Introduction to Hukum Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum Islam menurut system hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.

Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan.

Tulisan ini berjudul “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia” judul ini diangkat karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Dalam hal ini Kepolisian RI sebagai penegak hukum Indonesia telah membentuk unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang berada di bawah Bareskrim Polri.

Omnibus law menjadi satu bentuk langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia serta mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.

Sistem hukum Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengadopsi doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego , sehingga terhadap pemegang saham dapat dikenakan pidana.

Persoalan mendasar terkait dengan hal ini di Indonesia yaitu: (1) Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik di dalam hukum Indonesia (2) Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi.

Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit di dalam hukum Indonesia, bagaimana force majeure nisbi dalam pandemi COVID-19 dan bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bagi UMKM di era pandemi COVID-19.

Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan.

01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, selaras dengan politik hukum Indonesia dan tujuan daripada hukum itu sendiri.

Secara fundamental yang dilindungi dari kriminalisasi ini adalah kepentingan keadilan dan eksistensi Negara hukum Indonesia.

Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain; pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanan dan sila keadilan kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi,kedua keseimbangan antara internasionalitas (kosmopoliteisme) dan kebangsaan (nasionalisme) seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki aki-bat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia.

Persekutuan keluarga bukan persekutuan yang berbadan hukum karena tidak memenuhi syarat formil sebagai badan hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan operator disini adalah BHI (Badan Hukum Indonesia) yang melaksanakan kegitan usaha pelayanan jasa terhadap pesawat cargo dan barang dihanggar Bandar udara dalam rangka menunjang kegiatan angkutan melalui udara.

Keberadaan regulasi ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia diwarnai oleh dinamika hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia.

Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy.

Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy.

Pertanggung jawaban pelanggaran lingkungan hidup yang dianut oleh hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.

Hal ini adalah kejahatan pidana yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan.

Undang-Undang Cipta Kerja adalah Omnibus Law pertama dalam hukum Indonesia yang disahkan yang mana didalamnya terdapat aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan.

01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, selaras dengan politik hukum Indonesia dan tujuan daripada hukum itu sendiri.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki aki-bat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sistem hukum Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengadopsi doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego , sehingga terhadap pemegang saham dapat dikenakan pidana.

Dalam hal ini Kepolisian RI sebagai penegak hukum Indonesia telah membentuk unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang berada di bawah Bareskrim Polri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum Islam menurut system hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan non-derogable rights bagi pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen.

Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy.

Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy.

Hal ini menjadi isu utama terhadap proses implementasi hukum Indonesia terhadap pencucian uang virtual yang memberi kerugian besar bagi sistem keuangan nasional Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungaan hukum Indonesia terhadap HaKI di era pasar bebas.

Omnibus law menjadi satu bentuk langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia serta mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali.

Badan hukum asing dalam hukum Indonesia merupakan badan hukum privat dan publik, sehingga badan hukum asing dengan adanya modal yang dimiliki yaitu modal asing sehingga dapat melakukan investasi di Indonesia.

Sistem Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik kedalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat.