonomi termasuk di dalamnya kontrak-kontrak bisnis ke dalam sistem hukum Indonesia tidaklah dapat dihindari. ^[3] Tulisan ini berjudul “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia” judul ini diangkat karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. ^[4] Abstrak Kebebasan ekspresi politik belum sepenuhnya dijamin dalam sistem hukum Indonesia. ^[5] Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah menurut hukum Islam dan sistem hukum Indonesia pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. ^[6] Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 418 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. ^[7] Isu tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian normatif yang menyandingkan upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum adat pada masyarakat Bali Aga di Desa Tenganan. ^[8] Penelitian ini membahas tentang: Bagaimana pengaturan force majeure dan rebus sic stantibus dalam sistem hukum Indonesia. ^[9] Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pengaturan air dalam sistem hukum Indonesia. ^[10] Sistem Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik kedalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. ^[11] Artikel ini juga menggambarkan posisi ekonomi Islam dalam sistem hukum Indonesia sehingga akan diperoleh deskripsi bagaimana implementasi ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. ^[12] Penelitian ini adalah merupakan pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif  mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pada anak berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana anak, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap anak korban cyber bullying. ^[13] Penggunaan konsep  trust yang menganut dual ownership ini perlu diadaptasi dan disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal  dual ownership. ^[14] Akibatnya, posisi masyarakat adat sebagai subyek hukum semakin kuat di dalam sistem hukum Indonesia. ^[15] Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan materi-materi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. ^[16] Selain itu, mengenai kedudukan hukum Heads of Agreement dalam sistem hukum Indonesia dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. ^[17] Metode penelitian adalah studi kepustakaan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. ^[18] Penegakan hukum pidana terhadap narkotika tidak terpisah pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dari segala bentuk penyelesaian masalah kejahatan narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia. ^[19] Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system,meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. ^[20] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum “ dalihan natolu” sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. ^[21] Diantara faktor perubahannya adalah sistem politik yang berkembang pada saat itu dan berdampak pada sistem hukum Indonesia. ^[22]

Dalam Hukum Indonesia

Persoalan mendasar terkait dengan hal ini di Indonesia yaitu: (1) Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik di dalam hukum Indonesia (2) Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi. ^[1] Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit di dalam hukum Indonesia, bagaimana force majeure nisbi dalam pandemi COVID-19 dan bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bagi UMKM di era pandemi COVID-19. ^[2] Sayangnya, penerapan doktrin tersebut dalam hukum Indonesia dianggap kurang memuaskan. ^[3] Undang-Undang Cipta Kerja adalah Omnibus Law pertama dalam hukum Indonesia yang disahkan yang mana didalamnya terdapat aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan. ^[4] Badan hukum asing dalam hukum Indonesia merupakan badan hukum privat dan publik, sehingga badan hukum asing dengan adanya modal yang dimiliki yaitu modal asing sehingga dapat melakukan investasi di Indonesia. ^[5] Meskipun demikian, dalam hukum Indonesia masih terdapat diskriminasi atas identitas dan karakteristik yang melekat terhadap waria. ^[6] Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. ^[7] Hak-hak tersebut juga telah diatur dan termuat dalam hukum Indonesia yakni dalam UU No. ^[8] Incorporating the living law in the development of national law is an accommodative policy so that the national law produced is truly a product that is able to protect and protect all heterogeneous components of the Indonesian nation with their different backgrounds and legal needs Keyword: The living law, the source of law, the development of national law, Islamic law Abstrak Konstruksi hukum nasional adalah salah satu proyek yang belum selesai hingga saat ini dalam hukum Indonesia. ^[9]

Politik Hukum Indonesia

Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan. ^[1] 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, selaras dengan politik hukum Indonesia dan tujuan daripada hukum itu sendiri. ^[2] Hasil dan diskusi dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan arah politik hukum Indonesia yang lebih baik, terlihat dari putusan-putusannya yang bersifat objektif. ^[3] Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan non-derogable rights bagi pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen. ^[4]

Negara Hukum Indonesia

Secara fundamental yang dilindungi dari kriminalisasi ini adalah kepentingan keadilan dan eksistensi Negara hukum Indonesia. ^[1] Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain; pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanan dan sila keadilan kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi,kedua keseimbangan antara internasionalitas (kosmopoliteisme) dan kebangsaan (nasionalisme) seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan. ^[2] Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965 merupakan  sikap negara hukum Indonesia yang tidak membiarkan pihak manapun merongrong agama resmi yang diakui negara. ^[3]

Wilayah Hukum Indonesia

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. ^[1] UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki aki-bat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. ^[2] Peraturan Presiden tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui pemuatan berbagai ketentuan, seperti : syarat bagi tenaga asing yang hendak bekerja di Indonesia serta syarat penggunaan Tenaga kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia. ^[3]

Berdasarkan Hukum Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali. ^[1] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia. ^[2] Artikel ini akan menjelaskan perbandingan teori PMH berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Jerman yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem hukum civil law. ^[3]

Badan Hukum Indonesia

Persekutuan keluarga bukan persekutuan yang berbadan hukum karena tidak memenuhi syarat formil sebagai badan hukum Indonesia. ^[1] Yang dimaksud dengan operator disini adalah BHI (Badan Hukum Indonesia) yang melaksanakan kegitan usaha pelayanan jasa terhadap pesawat cargo dan barang dihanggar Bandar udara dalam rangka menunjang kegiatan angkutan melalui udara. ^[2] Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah. ^[3]

Tatum Hukum Indonesia

Keberadaan regulasi ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia diwarnai oleh dinamika hukum. ^[1] Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia. ^[2]

Ilmu Hukum Indonesia

Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy. ^[1] Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy. ^[2]

Oleh Hukum Indonesia

Pertanggung jawaban pelanggaran lingkungan hidup yang dianut oleh hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. ^[1] Hal ini adalah kejahatan pidana yang dilarang oleh hukum Indonesia. ^[2]

hukum indonesia yang

Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan. ^[1] Undang-Undang Cipta Kerja adalah Omnibus Law pertama dalam hukum Indonesia yang disahkan yang mana didalamnya terdapat aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan. ^[2] Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 418 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. ^[3] Artikel ini memberikan tinjauan umum dan analisis instrumen hukum Internasional dan hukum Indonesia yang menangani penumpang yang sulit diatur, termasuk di dalamnya  Konvensi Chicago 1944 dan Annex 17 tentang Keamanan,Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol Montreal 2014. ^[4] Penelitian ini adalah merupakan pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif  mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pada anak berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana anak, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap anak korban cyber bullying. ^[5] Penggunaan konsep  trust yang menganut dual ownership ini perlu diadaptasi dan disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal  dual ownership. ^[6] Hasil dan diskusi dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan arah politik hukum Indonesia yang lebih baik, terlihat dari putusan-putusannya yang bersifat objektif. ^[7] Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system,meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. ^[8] Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965 merupakan  sikap negara hukum Indonesia yang tidak membiarkan pihak manapun merongrong agama resmi yang diakui negara. ^[9] Landasan konstitusional untuk pengolahan hutan tropis di Indonesia merupakan peraturan hukum Indonesia yang tercantum pada UURI no. ^[10]

hukum indonesia dan

01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, selaras dengan politik hukum Indonesia dan tujuan daripada hukum itu sendiri. ^[1] UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki aki-bat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. ^[2] Isu tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian normatif yang menyandingkan upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum adat pada masyarakat Bali Aga di Desa Tenganan. ^[3] Artikel ini akan menjelaskan perbandingan teori PMH berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Jerman yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem hukum civil law. ^[4] Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Tatanan Hukum Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511. ^[5]

hukum indonesia telah

Sistem hukum Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengadopsi doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego , sehingga terhadap pemegang saham dapat dikenakan pidana. ^[1] Dalam hal ini Kepolisian RI sebagai penegak hukum Indonesia telah membentuk unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang berada di bawah Bareskrim Polri. ^[2] Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut ketentuan hukum Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumanya. ^[3]

hukum indonesia dalam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum Islam menurut system hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. ^[1] Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan non-derogable rights bagi pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen. ^[2]

hukum indonesia perspektif

Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy. ^[1] Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy. ^[2]

hukum indonesia terhadap

Hal ini menjadi isu utama terhadap proses implementasi hukum Indonesia terhadap pencucian uang virtual yang memberi kerugian besar bagi sistem keuangan nasional Indonesia. ^[1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungaan hukum Indonesia terhadap HaKI di era pasar bebas. ^[2]

hukum indonesia sertum

Omnibus law menjadi satu bentuk langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia serta mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. ^[1] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali. ^[2]

hukum indonesia merupakan

Badan hukum asing dalam hukum Indonesia merupakan badan hukum privat dan publik, sehingga badan hukum asing dengan adanya modal yang dimiliki yaitu modal asing sehingga dapat melakukan investasi di Indonesia. ^[1] Sistem Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik kedalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. ^[2]